.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Tanah Pinem) - Jajaran Kodim 0206/Dairi melalui Koramil 05/Tanah Pinem yang dilaksanakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Pamah, Serka S.Sijabat , melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan pemuda pemudi desa Pamah dalam rangka membahas pentingnya menjaga ketertiban lingkungan kebersihan lingkungan untuk kesehatan masyarakat dalam kondisi covid-19, Senin (15/06/2020). 

Babinsa dengan warga binaannya guna menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang bersinergi. Selain itu Babinsa agar ajak warga ketertiban lingkungan kebersihan lingkungan untuk kesehatan masyarakat di wilayah tugas masing-masing Babinsa. Sehingga, setiap kegiatan dapat dikoordinasikan guna mencapai hasil yang maksimal. 

"Selain itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seorang aparat kewilayahan yang bertugas di wilayah diwajibkan harus mampu membaur dengan masyarakat dari berbagai kalangan," ujar Serka S.Sijabat.

Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan Babinsa tersebut merupakan salah satu pelaksanaan metode Binter TNI AD yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan TNI rakyat sehingga nantinya ke depan akan mempermudah dalam melakukan koordinasi guna menangani permasalahan yang timbul di wilayah. (Pen023)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melaksanakan Video Conference (Vidcon) dengan Gugus tugas Tingkat Provinsi dalam rangka Penanganan Covid 19, Rabu (10/6/2020).

Pada Vidcon tersebut,  Pangdam I/BB didampingi Kasdam I/BB para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB dan Dandim 0201/BS menerima arahan Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo tentang percepatan penanganan Covid 19, yang Bertempat di ruang Puskodalopsdam I/BB Lt IV Makodam I/BB.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI menyampaikan "Sistem terintegrasi bersatu lawan Covid 19, bersatu lawan covid adalah sebuah sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan covid 19 di Indonesia.

"Tantangan penanganan covid 19 di Indonesia Virus baru mudah menular dapat bermutasi merupakan pandemi global, Kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan dan jumlah populasi penduduk yang besar, Karakteristik dan kemampuan daerah yang beragam", ujarnya.

Untuk bisa melaksanakan atau mengubah perilaku terutama perilaku masyarakat, sambung Presiden, untuk mematuhi ataupun melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka dari itu kita harus tingkatkan tahapan-tahapan protokol kesehatan, agar masyarakat bisa produktif dan aman covid-19, yaitu itu tidak terpapar covid dan tidak terkapar PHK," tuturnya.

Jokowi pun mengingatkan, "agar masyarakat bersiap diri menjalankan tatanan norma baru. Masyarakat diminta agar beradaptasi dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga dapat segera produktif kembali namun tetap aman dari ancaman covid," tambahnya. (Red/Pendam I/BB)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Dipusat Perbelanjaan sering kali masyarakat selalu berbondong-bondong, khususnya di Pasar Idoglosir, Pasar Titikuning, Maju Bersama, yang ada di wilayah Koramil 08/Mj, setiap harinya selalu beraktifitas Warga masyarakat upaya untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19), Babinsa Koramil 08/Mj  dengan dipimpin yang tertua Serma Widodo, pagi tadi terjun langsung di Pusat Keramaian tersebut dalam rangka memberikan himbauan, Selasa  (02/06/2020).

Babinsa Koramil 08/Mj  meminta agar seluruh masyarakat selalu mematuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah,  diantaranya selalu menjaga kebersihan cuci tangan setiap saat, pemakaian masker dan selalu jaga jarak apalagi di tempat keramaian.

Dikesempatan itu pula tak henti-hentinya Babinsa Koramil 08/MJ Selalu mengingatkan pada setiap pengunjung untuk selalu mengenakan masker, kalau keluar rumah dan dilakukan pengecekan Suhu tubuh bagi pengunjung," ujar-
Babinsa Koramil 08/Mj 
Serma Widodo. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadhillah melaksanakan Vidcon dengan Panglima TNI membahas penerapan kedisiplinan protokol kesehatan. Vidcon dilaksanakan di ruang Puskodalopsdam I/BB, Jumat (29/5/2020).

Pada Vidcon tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI DR (HC) Hadi Tjahjanto, SIP mengatakan, terkait rencana pelibatan TNI dalam rangka disiplin mematuhi Protokol Kesehatan. 

"Maka dari itu TNI diminta berperan sebagai garda terdepan dalam hal mengawasi kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan, sasaran yang menjadi pengawasan antara lain : Mall, Pasar - pasar, Tempat Wisata, sarana umum dan tempat Ibadah.

"Yang menjadi tugas kita adalah selalu memberikan Edukasi dan penerapan kedisiplinan untuk selalu menggunakan Masker saat keluar rumah, Jaga jarak aman 1-2 Meter serta selalu jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan," ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, "dalam hal pengawasan di tempat keramaian, setiap masyarakat yang akan memasuki obyek agar selalu tertib dengan cara masuk satu per satu dan cek suhu badan, dan selama di dalam obyek agar diawasi agar tidak berkerumun (Jaga jarak)," tegasnya.

Panglima TNI menambahkan,  selalu jalin Koordinasi dan kerjasama yang baik antara TNI-Polri, Pemerintah daerah, Pengelola dan Pengunjung agar dapat menjalankan tugas dengan baik dalam rangka memutus penyebaran Covid 19 di Negara kita ini," tutup Panglima TNI. (Pendam I/BB)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Dengan masuknya beberapa laporan sejak hari Senin kemarin, KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa memandang perlu untuk menggelar sidang pimpinan pada hari Selasa (19/05/2020).
Sidang yang dipimpin oleh KASAD dan dihadiri antara lain oleh Wakil Kepala Staf AD, Komandan Pusat Polisi Militer AD, Asisten Intelijen KASAD, Direktur Hukum AD, Kepala Pusat Sandi & Siber AD, dan Kepala Dinas Penerangan AD, pada hari ini, 19 Mei 2020, di Mabes AD, memutuskan :
Pertama, mendorong proses hukum terhadap Saudari AL dalam kapasitas-nya sebagai anggota Persatuan Istri TNI AD atas dugaan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.
Kedua, menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Serda K yang merupakan anggota Kodim Pidie, Korem Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda (Aceh), berupa penahanan ringan sampai dengan 14 hari karena tidak mentaati perintah kedinasan yang sudah dikeluarkan berulang kali tentang larangan penyalah gunaan sosial media oleh Prajurit TNI AD dan keluarganya.
Sidang Disiplin Militer terhadap Serda K akan dipimpin oleh Komandan Kodim Pidie sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum dari Serda K dan sudah dijadwalkan untuk digelar pada jam 10.00 hari Rabu besok, 20 Mei 2020, di Makodim Pidie. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Dairi) - Serda Ernis Sihombing Babinsa Koramil 03 Parongil  Kodim 0206 Dairi melaksanakan pemantauan dan pendataan serta turun langsung ke lapangan untuk menyakinkan penyaluran  bantuan pangan non tunai kepada warga di wilayah desa binaannya, yang merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang tidak mampu/miskin, Selasa (5/5/2020). 

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat, yang di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. 
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sampai dengan saat ini, dengan tujuan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak di salah gunakan orang- orang yang tidak bertanggung jawab. 

Menurut Babinsa Serda Ernis Sihombing, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan, yang bersinergikan berbagai program perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Nasional untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Dengan hadirnya Babinsa di tengah-tengah masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenang kepada warga yang yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. (ES/Penrem023)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Batam - Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI MS Fadhilah turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meninjau kesiapan operasional RS Khusus Penanganan Pasien Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (1/4/2020). 

Sebelum menuju ke RS Khusus di Pulau Galang, Presiden dan rombongan lebih dulu mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, dengan pesawat Kepresidenan RI-1. 

Kehadiran Kepala Negara beserta rombongan disambut Plt Gubernur Riau, Isdianto, Pangdam I/BB selaku Panglima Kogasgabpad RS Khusus Pulau Galang, Danrem 033/Wira Pratama, Brigjen TNI Gabriel Lema, Kapolda Kepri, Danlantamal IV, Danlanud serta unsur Forkopimda Kepri lainnya.

Selepas istirahat sejenak di VIP Room Bandara Hang Nadim, Presiden beserta seluruh rombongan langsung bergerak menuju RS Khusus di Pulau Galang. 

Kehadiran Jokowi tak lain untuk meninjau kesiapan RS Khusus di Pulau Galang sebagai rumah sakit penanganan pasien Covid-19 di wilayah Kepulauan Riau. 

Di lokasi RS Khusus Pulau Galang ini, Presiden Jokowi melakukan pemantauan fasilitas yang ada. Seperti gedung isolasi, gedung observasi dan mess yang diperuntukkan bagi para tenaga medis yang akan bertugas di RS Khusus Pulau Galang, Batam.  

Di sela peninjauannya, Jokowi mengingatkan bahwa sampai saat ini Pemerintah RI sudah memiliki persiapan untuk menghadapi penyakit Corona. Kesiapan itu antara lain dengan menyiapkan beberapa rumah sakit untuk mengantisipasi penanganan Covid-19. 

"Untuk menangani pasien penyakit menular, maka fasilitas yang ada di RS Khusus Pulau Galang ini sudah cukup mumpuni," kata Jokowi.  

Dalam kunjungannya ini, Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Suharyanto, serta Danpaspampres, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (Red/Pendam I/BB)
Views

INTAIKASUS.COM, (Solo) - Ibunda Presiden Joko Widodo, Ibu Sudjiatmi Notomiharjo, meninggal dunia pada Rabu (25/3/2020) sore ini pukul 16.45 WIB.

"Iya betul (meninggal sore ini). Saya juga mendapatkan info tersebut dari Sekretaris Pribadi Bapak (Jokowi)," ujar juru bicara Presiden bidang sosial, Angkie Yudistia, saat dikonfirmasi rekan media, Rabu (25/3/2020).

Ibu Notomiharjo meninggal dunia di Solo sore ini namun hingga kini pihak Istana belum memberikan informasi lebih lanjut apakah penyebab dari meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi.

Saat dikonfirmasi apakah Presiden Jokowi sudah mengarah ke Solo pada sore ini.
Sebagai informasi, Ibu Notomiharjo lahir di Surakarta pada tanggal 15 Februari 1943 dan hingga kini beliau menetap di kota Solo.

Beliau meninggalkan 4 orang anak, yaitu Jokowi, Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati. (Ik)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Aktivitas kegiatan belajar mengajar tatap muka di Kota Medan untuk sementara diliburkan. Hal ini bagian dari pencegahan penyebaran virus corona.
Kegiatan belajar secara mandiri mulai berlaku Selasa (17/3/2020) sampai 30 Maret mendatang. Hal ini berdasarkan surat edaran wali kota yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Medan terhadap seluruh sekolah mulai tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP.
Sebelumnya, dalam rapat bersama dengan unsur Fokrkompimda Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Walikota Medan, aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan. Begitupun aktivitas pekerjaan di kantor pemerintahan.
Pemberlakukan belajar mandiri di rumah masing – masing sendiri diberlakukan menyusul kebijakan Gubernur Sumut, Selasa (17/3/2020).
"Himbauan ini kami sampaikan agar seluruh peserta didik dapat belajar mandiri di rumah masing-masing selama waktu yang telah ditetapkan. Ini menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan virus corona di lingkungan sekolah,'' kata Akhyar di Balai Kota Medan, Selasa (17/3/2020).
Dalam surat edaran tersebut ada beberapa poin yang disampaikan, pembelajaran tatap muka di kelas ditiadakan. Melakukan kegiatan belajar di rumah melalui e-learning (belajar online) dengan menggunakan whatsapp (WA) group mata pelajaran, rumah belajar, ruang guru atau jenis pembelajaran online lainnya dengan bimbingan orang tua hingga waktu belajar mandiri yang telah ditetapkan.
Satuan pendidikan juga diminta untuk menunda pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan dengan penugasan.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Medan dan satuan pendidikan agar menunda kegiatan perlombaan pendidikan dan perlombaan lainnya di luar sekolah termasuk kegiatan outing class/study tour.
"Selama masa belajar mandiri di rumah masing-masing, kami berpesan kepada seluruh orang tua murid untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Pastikan anak-anak tetap belajar dan memperoleh ilmu di rumah masing-masing,'' pesannya mengingatkan.
Selain himbauan belajar mandiri bagi seluruh peserta didik, Akhyar juga mengaku beberapa agenda Pemko Medan yang telah terjadwal juga harus diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Kegiatan tersebut seperti meniadakan kegiatan car free day (CFD) dan menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Kota Medan yang direncanakan dimulai 21 Maret mendatang. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (JAKARTA) – TNI Angkatan Darat kembali berpartisipasi memeriahkan 29th Indonesia Education Training Expo & Scholarship_ 2020 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 9 Februari 2020. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Caj Drs. Agung Zamani,M.Sc., saat menghadiri pembukaan 29th Indonesia International Education Training Expo & Scholarship 2020 tersebut, Kamis (6/2/2020). 

Saat ditemui di Stan Angkatan Darat, Sesdispenad mengatakan, keikutsertaan Angkatan Darat pada pameran pendidikan ini untuk memberikan informasi secara memadai kepada masyarakat tentang tugas pokok Angkatan Darat sekaligus sebagai wahana informasi rekrutmen prajurit Angkatan Darat. 

Dikatakan Sesdispenad, pada Stan Angkatan Darat ini menampilkan bagian program dukungan operasional pertahanan dan keamanan khususnya di bidang pameran Education and Training Expo. Maka satuan yang dipresentasikan Dispenad untuk menjawab fungsi tersebut àdalah Kopassus, Kostrad, Akademi Militer (Akmil), Psikologi, Kesehatan dan Jasmani serta Ajudan Jenderal Angkatan Darat.

"Kehadiran Stan Angkatan Darat dalam pameran pendidikan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok Angkatan Darat serta memberikan informasi  bagaimana cara mendaftar menjadi prajurit TNI AD, " ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, penerimaan prajurit yang tersedia melalui jalur Akademi Militer (Akmil), Perwira Prajurit Karier (Pa PK), Bintara, dan Tamtama. 

"Di Stan, kita siapkan para Taruna maupun prajurit untuk melayani berbagai informasi yang dibutuhkan. Silakan ditanyakan dan ajak sanak saudara untuk mengunjungi Stan Angkatan Darat," tutur Agung Zamani. 

Menurutnya, bagi masyarakat yang tidak dapat mengunjungi pameran atau tinggal di luar wilayah Jakarta dapat menggali informasi di media sosial (Instagram, FB, dan twitter) resmi TNI AD. (@tniad_angkatan_darat).

"Termasuk untuk penerimaan prajurit dapat dibuka website tersebut atau www.rekrutmen-tni-mil.id," imbuhnya. 

Selain membuka Stan penerimaan prajurit, juga melayani konsultasi kesehatan, psikologi dan jasmani serta pengenalan sistem pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. 

"Semua kita layani secara gratis, bahkan untuk konsultasi kita sediakan beberapa alat uji dan pelatih untuk mengarahkan, termasuk juga terkait kesehatan dan bimbingan psikologi, " jelasnya. 

Ditambahkannya, konsultasi ini merupakan langkah Angkatan Darat untuk mempersiapkan generasi muda yang ingin mengabdikan diri menjadi prajurit yang berkarakter, profesional dan unggul.

"Ini penting kita desain dan lengkapi agar para pengunjung tumbuh rasa bangga, tidak hanya kepada TNI juga kepada rakyat dan bangsa Indonesia, " tandasnya. 

Pada pembukaan 29th Indonesia International Education Training Expo & Scholarship 2020 ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gogot Suharwoto, Ph.D. 

Sebagaimana biasanya, pameran ini didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi di bidang pendidikan dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. (Dispenad)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Dalam Negeri memastikan draft Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Papua telah selesai dirampungkan pada Desember 2019. Hal itu ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Jakarta, Senin (13/01/2020).

"Sudah selesai tanggal 13 Desember 2019. Tapi Pemerintah Provinsi Papua bilang mereka cuti Natal. Baru diambil tanggal 8 Januari yang lalu," kata Akmal.

Hal tersebut menegaskan bahwa ada tuduhan yang sangat tidak mendasar kepada Kemendagri yang diutarakan Anggota DPR Papua (DPRP) dari Fraksi Partai Gerindra, Apeniel Ezra Sani mencurigai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi penghambat pembangunan Papua. 

Adapun draft hasil konsultasi DPRD Provinsi Papua tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 diubah menjadi "Orang Asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua".

Pengubahan tersebut sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 huruf t Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, yang Ayah dan Ibu adalah orang asli Papua atau Ayah adalah orang asli Papua. 

Kedua, Pasal 17 ayat (3) diubah menjadi "Pokir DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan". 

Penyusunan Pokir DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dapat berbentuk dana aspirasi yang dikoordinasikan dengan Gubernur. 

Ketiga, Pasal 30 dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

(1) Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. 

(2) Ketentuan lebih lanjut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keempat, Pasal 62 ayat (4) diubah menjadi "Penunjukan Pimpinan DPRP diusulkan oleh pimpinan partai politik setempat yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRP kepada DPP Partai 
Politik".

(4). Pimpinan DPRP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berasal dari Orang Asli Papua. 

Kelima, Pasal 62 ayat (5) dihapus karena telah dilakukan perubahan pada Pasal 62 ayat (4). Pimpinan DPRP sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari MRP tentang keaslian sebagai Orang Asli Papua.

Keenam, Pasal 125 ayat (1) diubah menjadi "Anggota melaksanakan masa reses 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
Anggota melaksanakan masa reses 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 14 (empat belas) Hari dalam satu kali reses. 

Dan ketujuh, Pasal 125 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yang berbunyi: "Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan mempertimbangkan daerah yang memiliki kondisi alam yang 
sulit dijangkau serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi".

Pasal 125
(1) Anggota melaksanakan masa reses 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 14 (empat belas) Hari dalam satu kali 
reses. 

(2) Lamanya waktu reses bagi anggota DPRP disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan dan aksesibilitas geografis 
dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. (Puspen Kemendagri)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 11 Desember 2019.
Timor Leste merupakan mitra strategis Indonesia dalam  menangani masalah plastik dan sampah lainnya, dikarenakan kedekatan teritorial kedua negara.
Indonesia dan Timor Leste berbagi daratan dan juga berbagi lautan (Laut Arafura – termasuk dengan Australia dan PNG) yang menjadikan sampah plastik sebagai persoalan bersama. Laut kedua negara saat ini dicemari oleh plastik baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, bahkan dari wilayah yang sangat jauh seperti Tiongkok dan Jepang. 

Hal ini mengemukan dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri LHK Alue Dohong dengan Menteri Lingkungan Timor Leste, Demetrio do Amaral de Carvalho, Selasa (10/12/2019) di Madrid di sela-sela Konverensi Global Iklim UNFCCC COP25.  

Demetrio menyatakan bahwa Timor Leste tengah mengembangkan kebijakan zero plastic policy dengan melakukan konversi plastik ke energi untuk bahan bakar industri. Kementeriannya  bekerjasama dengan Sydney University di Australia untuk mengembangkan konversi tersebut.  Jika berhasil, maka bahan baku plastik dari Timor Leste tidak akan mencukupi. Untuk itu perlu kerjasama dengan Indonesia dalam penyediaan pasokan bahan baku berupa sampah plastik. "Jika kita bisa melakukan kerja sama regional dengan Australia dan PNG maka kita akan dapat mengatasi persoalan yang lebih luas lagi," tandas Demetrio.

Alue Dohong menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki basis kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan sampah daratan, termasuk plastik, dan juga sampah laut. Di banyak kota telah dilakukan pelarangan penggunaan single plastic use terutama di pusat perbelanjaan moderen.  Indonesia juga telah mengembangkan bioplastik dari singkong untuk menggantikan plastik yang tidak biodegradable. Bioplastik ini juga telah diekspor ke Timor Leste.  
Di samping itu, saat ini banyak produk-produk Indonesia yang terdapat di Timor Leste, untuk itu Timor Leste juga memiliki kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti dengan PT Sarana.

"Keterikatan sejarah kedua negara, dan keterkaitan langkap serta ekosistem membuat kerjasama antara kedua negara selalu sangat penting. Timor Leste dan Indonesia saat ini memiliki cross-boundray ecosystem project, yaitu terkait dengan mangrove dan river based rehabilitation," ujarnya.

Lanjut disampaikan Alue Dohong bahwa Indonesia telah memiliki roadmap untuk menangani masalah sampah/plastik di tingkat produsen. Selain dari pengembangan teknologi dan kebijakan, Indonesia juga melakukan kampanye nasional untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik. Indonesia memiliki program edukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, seperti mengganti sedotan dengan "purun".  Indonesia juga mengembangkan bahan material bangunan dengan campuran plastik. Untuk itu usulan Timor Leste untuk membentuk kerjasama regional penanganan sampah plastik baik di darat maupun di laut sangat baik dan akan dipertimbangkan tindak lanjutnya.  
Dengan melihat peluang diperlukannya bahan plastik untuk energi di Timor Leste, kedua negara dapat melakukan perdagangan bilateral tekait dengan plastik. Lebih lanjut Demetrio menyatakan bahwa persoalan plastik laut juga berpengaruh pada kehidupan biota laut seperti Blue Whale dan Dugong yang mengalami kematian akibat mengonsumsi plastik. Sebagaimana Indonesia, Timor Leste juga aktif dalam Coastal Triangle Initiative (CTI). Disampaikan pada tahun 2020 Menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste akan ke Indonesia untuk membicarakan masalah proyek lintas batas dan berharap dapat bertemu dengan  Menteri dan Wamen LHK. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 10 Desember 2019. "Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit". Demikian disampaikan oleh Alue Dohong, Wakil Menteri LHK ketika menjadi panelis pada diskusi "Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet" yang digelar di Paviliun GCF-GEF, Senin 9 Desember waktu Madrid.  

Wamen mengklarifikasi pernyataan pihak tertentu dibeberapa negara maju, yang menuding Indonesia melakukan pengembangan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon. 

Selanjutnya ditegaskan Wamen bahwa beberapa tahun belakangan ini  Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Penghentian ijin sementara tersebut telah ditetapkan menjadi permanen. 

"Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (small holder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan," demikian ditegaskan oleh Wamen LHK.

Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah pendekatan pengelolaan hutannya dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap, sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan.

Perubahan paradigma ini telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non kayu saja tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains).

 Pendekatan lengkap yang didukung oleh pendekatan yurisdiksi diharapkan mampu meningkatkan kinerja restorasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi untuk menjaga penyediaan jasa lingkungan hutan dan meningkatkan inklusivitas pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan para pemangku yang luas seperti masyarakat setempat dan sektor swasta melalui pengembangan sistem insentif.

Mengakhiri pernyataanya, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF, untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Indonesia telah menetapkan semua instrumen yang diminta oleh Artikel 5 Paris Agreement. Pemenuhan prasyarat itu menjadi strategi menurunkan emisi karbon melalui pelestarian hutan yang mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong pada High Level Meeting on Forests dengan tema "Enhancing the Role of Forests in Nature-based Solutions", Kamis (5/12/2019). 

Sesuai dengan Artikel 5 Paris Agreement, semua negara diminta untuk menerapkan pengurangan emisi dan degradasi hutan, meningkatkan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang. Penerapan tersebut harus oleh Indonesia diwujudkan dengan penetapan secara nasional instrumen-instrumen yang mencakup Strategi Nasional, Sistem Pemantauan Hutan Nasional, Referensi Tingkat Emisi, Pendorong deforestasi dan degradasi hutan, Safeguard dan Sistem Informasi Safeguard, Measuring Reporting and Verification (MRV) dan Dukungan Keuangan. 

"Indonesian telah melakukan kebijakan yang menentukan dalam mengatasi hal-hal negatif dampak perubahan iklim dan dalam berkontribusi pada tujuan global jangka panjang 1,5 derajat, seperti menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial, Indonesia telah berkomitmen untuk mengarusutamakan Strategi Pembangunan Rendah Karbon Jangka Panjang ke dalam strategi Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional," urai Wamen Alue.

Strategi utama yang ditempuh untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan adalah dengan mengurangi penggundulan hutan. Rata-rata deforestasi tahunan dari 1990 hingga 2012 adalah 0,92 juta ha. Dari 2012 hingga 2014, laju deforestasi turun menjadi 0,57 juta ha, bersama dengan penurunan insiden kebakaran hutan dan lahan. Kemudian semalat terjadi kenaikan pada 2014 hingga 2015 menjadi 1,09 juta ha, terutama disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Pada 2015 hingga 2016 deforestasi kembalturun menjadi 0,63 juta ha, kemudian 0,48 juta ha pada 2016 hingga 2017, dan selanjutnya turun menjadi 0,44 juta ha pada 2017 hingga 2018.

Selanjutnya Wamen Alue juga menjelaskan, upaya Indonesia melakukan corrective Action dalam rangka meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memenuhi target pengurangan emisi Indonesia. Beberapa cara uang ditempuh adalah, menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan melalui  pengendalian karhutla dengan segala upaya yang mungkin termasuk waterbombing, pembasahan kembali lahan gambut, dan canal blocking.

Kemudian dengan melakukan penegakan hukum yang melibatkan sanksi administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Lalu mempromosikan pencegahan melalui pengelolaan lahan gambut berkelanjutan serta mengatur bahwa  lahan yang terbakar di dalam konsesi swasta harus dikontrol oleh pemerintah. "Ini kebijakan yang tegas sejak jaman Pemerintahan Presiden Jokowi," imbuh Wamen Alue.

Selanjutnya Wamen juga menjelaskan jika sejak tahun 2010 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian ijin baru pada areal hutan gambut dan hutan primer. Kebijakan ini dibil untuk menurunkan angka deforestation hutan serta memperbaiki tata kelola kehutanan.

Lebih jauh Wamen Alue juga menjelaskan jika Presiden Jokowi mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial, masyarakat akan mendapatkan akses ataupun aset untuk dapat memanfaatkan lahan hutan demi peningkatan kesejahteraan.

"Pemerintah Indonesia memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan konflik tenurial di antara masyarakat atau antara komunitas dan perusahaan serta antara komunitas dengan pemerintah melalui kebijakan alokasi lahan dalam bentuk reformasi agraria dan program kehutanan sosial," jelas Wamen.

Melalui Program Reforma Agraria tersebut terjadi banyak perubahan dalam kepemilikan dan akses lahan di Indonesia. Jika hingga tahun 2014, data menunjukkan bahwa 98,53% alokasi lahan hutan untuk swasta perusahaan yang memiliki konsesi dan hanya 1,35% untuk masyarakat. Maka sejak tahun 2015-2019 angkanya berubah secara signifikan dimana masyarakat telah mendapatkan alokasi lahan mencapai 13,8% (5,8 juta ha) melalui reformasi agraria dari lahan hutan  (2,4 juta ha) dan kehutanan sosial (3,4 juta ha). Target Reforma Agraria akan mencakup 4,1 juta ha dan Perhutanan Sosial mencakup 12,7 juta ha lahan.

Lebih jauh Pemerintah Indonesia dikatakan Wamen Alue saat ini semakin memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Pada bulan Desember 2016, Pemerintah telah secara resmi mengakui masyarakat adat dengan memberikan akses legal hutan ke wilayah mereka untuk pertama kalinya sejak Indonesia Medeka. Data hingga Mei 2019 menunjukkan bahwa ada 472.000 hutan adat itu telah diidentifikasi untuk kemudia akan diakui seluas mencapai 6,3 juta ha.

Indonesian juga terus mendorong mekanisme Pembayaran Berbasis Hasil/Result Based Payment (RBP) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Beberapa yang telah berlangsung adalah melalui: (1) LoI dengan Pemerintah Norwegia; (2) Dana Karbon FCPF di Provinsi Kalimantan Timur; dan (3) Dana BioCarbon Inisiatif untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (IFSL) di Provinsi Jambi, serta  mengembangkan dan menerapkan kebijakan fiskal terkait iklim dan mengeluarkan inovasi instrumen pembiayaan, seperti climate budget tagging, green bonds and green 
sukuk.

Yang terbaru terkait kebijakan yang mendukung pembiayaan perlindung lingkungan melalui peresmian Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini berfungsi untuk memfasilitasi pendanaan iklim seperti mengelola pendanaan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan, perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi alam serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

High Level Meeting on Forests dengan tema "Enhancing the Role of Forests in Nature-based Solutions" ini juga menghadirkan pembicara lain, seperti:Mario Boccucci (Head, UN-REDD), Javier Manzanares (Deputy Executive Secretary, Green Climate Fund), Laura Tuck (Vice-President Sustainable Development, World Bank), Tiina Vähänen (Head of Forest Policy and Resources, FAO), Carol Saint-Laurent (Deputy Head, Global Practice in Forests and Climate, IUCN. Moderator acara ini adalah Peter Saile, Senior Advisor in Forests. Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Padang) - Pelaksanaan pengamanan VVIP Kunjungan Wakil Presiden RI Prof DR. KH Ma'ruf Amin di Provinsi Sumatera Barat Khususnya di Kota Padang berjalan dengan sukses dan lancar, Jumat  (6/12).

Sebelum kedatangan kunjungan perdana Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Kota Padang, unsur pengamanan baik dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Jajaran Korem 032/Wirabraja maupun Polda Sumbar telah melaksanakan sterilisasi objek maupun insert pasukan pengamanan pada titik yang telah disiapkan.

Kedatangan Wakil Presiden di Kota Padang disambut oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah didampingi Komandan Korem 032/Wbr Brigjen TNI  Kunto Arief Wibowo, Kapolda Sumbar Irjen Pol M Fakhrijal, Danlantamal II Padang Laksamana TNI Dafit Santoso, Danlanud Sutan Sjahrir  Kolonel Pnb Purwanto Adi Nugroho serta Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. 

Wapres RI selama di Padang dijadwalkan melaksanakan agenda kerja membuka acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kampus Universitas Negeri Padang.

Setelah menunaikan shalat Jumat bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Forkompinda, Ma'ruf Amin dijadwalkan tiba di Kampus UNP membuka Silaknas ICMI pada pukul 14.00 WIB. Acara diawali dengan sambutan Rektor UNP dilanjutkan sambutan Gubernur dan pengarahan sekaligus pembukaan agenda Silaturrahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI.

Satu jam di UNP, Wapres kemudian menuju kembali ke Bandara Internasional Minangkabau untuk kembali ke Jakarta. (Penrem032/Wbr)
Views

INTAIKASUS.COM, (Garoga) - Banyak manfaat dari Akreditasi Puskesmas antara lain memberikan keunggulan kompetitif, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Fasyankes, menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat, meningkatkan pendidikan pada Staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut, maka Serda Lades Pasaribu  (Babinsa 21/ Garoga) mewakili Danramil 21/Garoga Jajaran Kodim 0210/Tapanuli Utara, menghadiri undangan Rapat penilaian Akreditasi UPT Puskemas Garoga Tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Puskesmas Garoga  Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (18/11/2019).

Adapun materi yang di sampaikan tentang penilaian  peran serta aktif Puskesmas terhadap pelayanan kepada masyarakat dan Lintas Sektoral peran Puskesmas kepada Instansi terkait.

Ibu Fatimah R. Simatupang SKM.MM menyampaikan bahwa di Kabupaten ini ada 20 Pukesmas dan  Pukesmas Garoga Termasuk di dalamnya dengan Visi Menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Profesional dan inovatif dalam mewujudkan Masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Garoga ini mendapat dukungan dari masyarakat  Khusus nya masyarakat  Kecamatan Garoga sehingga terwujudnya Masyarakat yang sehat dan Sejahtera.

Di lanjutkan Sambutan dari Tim Penilai Akreditasi Unit Pelaksana Tugas (UPT) Puskesmas (Bapak Sudirman ansyar, SKM., M. Kes) menyampaikan bahwa Kami datang kesini sebagai Penilai dan yang akan saya nilai gimana cara kerja nya dokter di sini dan perawat perawat di puskesmas ini oleh sebab itu saya mintak ijin sama kepala puskesmas Garoga ini untuk menilai dokter sini dan perawat sini dalam bekerja.

Hadir dalam acara ini Camat Garoga yang di wakili oleh Bapak J Tobing, Polsek Garoga yang diwakili oleh Bripka Gabe, Koramil 21/Garoga yang di wakili oleh Babinsa Serda Pasaribu, Dokter dan Perawat Pukesmas Garoga serta Bidan Desa Se- Kecamatan Garoga. (Penrem023)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Inspektorat Kodam I/BB (Irdam I/BB) Kolonel Inf R Sidharta Wisnu Graha, S.E. memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 di Lapangan Upacara Makodam I/BB,  Minggu (10/11/2019).

Dalam Amanat Menteri sosial Republik Indonesia yang dibacakan oleh Irdam I/BB Kolonel Inf R Sidharta Wisnu Graha, S.E., menyampaikan,  setiap hari pahlawan Kita diingatkan kembali pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia, pada pertempuran tersebut rakyat bersatu padu berjuang pantang menyerah melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Peristiwa perang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri, semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut hendaknya perlu terus ditumbuh kembangkan di dalam hati sanubari segenap Insan warga negara Indonesia.

Dengan peringatan Hari pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan sebagaimana ungkapan salah seorang the founding fathers kita bung Karno yang menyatakan bahwa "hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar", selain itu peringatan Hari pahlawan Kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini sebagaimana tema peringatan Hari pahlawan tahun 2016 "Aku Pahlawan masa kini", ungkap Irdam.

"Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia dalam bentuk aksi aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI seperti menolong sesama yang terkena musibah tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum tidak menyebarkan berita hoax tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya".

Peringatan Hari Pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat, jangan biarkan keutuhan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia, jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa, jangan biarkan negeri kita terkoyak tercerai berai terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain mari kita maknai hari pahlawan ini dengan wujud nyata bekerja dan bekerja membangun negeri menuju Indonesia maju," tutup Irdam.

Turut hadir pada acara tersebut Irdam I/BB, Kapoksahli Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Para Dansat BS wilayah Medan dan seluruh Prajurit dan PNS Makodam I/BB. (Pendam I/BB)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing SIK silaturahmi di kediaman Konjen RRT di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Kamis (7/11).
Kunjungan Kapolsek Medan Baru ini turut didampingi Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Philip Purba, Kanit Intel Iptu Siswoyo, Kanit Sabhara Iptu Hotman Pasaribu, Kanit Binmas, Iptu Hirlan Rudi Suprianto, Panit 1 Binmas Ipda Ganefo Sembiring, Panit 2 Binmas Ipda Hanafiah, beserta Bhabinkamtibmas Kelurahan Madras Hulu Aiptu Juani Sinaga.
Setibanya di kediaman Konjen RRT, rombongan Kapolsek Medan Baru disambut Konjen RRT Mrs Qiu Wei Wei, Wakil Konjen RRT Ms.Wang Jun dan Staf Konjen Ms.Guo Jingfei, Ms Ira, Mr Zhang.
Dalam kesempatan itu, Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing SIK menyampaikan kegiatan sambang ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab pelayanan Polri terhadap Objek Vital Negara asing dan orang asing yang bertugas ataupun yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Medan Baru, salah satunya Konjen RRT yang letaknya di wilayah hukum Polsek Medan Baru. "Tujuan kegiatan ini untuk membangun tali silaturahmi agar kedepan dapat saling membagi informasi dan berkoordinasi apabila ada gangguan kamtibmas," kata Kapolsek Medan Baru.
Sesuai dengan arahan dari Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Agus Adrianto SH MH dan dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi, sambung Kapolsek Medan Baru, bahwa personil Polri siap memberikan pengamanan terhadap Pejabat Konsul, Staf Konsul ataupun terhadap aset Konsul yang berada di wilkum Polsek Medan Baru.
Sementara, Konjen RRT Mrs Qiu Wei Wei menyampaikan, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polda Sumut, Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru karena hubungan selama ini sudah berjalan dengan baik. 
"Kami sangat senang menjalin hubungan Bilateral dengan pemerintahan Indonesia, sehingga saat ini terbukti para Tourist dan Investor dari Tiongkok cukup banyak datang ke Indonesia terlebih kota Medan," kata Konjen RRT Mrs Qiu Wei Wei.
Selain itu, Konjen RRT juga siap membangun kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konsep menjaga keamanan serta siap membantu Kepolisian dalam penegakan hukum jika ada warga Negaranya yang terlibat pelanggaran hukum di wilayah Indonesia. "Kami sangat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas kami di kota Medan ini," jelasnya.
Konjen RRT juga memberi apresiasi atas pelaksanaan tugas Polri selama ini yang mampu menjaga kondusifitas kota Medan tetap aman dan terkendali serta berharap kedepannya kegiatan silaturahmi dan komunikasi ini akan terjalin lebih erat.
Diakhir kegiatan sambang ini, dibalut dengan makan malam bersama dan kedua belah pihak saling berikan cenderamata serta foto bersama. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang produk lokal masuk ritel modern untuk melindungi dan membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga 30 – 40  % produk lokal yang dihasilkan UMKM diharapkan dapat dijual di gerai-gerai ritel modern.
"Kita sedang menyiapkan Pergub tentang produk lokal daerah, di mana produk lokal atau hasil kerajinan masyarakat bisa mengisi dan dijual oleh ritel modern," kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Musa Rajekshah, saat Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Sabtu (2/11/2019). 
Selain itu, kata Wagub, Pemprov Sumut juga akan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. BUMD ini nantinya diharapkan bisa membeli hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Juga mengontrol harganya di pasar, supaya harga hasil pertanian masyarakat bisa stabil dan tidak dijual ke luar Sumut, karena masyarakat masih membutuhkannya.
Apalagi saat ini, Pemprov Sumut sedang fokus membangun desa menata kota. Tentunya seluruh lapisan masyarakat mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM haruslah didukung oleh pemerintah.

"Industri UMKM perlu pendampingan dan dukungan pemerintah, kami juga berharap dengan begitu petani dan peternak juga merasakan dampaknya yang signifikan," kata Musa.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPPI Suryani Motik menyampaikan, HIPPI juga tidak bisa berjalan sendirian. Pemerintah dan organisasi pengusaha seperti HIPPI adalah mitra. Dunia usaha sangat tergantung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, HIPPI harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
"Korelasinya secara positif sangat signifikan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan kemajuan dunia usaha," ungkap Suryani. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (MEDAN) - Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI M.S Fadhilah menerima kunjungan Kehormatan Konsulat Amerika Serikat Untuk Sumatera Bapak Guy Margalith, Kapten William Baxter Dan Delegasi Angkatan Laut Amerika Serikat ( US NAVY) pada kegiatan Survey Untuk Program Pacific Partnership di Lounge Room Makodam I/BB Jln. Gatot Subroto KM 7,5 Medan, Selasa (29/10/19)

Pangdam I/BB dalam sambutannya menyampaikan, merupakan suatu kehormatan bagi kami menerima kunjungan dari anda dan dapat membantu tugas anda pada kegiatan Pacific partnership. Sembari memperkenalkan para pejabat dan stafnya Pangdam juga menyampaikan sekilas Profil Kodam I/BB.

Dikesempatan yang sama, Pangdam juga menjelaskan misi daripada kunjungan yang dilaksanakan oleh Konsulat Amerika bertujuan dalam rangka Pelaksanaan Program Pacific Partnership di wilayah Sumatera Utara Khususnya Medan dan Sibolga. Kami berharap kegiatan survey untuk program pacific partnership yang dilaksanakan oleh tim anda dapat berjalan dengan baik dan berhasil," ungkap Pangdam.

Lebih lanjut Pangdam Mengapresiasi Kegiatan Survey Untuk Program Pacific Partnership Yang Dilaksanakan Oleh Delegasi Angkatan Laut Amerika Serikat dan Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Berhasil. Pangdam Percaya Bahwa Program Sosial Dan Kesehatan Dalam Pacific Partnership Akan Memberikan Manfaat Bagi Penduduk Yang Berada Di Sibolga. Oleh Sebab Itu, Kami Berterimakasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Untuk Daerah Sibolga Sebagai Tempat Pelaksanaan Program Pacific Partnership. Kami Siap Untuk Membantu Dan Menyukseskan Program Tersebut Ujar Pangdam

"Pangdam I/BB berharap pertemuan ini tidak hanya Memperkuat Hubungan Militer Antara Kedua Negara, Tetapi Juga Dapat Memperkuat Persahabatan Antara Sesama Personel Militernya", tutup Pangdam.

Turut hadir dalam kegiatan Kasdam I/BB Brigjen TNI Untung Budiharto, Irdam I/BB Kolonel Inf Sidharta Wisnu,Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB,dan Para Danyon BS wilayah Medan. (Pendam I/BB)