.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Batam - Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI MS Fadhilah turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meninjau kesiapan operasional RS Khusus Penanganan Pasien Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (1/4/2020). 

Sebelum menuju ke RS Khusus di Pulau Galang, Presiden dan rombongan lebih dulu mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, dengan pesawat Kepresidenan RI-1. 

Kehadiran Kepala Negara beserta rombongan disambut Plt Gubernur Riau, Isdianto, Pangdam I/BB selaku Panglima Kogasgabpad RS Khusus Pulau Galang, Danrem 033/Wira Pratama, Brigjen TNI Gabriel Lema, Kapolda Kepri, Danlantamal IV, Danlanud serta unsur Forkopimda Kepri lainnya.

Selepas istirahat sejenak di VIP Room Bandara Hang Nadim, Presiden beserta seluruh rombongan langsung bergerak menuju RS Khusus di Pulau Galang. 

Kehadiran Jokowi tak lain untuk meninjau kesiapan RS Khusus di Pulau Galang sebagai rumah sakit penanganan pasien Covid-19 di wilayah Kepulauan Riau. 

Di lokasi RS Khusus Pulau Galang ini, Presiden Jokowi melakukan pemantauan fasilitas yang ada. Seperti gedung isolasi, gedung observasi dan mess yang diperuntukkan bagi para tenaga medis yang akan bertugas di RS Khusus Pulau Galang, Batam.  

Di sela peninjauannya, Jokowi mengingatkan bahwa sampai saat ini Pemerintah RI sudah memiliki persiapan untuk menghadapi penyakit Corona. Kesiapan itu antara lain dengan menyiapkan beberapa rumah sakit untuk mengantisipasi penanganan Covid-19. 

"Untuk menangani pasien penyakit menular, maka fasilitas yang ada di RS Khusus Pulau Galang ini sudah cukup mumpuni," kata Jokowi.  

Dalam kunjungannya ini, Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Suharyanto, serta Danpaspampres, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (Red/Pendam I/BB)
Views

INTAIKASUS.COM, (Solo) - Ibunda Presiden Joko Widodo, Ibu Sudjiatmi Notomiharjo, meninggal dunia pada Rabu (25/3/2020) sore ini pukul 16.45 WIB.

"Iya betul (meninggal sore ini). Saya juga mendapatkan info tersebut dari Sekretaris Pribadi Bapak (Jokowi)," ujar juru bicara Presiden bidang sosial, Angkie Yudistia, saat dikonfirmasi rekan media, Rabu (25/3/2020).

Ibu Notomiharjo meninggal dunia di Solo sore ini namun hingga kini pihak Istana belum memberikan informasi lebih lanjut apakah penyebab dari meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi.

Saat dikonfirmasi apakah Presiden Jokowi sudah mengarah ke Solo pada sore ini.
Sebagai informasi, Ibu Notomiharjo lahir di Surakarta pada tanggal 15 Februari 1943 dan hingga kini beliau menetap di kota Solo.

Beliau meninggalkan 4 orang anak, yaitu Jokowi, Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati. (Ik)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Aktivitas kegiatan belajar mengajar tatap muka di Kota Medan untuk sementara diliburkan. Hal ini bagian dari pencegahan penyebaran virus corona.
Kegiatan belajar secara mandiri mulai berlaku Selasa (17/3/2020) sampai 30 Maret mendatang. Hal ini berdasarkan surat edaran wali kota yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Medan terhadap seluruh sekolah mulai tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP.
Sebelumnya, dalam rapat bersama dengan unsur Fokrkompimda Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Walikota Medan, aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan. Begitupun aktivitas pekerjaan di kantor pemerintahan.
Pemberlakukan belajar mandiri di rumah masing – masing sendiri diberlakukan menyusul kebijakan Gubernur Sumut, Selasa (17/3/2020).
"Himbauan ini kami sampaikan agar seluruh peserta didik dapat belajar mandiri di rumah masing-masing selama waktu yang telah ditetapkan. Ini menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan virus corona di lingkungan sekolah,'' kata Akhyar di Balai Kota Medan, Selasa (17/3/2020).
Dalam surat edaran tersebut ada beberapa poin yang disampaikan, pembelajaran tatap muka di kelas ditiadakan. Melakukan kegiatan belajar di rumah melalui e-learning (belajar online) dengan menggunakan whatsapp (WA) group mata pelajaran, rumah belajar, ruang guru atau jenis pembelajaran online lainnya dengan bimbingan orang tua hingga waktu belajar mandiri yang telah ditetapkan.
Satuan pendidikan juga diminta untuk menunda pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan dengan penugasan.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Medan dan satuan pendidikan agar menunda kegiatan perlombaan pendidikan dan perlombaan lainnya di luar sekolah termasuk kegiatan outing class/study tour.
"Selama masa belajar mandiri di rumah masing-masing, kami berpesan kepada seluruh orang tua murid untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Pastikan anak-anak tetap belajar dan memperoleh ilmu di rumah masing-masing,'' pesannya mengingatkan.
Selain himbauan belajar mandiri bagi seluruh peserta didik, Akhyar juga mengaku beberapa agenda Pemko Medan yang telah terjadwal juga harus diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Kegiatan tersebut seperti meniadakan kegiatan car free day (CFD) dan menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Kota Medan yang direncanakan dimulai 21 Maret mendatang. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (JAKARTA) – TNI Angkatan Darat kembali berpartisipasi memeriahkan 29th Indonesia Education Training Expo & Scholarship_ 2020 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 9 Februari 2020. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Caj Drs. Agung Zamani,M.Sc., saat menghadiri pembukaan 29th Indonesia International Education Training Expo & Scholarship 2020 tersebut, Kamis (6/2/2020). 

Saat ditemui di Stan Angkatan Darat, Sesdispenad mengatakan, keikutsertaan Angkatan Darat pada pameran pendidikan ini untuk memberikan informasi secara memadai kepada masyarakat tentang tugas pokok Angkatan Darat sekaligus sebagai wahana informasi rekrutmen prajurit Angkatan Darat. 

Dikatakan Sesdispenad, pada Stan Angkatan Darat ini menampilkan bagian program dukungan operasional pertahanan dan keamanan khususnya di bidang pameran Education and Training Expo. Maka satuan yang dipresentasikan Dispenad untuk menjawab fungsi tersebut àdalah Kopassus, Kostrad, Akademi Militer (Akmil), Psikologi, Kesehatan dan Jasmani serta Ajudan Jenderal Angkatan Darat.

"Kehadiran Stan Angkatan Darat dalam pameran pendidikan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok Angkatan Darat serta memberikan informasi  bagaimana cara mendaftar menjadi prajurit TNI AD, " ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, penerimaan prajurit yang tersedia melalui jalur Akademi Militer (Akmil), Perwira Prajurit Karier (Pa PK), Bintara, dan Tamtama. 

"Di Stan, kita siapkan para Taruna maupun prajurit untuk melayani berbagai informasi yang dibutuhkan. Silakan ditanyakan dan ajak sanak saudara untuk mengunjungi Stan Angkatan Darat," tutur Agung Zamani. 

Menurutnya, bagi masyarakat yang tidak dapat mengunjungi pameran atau tinggal di luar wilayah Jakarta dapat menggali informasi di media sosial (Instagram, FB, dan twitter) resmi TNI AD. (@tniad_angkatan_darat).

"Termasuk untuk penerimaan prajurit dapat dibuka website tersebut atau www.rekrutmen-tni-mil.id," imbuhnya. 

Selain membuka Stan penerimaan prajurit, juga melayani konsultasi kesehatan, psikologi dan jasmani serta pengenalan sistem pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. 

"Semua kita layani secara gratis, bahkan untuk konsultasi kita sediakan beberapa alat uji dan pelatih untuk mengarahkan, termasuk juga terkait kesehatan dan bimbingan psikologi, " jelasnya. 

Ditambahkannya, konsultasi ini merupakan langkah Angkatan Darat untuk mempersiapkan generasi muda yang ingin mengabdikan diri menjadi prajurit yang berkarakter, profesional dan unggul.

"Ini penting kita desain dan lengkapi agar para pengunjung tumbuh rasa bangga, tidak hanya kepada TNI juga kepada rakyat dan bangsa Indonesia, " tandasnya. 

Pada pembukaan 29th Indonesia International Education Training Expo & Scholarship 2020 ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gogot Suharwoto, Ph.D. 

Sebagaimana biasanya, pameran ini didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi di bidang pendidikan dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. (Dispenad)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Dalam Negeri memastikan draft Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Papua telah selesai dirampungkan pada Desember 2019. Hal itu ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Jakarta, Senin (13/01/2020).

"Sudah selesai tanggal 13 Desember 2019. Tapi Pemerintah Provinsi Papua bilang mereka cuti Natal. Baru diambil tanggal 8 Januari yang lalu," kata Akmal.

Hal tersebut menegaskan bahwa ada tuduhan yang sangat tidak mendasar kepada Kemendagri yang diutarakan Anggota DPR Papua (DPRP) dari Fraksi Partai Gerindra, Apeniel Ezra Sani mencurigai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi penghambat pembangunan Papua. 

Adapun draft hasil konsultasi DPRD Provinsi Papua tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 diubah menjadi "Orang Asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua".

Pengubahan tersebut sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 huruf t Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, yang Ayah dan Ibu adalah orang asli Papua atau Ayah adalah orang asli Papua. 

Kedua, Pasal 17 ayat (3) diubah menjadi "Pokir DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan". 

Penyusunan Pokir DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dapat berbentuk dana aspirasi yang dikoordinasikan dengan Gubernur. 

Ketiga, Pasal 30 dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

(1) Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. 

(2) Ketentuan lebih lanjut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keempat, Pasal 62 ayat (4) diubah menjadi "Penunjukan Pimpinan DPRP diusulkan oleh pimpinan partai politik setempat yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRP kepada DPP Partai 
Politik".

(4). Pimpinan DPRP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berasal dari Orang Asli Papua. 

Kelima, Pasal 62 ayat (5) dihapus karena telah dilakukan perubahan pada Pasal 62 ayat (4). Pimpinan DPRP sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari MRP tentang keaslian sebagai Orang Asli Papua.

Keenam, Pasal 125 ayat (1) diubah menjadi "Anggota melaksanakan masa reses 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
Anggota melaksanakan masa reses 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 14 (empat belas) Hari dalam satu kali reses. 

Dan ketujuh, Pasal 125 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yang berbunyi: "Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan mempertimbangkan daerah yang memiliki kondisi alam yang 
sulit dijangkau serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi".

Pasal 125
(1) Anggota melaksanakan masa reses 3 (tiga) kali dalam setahun paling lama 14 (empat belas) Hari dalam satu kali 
reses. 

(2) Lamanya waktu reses bagi anggota DPRP disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan dan aksesibilitas geografis 
dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. (Puspen Kemendagri)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 11 Desember 2019.
Timor Leste merupakan mitra strategis Indonesia dalam  menangani masalah plastik dan sampah lainnya, dikarenakan kedekatan teritorial kedua negara.
Indonesia dan Timor Leste berbagi daratan dan juga berbagi lautan (Laut Arafura – termasuk dengan Australia dan PNG) yang menjadikan sampah plastik sebagai persoalan bersama. Laut kedua negara saat ini dicemari oleh plastik baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, bahkan dari wilayah yang sangat jauh seperti Tiongkok dan Jepang. 

Hal ini mengemukan dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri LHK Alue Dohong dengan Menteri Lingkungan Timor Leste, Demetrio do Amaral de Carvalho, Selasa (10/12/2019) di Madrid di sela-sela Konverensi Global Iklim UNFCCC COP25.  

Demetrio menyatakan bahwa Timor Leste tengah mengembangkan kebijakan zero plastic policy dengan melakukan konversi plastik ke energi untuk bahan bakar industri. Kementeriannya  bekerjasama dengan Sydney University di Australia untuk mengembangkan konversi tersebut.  Jika berhasil, maka bahan baku plastik dari Timor Leste tidak akan mencukupi. Untuk itu perlu kerjasama dengan Indonesia dalam penyediaan pasokan bahan baku berupa sampah plastik. "Jika kita bisa melakukan kerja sama regional dengan Australia dan PNG maka kita akan dapat mengatasi persoalan yang lebih luas lagi," tandas Demetrio.

Alue Dohong menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki basis kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan sampah daratan, termasuk plastik, dan juga sampah laut. Di banyak kota telah dilakukan pelarangan penggunaan single plastic use terutama di pusat perbelanjaan moderen.  Indonesia juga telah mengembangkan bioplastik dari singkong untuk menggantikan plastik yang tidak biodegradable. Bioplastik ini juga telah diekspor ke Timor Leste.  
Di samping itu, saat ini banyak produk-produk Indonesia yang terdapat di Timor Leste, untuk itu Timor Leste juga memiliki kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti dengan PT Sarana.

"Keterikatan sejarah kedua negara, dan keterkaitan langkap serta ekosistem membuat kerjasama antara kedua negara selalu sangat penting. Timor Leste dan Indonesia saat ini memiliki cross-boundray ecosystem project, yaitu terkait dengan mangrove dan river based rehabilitation," ujarnya.

Lanjut disampaikan Alue Dohong bahwa Indonesia telah memiliki roadmap untuk menangani masalah sampah/plastik di tingkat produsen. Selain dari pengembangan teknologi dan kebijakan, Indonesia juga melakukan kampanye nasional untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik. Indonesia memiliki program edukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, seperti mengganti sedotan dengan "purun".  Indonesia juga mengembangkan bahan material bangunan dengan campuran plastik. Untuk itu usulan Timor Leste untuk membentuk kerjasama regional penanganan sampah plastik baik di darat maupun di laut sangat baik dan akan dipertimbangkan tindak lanjutnya.  
Dengan melihat peluang diperlukannya bahan plastik untuk energi di Timor Leste, kedua negara dapat melakukan perdagangan bilateral tekait dengan plastik. Lebih lanjut Demetrio menyatakan bahwa persoalan plastik laut juga berpengaruh pada kehidupan biota laut seperti Blue Whale dan Dugong yang mengalami kematian akibat mengonsumsi plastik. Sebagaimana Indonesia, Timor Leste juga aktif dalam Coastal Triangle Initiative (CTI). Disampaikan pada tahun 2020 Menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste akan ke Indonesia untuk membicarakan masalah proyek lintas batas dan berharap dapat bertemu dengan  Menteri dan Wamen LHK. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 10 Desember 2019. "Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit". Demikian disampaikan oleh Alue Dohong, Wakil Menteri LHK ketika menjadi panelis pada diskusi "Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet" yang digelar di Paviliun GCF-GEF, Senin 9 Desember waktu Madrid.  

Wamen mengklarifikasi pernyataan pihak tertentu dibeberapa negara maju, yang menuding Indonesia melakukan pengembangan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon. 

Selanjutnya ditegaskan Wamen bahwa beberapa tahun belakangan ini  Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Penghentian ijin sementara tersebut telah ditetapkan menjadi permanen. 

"Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (small holder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan," demikian ditegaskan oleh Wamen LHK.

Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah pendekatan pengelolaan hutannya dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap, sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan.

Perubahan paradigma ini telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non kayu saja tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains).

 Pendekatan lengkap yang didukung oleh pendekatan yurisdiksi diharapkan mampu meningkatkan kinerja restorasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi untuk menjaga penyediaan jasa lingkungan hutan dan meningkatkan inklusivitas pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan para pemangku yang luas seperti masyarakat setempat dan sektor swasta melalui pengembangan sistem insentif.

Mengakhiri pernyataanya, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF, untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Indonesia telah menetapkan semua instrumen yang diminta oleh Artikel 5 Paris Agreement. Pemenuhan prasyarat itu menjadi strategi menurunkan emisi karbon melalui pelestarian hutan yang mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong pada High Level Meeting on Forests dengan tema "Enhancing the Role of Forests in Nature-based Solutions", Kamis (5/12/2019). 

Sesuai dengan Artikel 5 Paris Agreement, semua negara diminta untuk menerapkan pengurangan emisi dan degradasi hutan, meningkatkan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang. Penerapan tersebut harus oleh Indonesia diwujudkan dengan penetapan secara nasional instrumen-instrumen yang mencakup Strategi Nasional, Sistem Pemantauan Hutan Nasional, Referensi Tingkat Emisi, Pendorong deforestasi dan degradasi hutan, Safeguard dan Sistem Informasi Safeguard, Measuring Reporting and Verification (MRV) dan Dukungan Keuangan. 

"Indonesian telah melakukan kebijakan yang menentukan dalam mengatasi hal-hal negatif dampak perubahan iklim dan dalam berkontribusi pada tujuan global jangka panjang 1,5 derajat, seperti menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial, Indonesia telah berkomitmen untuk mengarusutamakan Strategi Pembangunan Rendah Karbon Jangka Panjang ke dalam strategi Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional," urai Wamen Alue.

Strategi utama yang ditempuh untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan adalah dengan mengurangi penggundulan hutan. Rata-rata deforestasi tahunan dari 1990 hingga 2012 adalah 0,92 juta ha. Dari 2012 hingga 2014, laju deforestasi turun menjadi 0,57 juta ha, bersama dengan penurunan insiden kebakaran hutan dan lahan. Kemudian semalat terjadi kenaikan pada 2014 hingga 2015 menjadi 1,09 juta ha, terutama disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Pada 2015 hingga 2016 deforestasi kembalturun menjadi 0,63 juta ha, kemudian 0,48 juta ha pada 2016 hingga 2017, dan selanjutnya turun menjadi 0,44 juta ha pada 2017 hingga 2018.

Selanjutnya Wamen Alue juga menjelaskan, upaya Indonesia melakukan corrective Action dalam rangka meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memenuhi target pengurangan emisi Indonesia. Beberapa cara uang ditempuh adalah, menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan melalui  pengendalian karhutla dengan segala upaya yang mungkin termasuk waterbombing, pembasahan kembali lahan gambut, dan canal blocking.

Kemudian dengan melakukan penegakan hukum yang melibatkan sanksi administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Lalu mempromosikan pencegahan melalui pengelolaan lahan gambut berkelanjutan serta mengatur bahwa  lahan yang terbakar di dalam konsesi swasta harus dikontrol oleh pemerintah. "Ini kebijakan yang tegas sejak jaman Pemerintahan Presiden Jokowi," imbuh Wamen Alue.

Selanjutnya Wamen juga menjelaskan jika sejak tahun 2010 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian ijin baru pada areal hutan gambut dan hutan primer. Kebijakan ini dibil untuk menurunkan angka deforestation hutan serta memperbaiki tata kelola kehutanan.

Lebih jauh Wamen Alue juga menjelaskan jika Presiden Jokowi mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial, masyarakat akan mendapatkan akses ataupun aset untuk dapat memanfaatkan lahan hutan demi peningkatan kesejahteraan.

"Pemerintah Indonesia memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan konflik tenurial di antara masyarakat atau antara komunitas dan perusahaan serta antara komunitas dengan pemerintah melalui kebijakan alokasi lahan dalam bentuk reformasi agraria dan program kehutanan sosial," jelas Wamen.

Melalui Program Reforma Agraria tersebut terjadi banyak perubahan dalam kepemilikan dan akses lahan di Indonesia. Jika hingga tahun 2014, data menunjukkan bahwa 98,53% alokasi lahan hutan untuk swasta perusahaan yang memiliki konsesi dan hanya 1,35% untuk masyarakat. Maka sejak tahun 2015-2019 angkanya berubah secara signifikan dimana masyarakat telah mendapatkan alokasi lahan mencapai 13,8% (5,8 juta ha) melalui reformasi agraria dari lahan hutan  (2,4 juta ha) dan kehutanan sosial (3,4 juta ha). Target Reforma Agraria akan mencakup 4,1 juta ha dan Perhutanan Sosial mencakup 12,7 juta ha lahan.

Lebih jauh Pemerintah Indonesia dikatakan Wamen Alue saat ini semakin memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Pada bulan Desember 2016, Pemerintah telah secara resmi mengakui masyarakat adat dengan memberikan akses legal hutan ke wilayah mereka untuk pertama kalinya sejak Indonesia Medeka. Data hingga Mei 2019 menunjukkan bahwa ada 472.000 hutan adat itu telah diidentifikasi untuk kemudia akan diakui seluas mencapai 6,3 juta ha.

Indonesian juga terus mendorong mekanisme Pembayaran Berbasis Hasil/Result Based Payment (RBP) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Beberapa yang telah berlangsung adalah melalui: (1) LoI dengan Pemerintah Norwegia; (2) Dana Karbon FCPF di Provinsi Kalimantan Timur; dan (3) Dana BioCarbon Inisiatif untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (IFSL) di Provinsi Jambi, serta  mengembangkan dan menerapkan kebijakan fiskal terkait iklim dan mengeluarkan inovasi instrumen pembiayaan, seperti climate budget tagging, green bonds and green 
sukuk.

Yang terbaru terkait kebijakan yang mendukung pembiayaan perlindung lingkungan melalui peresmian Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini berfungsi untuk memfasilitasi pendanaan iklim seperti mengelola pendanaan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan, perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi alam serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

High Level Meeting on Forests dengan tema "Enhancing the Role of Forests in Nature-based Solutions" ini juga menghadirkan pembicara lain, seperti:Mario Boccucci (Head, UN-REDD), Javier Manzanares (Deputy Executive Secretary, Green Climate Fund), Laura Tuck (Vice-President Sustainable Development, World Bank), Tiina Vähänen (Head of Forest Policy and Resources, FAO), Carol Saint-Laurent (Deputy Head, Global Practice in Forests and Climate, IUCN. Moderator acara ini adalah Peter Saile, Senior Advisor in Forests. Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany. (Rel)