.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

Iklan

Iklan

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views


INTAIKASUS.COM, (Deliserdang) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang DR. Arifin Marpaung MA mengimbau warganya agar tidak melakukan takbiran keliling. 

Himbauan itu sejalan dengan instruksi Kementerian Agama melalui Surat Edaran No 07 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Idul fitri Tahun 1442 H/2021 M di saat Pandemi Covid-19.

Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang DR. Arifin Marpaung MA, mengatakan, imbauan itu semata-mata untuk menghindari kerumunan perayaan Idulfitri supaya tidak menimbulkan kluster baru penularan Covid-19. 

“Dalam menyambut 1 syahwal malam Idul Fitri 1442 H, hendaklah kita tidak melaksanakan takbiran keliling dan untuk kegiatan Sholat idul fitri cukup dilakukan di masjid saja dengan tetap mentaati protokol kesehatan, ini semua demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19.” pungkasnya, Rabu (12/05/2021).

DR. Arifin Marpaung MA juga menyampaikan himbauan langsung dari MUI Provinsi Sumatera Utara yang telah mengeluarkan beberapa imbauan, antara lain:

Kepada umat Islam agar mempercepat untuk menunaikan zakat fitrah dan fidyah tanpa harus menunggu malam Idulfitri, dan zakat harta (mall) jika sudah tercapai nisab-nya tanpa harus menunggu haul-nya selama satu tahun penuh, hal ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19.

Kepada orang yang berzakat (Muzakki) hendaknya tidak mengumpulkan umat Islam dalam penyaluran zakatnya yang dapat menimbulkan kerumunan. Akan tetapi, cukup menunjuk perwakilan untuk membagikannya atau memberikannya kepada amil zakat, Baznas setempat.

Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadan dan Syawal 1442 H dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 03 dan 04 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 maka pelaksanaan salat Idul Fitri bisa dilaksanakan.

Umat Islam yang sedang sakit, khususnya flu, batuk, dan demam sebaiknya melaksanakan salat Id di rumah saja Bersama keluarga demi menjaga kesehatan diri dan kenyamanan serta kekhusyukan jamaah salat Id.

Imam dan Khatib hendaknya memperpendek isi khutbahnya dengan tetap memperhatikan keabsahannya secara syariat serta menjaga agar tidak kontak fisik dengan orang lain seperti bersalaman dan berpelukan.

Khatib Idul Fitri agar memanjatkan doa pada khutbah yang kedua untuk keselamatan bangsa dan negara khususnya terbebas dari Pandemi Covid-19.

Pelaksanaan takbir dan salat Id dilaksanakan harus mematuhi protokoler kesehatan yang ketat dengan tetap memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Demikian himbauan kami dari MUI Kab. Deli Serdang, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala bahaya khususnya wabah virus covi-19 ini, semoga wabah ini juga dapat segera berakhir Amin ya Rabbal Alamin”, tutupnya. (Rel)
Views


INTAIKASUS.COM, (Medan) - Dandim 0201/BS Kolonel Inf Agus Setiandar S.I.P. menghadiri rapat koordinasi penegakan disiplin Protokol Kesehatan dan penanganan Covid-19 di Daerah, bersama Mendagri Jendral Polisi (Purn) Tito Carnavian, melaui V-con, bertempat di Rumah Dinas Walikota Medan Jln. Jenderal Sudirman No. 35, Kelurahan. Jati, Kecamatan Medan Maimun, Senin (03/05/2021).


Rapat tersebut adalah penjelasan dampak penyebaran wabah covid-19 oleh Kemenkes, terutama yang bahaya virus yang baru muncul di Negara India dengan varian kasus baru yaitu B.117, B.1617, B.1.351.

Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo menjelaskan, untuk saat ini kasus aktif lebih tinggi 5.559 % dan saat ini naik 6.566%, dimohon kepada kepala daerah agar di tingkatkan kepedulian kepada masyarakatnya, di karenakan naiknya angka yang aktif dan kematian karna Virus Covid-19.

"Meskipun adanya PPKM Micro, ada beberapa daerah yang naik peningkatan Covid-19, diantaranya yaitu pulau Sumatera diantaranya, Riau 4,864% dan Sumatera Barat 2,461%. 

"Sebagai prajurit TNI, Polri harus bekerja lebih keras terutama melakukan pemantauan domestik maupun non domestik dari WNI dan WNA, jangan ada yang bermain-main untuk kordinasi," tegas Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

"Kepada Bapak Gubernur dan Walikota di daerah, setiap ke datangan WNA yang masuk ke Indonesia wajib diperiksa Dokumen kelengkapan dan agara di antisipasi," jelas Kepala BNPB.
 
Di tempat yang sama, Mentri Perhubungan Budi Budi Karya Suryadi menambahkan, Bahwa masa di bulan Januari sampai dengan Mei banyaknya kegiatan-kegiatan berlibur, ini jadi suatu permasalahan yang harus kita sama-sama menghimbau kepada masyarakat.

"Kejadian di India adalah sebagai refrensi yang harus patut jadi contoh, jangan sampai terjadi di Indonesia,"  pungkas Menteri Perhubungan.

"Kepada masyarakat agar tidak melaksanakan mudik, yang bisa jadi dampak buruk bagi kita semua, terutam jumlah pemudik yang paling besar adalah dipulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah," jelas Mentri Perhubungan.

"Kami berharap kepada petugas TNI dan Polri agar memberikan himbauan larangan mudik yang sudah di sampaikan oleh bapak Presiden dan jajarannya, dengan pedomani semua unsur yang akan bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis. 

"Pihak Kepolisian melalui Korlantas Pusat dan Daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan", ungkap Menteri Perhubungan.

"Semua pihak agar berhati-hati selama menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media atau publik, kita harus menjaga wibawa, pemerintah jangan sampai terkesan kontradiktif dan egosentris. 

"Semua pihak diminta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar", jelas Mentri Perhubungan Budi Budi Karya.

Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, kegiatan keagamaan pada pandemic Covid-19  pada setiap tempat beribadah agar di atur dan tidak menjadi tempat kerumunan. 

"Aturan yang dilaksanakan di tiap- tiap Daerah adalah, Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di Daerah Zona Kuning dan Zona Hijau boleh dilaksanakan di Masjid dan di lapangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50 % dari kapasitas tempat/lapangan. 

"Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah Zona Merah dan Zona Oranye tidak boleh dilaksanakan di masjid maupun di lapangan.

"Panitia hari besar Islam di Daerah setempat wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah masing-masing berkenaan dengan status zona penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan Sholat Idul Fitri.

"Menghimbau kepada aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat bahwa halal bi halal
Idul Fitri dilakukan
hanya di kalangan keluarga/kerabat dekat dalam satu wilayah, sejalan dengan kebijakan larangan mudik
yang telah dikeluarkan Pemerintah.

"Jajaran Kementerian Agama akan memonitor dan memastikan pelaksanaan takbiran hanya dilakukan di Masjid/Mushala yang dihadiri oleh maksimal 50% dari kapasitas Masjid/Mushala dengan menggunakan speaker intemal.

"Kementerian Agama akan melaksanakan takbiran Nasional secara virtual yang akan diselenggarakan bekerjasama dengan badan pengelola Masjid Istiqlal dengan melibatkan ormas Islam dan media nasional.

"Jajaran Kementerian Agama akan berkoordinasi dan melibatkan seluruh tokoh Agama Islam, dan penyuluh agama Islam untuk memastikan Shalat Idul Fitriitri betul-betul dilaksanakan sesuai SE No. 04 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor SE.03 Tahun 2021 tentang panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah / 2021.

"Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan aparatur di wajibkan membuat laporan kepada tim Satgas Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing jika terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

"Pelaksanaan halal bi halal Idul Fitri, seluruh jajaran Kementerian Agama akan mensosialisasikan kepada masyarakat agar halal bi halal atau silaturahim lebaran dilaksanakan di lingkungan keluarga inti, dengan protokol kesehatan, memperhatikan atau memaksimalkan fasilitas teknologi informasi (virtual),"  jelas Mentri Agama.

Mendagri Jendral Polisi (Purn) Tito Carnavian menegaskan, Pada rapat Virtual ini harus bener-bener tampil dan bertanggung jawab kepada tiap-tiap pimpinan daerah dengan melaksanakan pengamanan di setiap tempat beribadah, pusat pasar, sekolah dan universitas dengan memberikan himbauan Protokoler Kesehatan, Mencuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan serta tampil dengan memberikan masker. 

"Langkah yang kita ambil saat ini adalah gambaran kedepanya, apakah mampu kita untuk mengatasi pandemic Covid-19," tegas Mendri.

Pada kesempatan tersebut As Ops Panglima TNI, yang mewakili Paglima TNI, menjelaskan peran TNI yaitu, TNI menyiapkan tempat karantina dan menyiapkan 110 (seratus sepuluh) tempat Rumah Sakit TNI untuk masyarakat yg terkena dampak covid-19.

"TNI memberikan APBD yang di lakukan menggunakan pesawat TNI AU. 

"Operasi penaganan covid-19 yg dilakukan kepada setiap daerah 17.670 (Tuju belas ribu enam ratus tuju puluh) orang personil untuk memutuskan matarantai covid-19," tegas As Ops Panglima TNI.

Dikesempatan yang sama,  Kejaksaan Agung juga menyampaikan, setiap Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya ikut berpartisipasi menyukseskan program dan kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebijakan larangan mudik, pembatasan transportasi, pelaksanaan protokol kesehatan
selama ibadah dan kegiatan Ramadhan, pembagian bantuan sosial, Program Pemulihan dan program lainnya.

Kegiatan ini di gelar dengan menerapkan Protokoler Kesehatan Covid-19 secara ketat.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Medan M. Boby Afif Nasution, S.E., M.M., Kapolres Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Kajari Medan Teuku Rahmatsyah, SH.MH, Kapolres Belawan AKBP. DR.H.R.Dayan SH.MH, Kajari Belawan Yusnani, S.H., M.H, Kakan Kemenag Dr. H. Impun Siregar M.A. (Rn/Kodim 0201/BS)
Views


INTAIKASUS.COM, (MEDAN) - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Mandailing Natal (Madina) berjalan aman dan kondusif.

"Alhamdulillah, PSU di tiga Kabupaten berjalan aman, kondusif tanpa adanya gangguan," kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Sabtu (24/4).

Walaupun situasi kondusif, Panca mengungkapkan personil gabungan dari Polri-TNI masih terus melaksanakan tugas pengamanan tempat penghitungan suara di Kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Madina hingga proses rekapitulasi suara selesai.

"Dari pantauan kita di lapangan, masyarakat cukup antusias memberikan hak suara dengan mendatangi TPS-TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ungkapnya.

Panca mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Madina tetap kondusif.

Menurutnya, siapapun calon kepala daerah yang nantinya terpilih merupakan putra-putri terbaik setiap daerah hasil pemilihan langsung secara demokrasi.

"Semoga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini yang terakhir. Masyarakat saya harapkan menerima seluruh hasil pemilihan ulang tersebut," harap jenderal bintang dua itu.

Panca menambahkan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat, Tokoh Pemuda, Partai Politik yang telah menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini berjalan Demokratis dan tanpa adanya gangguan keamanan.

"Terima kasih saya sebagai Kapolda dan Juga Bapak Pangdam I Bukit Barisan untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Madina yang telah ikut menyukseskan PSU yang dapat berjalan Demokratis sembari menjaga situasi yang aman, kondusif," pungkasnya. (Rel/Red)
Views


INTAIKASUS.COM, (Medan) - Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, didampingi beberapa PJU Kodam I/BB menghadiri acara Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut bersinar yang di gelar di Mapolda Sumut  Jl. Sisingamangaraja No.Km. 12 Medan, Rabu (14/4/2021).

Acara yang bertemakan Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut bersinar ini juga dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Kapoldasu Kajatisu dan unsur forkopimda Sumut serta Tokoh Agama.

Sejumlah pejabat yang hadir membacakan Deklarasi Tolak Narkoba. Yang isinya, Kami masyarakat Sumatera Utara bersama Pemerintah berkomitmen menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat guna terwujudnya lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, mendukung dan mendorong upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juga berperan aktif memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta edukasi tentang bahaya narkoba.

Pada kesempatan tersebut Pangdam I/BB menyampaikan untuk mewujudkan masyarakat yang berpola pikir dan berpola tindak untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 

“Mari gelorakan semangat tolak Narkoba guna mewujudkan Sumatera Utara bersih Narkoba, dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa,” ucap Pangdam.

Usai melaksanakan acara deklarasi, Pangdam I/BB, Gubernur Sumut dan Kapoldasu serta unsur Forkopimda Sumut serta Tokoh Agama menyaksikan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Periode Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. (Red/Pendam I/BB)
Views


INTAIKASUS.COM, (Deli Serdang) - Pastikan Kegiatan Taruna yang melaksanakan Latsitardanus XLI Tahun 2021 di wilayah Kab. Deli Serdang berjalan aman dan lancar, Kapolresta Deli Serdang beserta Dandim 0204 Deli Serdang dan rombongan lakukan peninjauan ke tiap – tiap lokasi kegiatan, Senin (12/04/2021) siang.

Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi SIK, Dandim 0204/ DS Letkol Kav. Jackie Yudantara, S.Sos .M.Han, Wakapolresta Deli Serdang AKBP Julianto P. Sirait SH SIK, Kapolsek Bangun Purba Akp Sodarjanto, Danramil 19/ BP Kapt Kav.Ishak Iskandar, Camat bangun Purba Bpk Mewah beserta Personil Polresta Deli Serdang dan Personil Kodim 0204/DS.

Kegiatan Latsitardanus ini dilaksanakan di Desa Mabar Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang yang terbagi atas tiga titik wilayah. Dalam pelaksanaanya, Kapolresta beserta Dandim dan rombongan menuju ke lokasi giat Latsitardanus dengan mengendarai sepeda motor trail mengingat jalur yang cukup terjal dan berlumpur.

Dalam tiap kunjungannya, Kapolresta Deli Serdang beserta Dandim menyapa para Taruna sekaligus memberikan nasehat dan bimbingan agar tetap semangat dalam melaksanakan Latsitardanus dan tetap saling menjaga kekompakan antar satu dengan yang lain.

Saat dipantau oleh awak media, tampak para Taruna melaksanakan pembangunan rumah ibadah serta merenovasi rumah warga maupun musholla yang sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Para taruna pun tampak kompak dan saling bahu membahu dalam menyelesaikan tiap tahap proses pembangunan.

Kepada awak Media, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi SIK mengatakan, kegiatan peninjauan Latsitardanus ini semata – mata bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para taruna agar tetap semangat dalam melaksanakan Latsitardanus yang dilaksanakan lebih kurang 2 minggu di Desa mabar Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang.

“Saya berpesan kepada para Taruna agar menghindari pelanggaran sekecil apapun dan tetap jalin soliditas antar taruna khususnya, mengingat para taruna tidak lama lagi akan dilantik menjadi perwira muda dan siap mengemban tugas dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara” ,pungkas nya. (Red/Rel)
Views


INTAIKASUS.COM, (MEDAN) - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, menegaskan Polri tetap mengutamakan tranparansi dan keterbukaan informasi publik.

Hal itu disampaikannya setelah dicabutnya Telegram ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tentang aturan larangan media menampilkan arogansi polisi saat menggelar keterangan pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (6/4) malam.

"Baru sehari STR itu beredar Mabes Polri mendapat sejumlah kritikan dari sejumlah kalangan (media). Sehingga kita menilai telah terjadi kekeliruan dan mencabut STR tersebut," katanya didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Wahyudi.

Argo menyebutkan, institusi menyadari adanya kekeliruan saat pembuatan aturan tersebut. Kemudian atas instruksi Kapolri dilakukan koreksi.

"Dalam TR itu menimbulkan miss dengan rekan media. Padahal masyarakat ingin Polri bisa tampil lebih tegas namun humanis," sebutnya.

Selain itu, Argo juga mengingatkan anggotanya untuk lebih tegas dan humanis menjalankan tugasnya di lapangan.

"Kiita lihat (masih) ada tayangan di beberapa media, masih ada kelihatan anggota yang arogan, makanya anggota harus lebih hati-hati bersikap di lapangan," imbaunya.

"Oleh karena itu, Mabes Polri menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dan telah mencabut telegram yang telah diterbitkan melalui Telegram ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (6/4/2021). Kami juga butuh koreksi teman-temab media untuk  perbaikan institusi Polri agar lebih baik dalam bertugas," pungkasnya. (Rel)
Views


INTAIKASUS.COM, (MEDAN) -  Tujuh korban bom aksi terorisme yang terjadi di Polrestabes Medan menerima bantuan di Aula Rupatama Mapolrestabes Medan, Rabu (17/3).

Penyerahan bantuan itu diberikan langsung Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK) didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan. 

Adapun ke tujuh korban yang menerima bantuan yakni, Kompol Abdul Mutolip mengalami luka tangan kanan robek, Kompol Sarponi mengalami luka robek bokong sebelah kanan, Aiptu Deni Hamdani mengalami luka-luka terkena serpihan bom.

Kemudian Bripka Juli Chandra mengalami luka di telinga sebelah kanan yang mengakibatkan tidak bisa mendengar, Ricard Purba mengalami luka memar di wajah dan lengan, Ihsan Mulyadi Siregar luka di pinggul sebelah kiri terkena serpihan dan AKBP Romadhoni mengalami kerusakan mobil pribadi.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, mengatakan bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian negara terhadap para korban aksi terorisme di Indonesia. 

"Bantuan ini diberikan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Medan agar para korban bom di Polrestabes Medan mendapat santunan," katanya. 

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengucapkan terima kasih kepada LPSK yang telah memberikan bantuan kepada para korban bom di Mapolrestabes Medan. 

Menurutnya, LPSK sudah tidak asing lagi dalam menangani masalah korban dan saksi sebagai bentuk tanggungjawab dan kehadiran negara.

"Oleh karena itu, saya sebagai Kapolda Sumut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah telah peduli terhadap korban terorisme," katanya. 

Panca juga mengingatkan, agar peristiwa bom yang terjadi pada 13 November 2019 di Mapolrestabes Medan tidak kembali terjadi dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. 

"Mulai hari ini peristiwa yang telah terjadi agar kita jadikan bahan evaluasi meningkatkan sistem pengamanan agar kejadian terorisme itu tidak terulang kembali," terangnya. 

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menambahkan dibentuknya LPSK sebagai bentuk keniscayaan negera demokratis.  Di mana, LPSK berperan dalam memberikan perlindungan saksi dan korban tindak kejahatan.

"DPR RI akan terus memberikan dukungan agar anggaran bagi rekan-rekan di LPSK meningkat sebagai bentuk pertanggungjawabkan melindungi korban dan saksi," pungkasnya. (Rel)
Views


INTAIKASUS.COM, (Karawang) - Kapibillitas Nursin Rahayu sudah teruji  guna menjalankan program- program Kementerian Dalam Negeri meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya di Desa Srijaya.

Pemilihan Kepala Desa serentak kali ini, calon petahana Nursin Rahayu bersaing dengan 2 kandidat lainnya, yang akan digelar pada tanggal 21 Maret 2021.

Ketika di temui dikediamannya di Dusun Cicau, Nursin Rahayu mengatakan, dirinya sudah mendapat restu dari masyarakat, tokoh - tokoh dan keluarga besar untuk menyelesaikan program - program yang sangat di butuhkan masyarakat Srijaya khususnya," ujarnya Senin (9/3/21).

Itu sebabnya, Nursin Rahayu mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa Srijaya ke dua kalinya guna membangun Desa lebih baik untuk enam tahun kedepan. 

Dirinya dinyatakan sudah menjadi calon karena dinyatakan lulus seleksi oleh tim penguji tingkat kecamatan dan lolos diperingkat pertama dengan nomor urut 1 dalam pengundian pada 26/2/2021 yang lalu.

Diketahui, Ketika menjabat Kepala Desa di periode sebelumnya terlihat program-program Desa Srijaya tepat sasaran langsung menyentuh masyarakat dengan mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membawa Desa Srijaya ke arah lebih maju.

Dengan pemilihan Kepala Desa Nursin Rahayu kembali mencalonkan sebagai petahana guna memajukan Desa Srijaya untuk menyelesai kan program- program yang sangat di butuh masyarakat. 

 “Alhamdulillah proses pencalonan sudah dilalui dan restu para tokoh -tokoh agama, masyarakat sudah didapatkan, tinggal memperoleh dukungan saja,"  ujar Nursin Rahayu. 

Tambahnya lagi, jika warga memberikan dukungan penuh kepada saya, InsyaAllah akan saya jalankan untuk ke kedua kalinya  dan tentunya juga harus bersama sama agar apa yang diinginkan bisa terwujud,” terangnya.

Nursin Rahayu putra dari almarhum H.Adul merupakan sosok low profil yang energik serta gaul dan dimasyarakat Desa Srijaya tidak asing lagi, karena Nursin Rahayu yang biasa dipanggil Pak Nursin oleh para sohibnya merupakan aset anak bangsa yang senang kerja keras serta peduli akan warganya. 

Menurut tokoh masyarakat Srijaya bernama H.Ujang   mengatakan Nursin Rahayu mendapat nomor 1 merupakan nomer cantik dan berkah bisa menjadi hoki, karena saat pencoblosan di TPS para pemilih gampang dan mudah mengingatnya jangan lupa dicoblos nomor 1,  kata, H.Ujang.

Lanjutnya juga dia mengajak “ Para simpatisan yang simpati tadinya ke saya dari semua elemen masyarakat untuk berbondong-bondong memilih Nursin Rahayu Nomor 1  untuk dijadikan pimpinan Desa Srijaya enam tahun kedepan, InsaAllah Desa Srijya akan lebih lagi,” himbau H.Ujang kepada media ini.

Ditempat berbeda tokoh masyarakat lainnya, H Among menuturkan Nursin Rahayu Sebagai calon Kepala Desa Srijaya telah mempunyai track record baik  dipemerintahan Desa Srijaya atau di mata masyarakat.

“ 6 tahun menjadi Kepala Desa Sebelumnya periode yang lalu terbukti  terkait administratif desa Srijaya ikut andil dalam menjalankan program - program unggulan pemerintah untuk desa untuk masyarakat dan langsung tersentuh hingga ke lapisan masyarakat miskin," ujar, H.Among kepada wartawan. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Mabes Polri resmi meluncurkan virtual police atau polisi virtual untuk membangun ruang digital yang bersih, sehat dan bebas virus hoax.

Penyebaran berita bohong layaknya virus yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran media sosial seolah menjadi wadah baru pembiakan virus berita bohong sehingga melahirkan berbagai fenomena ancaman disintegrasi dan rusaknya harmoni kehidupan masyarakat.

Berita bohong jelas tidak lahir dan menyebar begitu saja di tengah masyarakat. Ada pihak yang sengaja memproduksi dan menyebarkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Para produsen berita hoaks kerap memanfaatkan masyarakat pemilik akun yang kurang paham dan kurang kritis untuk ikut terlibat dalam menyebarkan virus hoaks. Alhasil berita bohong menjadi viral.

Di era yang disebut dengan The Post Truth Era, sebuah kebohongan yang terus menerus disebarkan pada akhirnya diyakini sebagai sebuah kebenaran.
Dalam kamus Oxford dijelaskan post truth bermakna keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada berita yang bersifat emosional. Hal ini berimbas pada dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif, sehingga yang dikonsumsi justru informasi yang palsu (hoax).

Post truth ditandai oleh meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber berita, informasi bohong ikut mendapat tempat. Bersamaan dengan itu ketidakpercayaan terhadap fakta dan data yang disajikan oleh institusi yang berwenang, bahkan media massa semakin besar.

Meminjam istilah Davis Kushner, berita palsu hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya adalah berkurangnya keinginan mencari bukti, mempertanyakan sesuatu dan berpikir kritis” –

Ada beberapa faktor penyebab netizen suka mengonsumsi berita hoax, diantaranya, karena kemalasan, lebih suka membaca judul tanpa membaca keseluruhan isi suatu berita. Banyak netizen juga mengkonsumsi informasi dari satu sumber , tanpa mencari sumber pembanding. Suka latah dan gampangan memencet tombol like and share tanpa terlebih dulu melakukan check dan recheck.

Penyebaran berita hoax yang seolah seperti virus ini melahirkan banyak peristiwa yang secara individu bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan serta emosi sampai pada reaksi berlebihan. Di tingkatan masyarakat, hoax bisa jadi ancaman disintegrasi atau perpecahan sampai menimbulkan bencana sosial karena respon yang berlebihan .

Berdasarkan catatan, ada banyak peristiwa yang mengancam terjadinya konflik akibat penyebaran berita bohong yang tersebar di media sosial. Berita hoaks yang sengaja disebar untuk mengadu domba masyarakat pada gilirannya mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Unjuk rasa di Wamena, Jayawijaya Senin (23/9/2019) yang berakhir dengan kerusuhan dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi salah satunya disebabkan oleh hoaks yang beredar seminggu sebelumnya. Di masa pandemi Covid-19 cukup banyak peristiwa salah respon masyarakat karena informasi sesat. Ada banyak warga yang akhirnya terinveksi Covid-19 karena berita bohong yang disebar sehingga nekad tak peduli protokol kesehatan.

Masalah vaksin Covid -19 juga tak luput dari sasaran produsen berita bohong untuk menimbulkan resah masyarakat. Berbagai informasi sesat yang disebar melalui media sosial cukup mempengaruhi fikiran dan melahirkan sikap serta prilaku salah respon sebagian masyarakat.

Cukup banyak warga yang sesungguhnya kurang memahami persoalan akhirnya menghadapi tuntutan hukum karena salah dalam menggunakan media sosial. Mereka terjerat tuntutan hukum berdasarkan UU ITE, padahal masalahnya sepele, sembrono memencet tombol like and share.

Menjawab karut marut di dunia digital kita, Polri mengaktifkan virtual police sebagai pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dengan mengedepankan keadilan restoratif.edukasi kepada masyarakat agar tidak menyebar konten yang berpotensi melanggar hukum.

Mengutip  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, polisi virtual adalah salah satu upaya Polri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menyebar konten yang berpotensi melanggar hukum.
“Melalui virtual police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada pelanggaran pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus,” katanya kepada para awak media.

Kehadiran Polisi virtual ini bagian dari tindaklanjut surat edaran Kapolri soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Masih mengutip Polri, virtual Police ini bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital supaya bersih, sehat, dan produktif. Selain itu juga sebagai bentuk kegiatan kepolisian, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait opini atau konten yang dianggap berbahaya dan berpotensi melanggar hukum.

Sudah seharusnya Polri mengambil langkah cepat mencegah penyebaran berita hoaks sebagai salah satu upaya menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat dan produktif. Aksi moderasi konten pada pengguna media sosial merupakan langkah yang baik dalam memcegah tersebarnya berita yang bisa menimbulkan acaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat juga perlu terus mendapatkan edukasi sehingga punya kemampuan dan lebih kritis dalam menyerap dan menyebarkan informasi. Cerdas media sosial perlu terus ditanamkan untuk menutup ruang produsen hoax memviralkan conten yang bisa memicu perpecahan masyarakat. (Rel)

Views


INTAIKASUS.COM, (MEDAN) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menerima penghargaan pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut.

Diwakili Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto, Polda Sumut mendapatkan piagam perhargaan dari PWI Sumut karena dinilai menjadi mitra yang baik insan pers di Sumut.

"Semoga penghargaan ini menjadi motivasi kami (Polda Sumut) untuk tetap menjalani hubungan baik dengan seluruh insan pers," terang Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (10/2).

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani, berharap peran pers dapat menciptakan situasi kamtibmas di Sumatera Utara tetap kondusif. 

Demikian harapan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Selasa (9/2).

"Polda Sumut juga mengharapkan peran pers terus bersinergi bersama Polri menjadi benteng informasi masyarakat dalam mengatasi serta mencegah maraknya ragam hoax yang beredar," pungkasnya. (Red/Bid Humas) 
Views


INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Pengamat Kesehatan Dr.Zainal Abidin mengungkapkan, belakangan ini para penyitas Covid-19 banyak melakukan kegiatan donor plasma konvalesen. Bahkan sejumlah lembaga pemerintahan, BUMN seperti Polri dan PT Pertamina pun turut dalam kegiatan sosial tersebut.

“Itu (kegiatan donor plasma) sangat baik dan sebagai kegiatan sosial,” ujar Zainal Arifin melalui gawai, Senin (8/2/2021).

Ia menuturkan, donor plasma dari para  penyitas Covid-19 sangat membantu para penderita Covid-19. Tentu kegiatan ini bisa menjadi teladan bagi lembaga dan institusi yang lain.

“Ini sangat membantu, karena memang saat ini banyak yang membutuhkan. Tidak sedikit para penderita Covid-19 kesulitan untuk mencari itu. Maka semakin banyak yang melakukan donor plasma itu sangat baik,” katanya.

Zainal mengatakan, kesadaran para pendonor plasma di Indonesia tumbuh karena rasa saling membutuhkan. Mereka sebelumnya, saat menderita Covid-19 pun banyak mendapatkan bantuan dari orang lain.

“Jadi kesadaran mendonorkan plasma ini muncul setelah para penyitas Covid-19 dinyatakan sembuh. Saya kira itu bagus, karena memang peran dari sesama itu sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia (PHTDI) Dr.dr. Tubagus Djumhana Atmakusuma mengatakan, pihaknya tengah membuat panduan pelaksanaan kegiatan donor plasma konvalesen. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kebutuhan medis.

“Kan yang donor plasma  konvalesen ini mereka yang pernah terpapar Covid-19 dan sembuh,” ujarnya.

Ia mengakui, kegiatan donor plasma konvalesen oleh penyitas Covid-19 baik. Namun untuk memenuhi kebutuhan antibodi yang berkualitas, harus dibutuhkan pendonor penyitas Covid-19 dengan kasus berat.

“Yang paling bagus pendonor plasma ini dari penderita Covid-19 dengan kasus berat. Karena harapannya dari pendonor ini menghasilkan antibodi yang menetralkan virus Covid-19 saat ditranfusikan kepada penderita Covid-19,” bebernya. (Rel) 
Views

 


INTAIKASUS.COM, (PALANGKARAYA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sebanyak 4,5 ton bantuan disalurkan langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin yang diwakili Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada masyarakat korban banjir yang didistribusikan melalui Polda Kalimantan Selatan, Minggu (24/1).

Adapun bantuan yang distribusikan berupa beras seberat 2 ton, gula, minyak, mie instan, telur, kopi, teh, perlengkapan bayi, obat-obatan, selimut, tenda dan tikar. 

"Polda Sumut menyalurkan 4,5 ton bantuan kemanusian kepada korban banjir di Kalimantan Selatan. Nantinya, bantuan ini akan disalurkan oleh Polda Kalsel," ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, usai menyerahkan bantuan kemanusian korban di Polda Kalimantan Selatan.

Hadi mengungkapkan, pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian institusi Polri khususnya Polda Sumut kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 

“Harapannya, apa yang di berikan Polda Sumut dapat bermanfaat serta meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah sampai situasi kembali kondusif," pungkasnya. (Rel/Rn)
Views


INTAIKASUS.COM, (Medan) - Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumut serahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis untuk masyarakat terdampak bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, bertempat di KDH Kapolda Sumut, Kamis (21/01/21).

Bantuan kemanusiaan ini di berikan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M.Si dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut Ny. Risma Martuani kepada perwakilan yaitu Kabid Humas Polda Sumut dan Kabid Keu Polda Sumut yang akan di distribusikan langsung ke 2 lokasi yang terdampak bencana alam, yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dalam kesempatn ini turut hadir mendampingi Kapolda Sumut dalam yaitu Irwasda Polda Sumut dan PJU Polda Sumut. 

Adapun bantuan kemanusiaan yang di berikan berupa sembako yaitu beras, gula, minyak, mie instan, telur, kopi dan teh. Selain itu Bantuan yang di serahkan juga perlengkapan bayi seperti susu bayi, pempers, biskuit bayi, pakaian bayi serta obat - obatan dan kebutuhan lainnya seperti selimut, tenda dan tikar. 

Dalam kesempatan ini Kapolda Sumut mengatakan, pemberian bantuan sembako ini sebagai bentuk kepedulain institusi Polri Khususnya Polda Sumut kepada saudara - saudara yang terkena musibah gempa bumi dan banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. 

“ Harapannya apa yang di berikan oleh Polda Sumut dapat bermanfaat serta meringankan beban saudara - saudara kita yang terkena musibah sampai situasi kembali kondusif seperti sedia kala”, ucap Kapolda Sumut. (Red)
Views


INTAIKASUS.COM, (Medan) - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto telah memerintahkan kepada para Kasatgas Ops Aman Nusa II untuk menindak tegas pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama terkait vaksinasi Covid-19.

Menanggapi hal ini, Kapolda Sumatara Utara Irjen Pol Martuani Sormin melalui Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan, pihaknya siap mendukung keseriusan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam menangani kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama terkait vaksinasi Covid-19.

"Kita (Polda Sumut) siap mendukung," sebut dia, Senin (19/1/2021). 

Dia menegaskan, pihaknya sendiri tidak segan-segan menindak pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama terkait vaksinasi Covid-19. "Kita akan tindak tegas," jelasnya. 

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebar pemberitaan bohong atau hoax khususnya tentang vaksinasi Covid-19. "

Ia menyebutkan, sebaiknya masyarakat yang menerima informasi khususnya terkait vaksinasi Covid-19 agar terlebih dulu dicerna terlebih dulu. "Jangan cepat menerima dan menyebar info-info yang sumbernya tidak jelas," aku dia. 

Seperti diketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak akan segan-segan menindak pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama terkait vaksinasi Covid-19. Keseriusan ini dilihat dari perintah langsung Kabaharkam Polri sekaligus Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II Penanganan Covid-19, Komjen Pol Agus Andrianto, kepada para Kasatgas Ops Aman Nusa II, Senin (18/1/2021). (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Kapolda Sumut Irjen Pol.Drs.Martuani Sormin M.Si memimpin rapat dalam rangka mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral Ops lilin Toba 2020, bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (15/12/20) pukul 10.00 Wib. 

Dalam kesempatan ini turut hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasannuddin S.I. P, M.M, Kabinda Provsu, Wakapolda Sumut, PJU Polda Sumut, PJU Kodam I/BB, Para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumut, unsur pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan tokoh adat. 

Dalam kegiatan ini Kapolda Sumut mengucapkan "selamat datang dan terima kasih kepada para tamu undangan yang berkenan hadir pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka menyambut Natal dan Tahun baru 2021", ujarnya.

Dalam sambutannya Kapolda Sumut menyampaikan, "situasi kamtibmas saat ini pasca pilkada 2020 di mana sumut sebagai provinsi tebanyak saat penyelenggaran masih tetap aman dan kondusif. Secara pribadi saya mewakili TNI dan Polri mengucapkan terima kasih karena pelaksanaan Pilkada 2020 aman dan kondusif. Ini semua karena doa alim - ulama, tokoh agama dan masyarakat serta kerja sama semua unsur aparat dan pemerintah Sumut”, ucap Irjen Martuani. 

Kemudian Kapolda Sumut menyampaikan, dalam rangka menangani corona virus saat ini TNI dan Polri serta unsur kejaksaan sudah melaksanakan Ops Yustisi untuk menangani pencegahan dan penyebaran covid -19 di Sumut. Sudah banyak orang - orang yg terpapar dan semuanya di tanggung pemerintah dan Saat ini sudah banyak anggaran yg di turunkan untuk penanganan virus corona ini. 

“Bapak dan ibu kami undang disini untuk menyampaikan bahwa pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2021 ini untuk melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, jangan berkumpul - kumpul apalagi sampai tidak menerapkan protokol kesehatan. Bila perlu buat kegiatan di rumah saja bersama keluarga,” ucap Kapolda Sumut. 

Kapolda Sumut juga mengatakan bahwa, semalam Polda Sumut sudah audiensi dengn PGI dan penyampaikan serta menegaskan tidak ada pelaksanan Natal dan Tahun baru mangingat saat ini covid -19 masih marak. Kapolda Sumut juga menghimbau agar masyarakat mau melaksanakan natal melalui daring dan virtual. Selain itu Polda Sumut juga mengatakan Polda Sumut tetap melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021.

“Kami juga menyampaikan tidak ada pelaksanaan pesta tahun baru, kalau ada akan kita bubarkan” ucap Kapolda Sumut. 

Di akhir amanatnya Kapolda Sumut berharap, pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral terkait ops lilin toba 2020 dapat berjalan dengan baik dan dapat menemukan jalan terbaik untuk dapat di jadikan acuan kita dan menyatukan presepsi semua unsur dalam pelaksanan Ops lilin Toba 2021 nantinya. 

Selanjutnya Pangdam I/BB juga turut menyampaikan, apa yang di sampaikan Kapolda Sumut saat Rapat Ops lilin mengenai situasi Kamtibmas di Sumut benar, dan kiranya rapat lintas sektoral ini dapat menjadi acuan saat pelaksanaan Ops Lilin Toba 2021 nantinya, dan kami TNI siap membantu dan mendampingi Kepolisian untuk membantu menjaga kamtibmas baik dalam pelaksanan Pilkada maupun pelaksanaan Ops lilin 2021 nantinya. 

"Karena dengan bekerja sama kita pasti bisa. Selesai penyampaian amanat kegiatan di lanjutkan dengan penyampaian dan paparan serta musyawarah perwakilan masing- masing unsur pemerintah dalam rapat lintas sektoral Ops Lilin Toba 2021. (Red/Ril)
Views


INTAIKASUS.COM, (Medan) -  Kodam I/Bukit Barisan kembali menerima sertifikat aset tanah milik TNI AD dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Senin (14/12/2020). 

Acara penyerahan sertifikat dilangsungkan di Lounge Room Lt I Makodam I/BB, Jln. Gatot Subroto Km 7,5 Medan dengan menerapkan disiplin Protokol Kesehatan secara ketat. 

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, yang menerima langsung sertifikat aset tanah TNI AD dari Kakanwil BPN Sumut, Dr H Dadang Suhendi, SH, MH, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi pihaknya. 

Pangdam berharap, Kanwil BPN Sumut bisa terus membantu untuk mensertifikasi sejumlah aset milik TNI AD yang ada di wilayah Kodam I/BB di Provinsi Sumut. 

"Untuk kelancaran hal ini, Kodam I/Bukit Barisan akan memberikan dukungan guna kelancaran kerja sama dalam penyelesaian sertifikasi aset yang menjadi program dan target pihak BPN Sumut," jelas Mayjen Hassanudin. 

Sementara, Kakanwil BPN Sumut, Dr H Dadang  Suhendi, SH, MH, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dengan Kodam I/BB dan jajarannya selama ini. 

Dadang juga menyampaikan harapan pihaknya terhadap Kodam I/BB untuk memberikan dukungan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumut yang menjadi tugas Kanwil BPN Sumut. 

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan ini turut dihadiri sejumlah PJU Kodam I/BB dan unsur Kanwil BPN Sumut. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. (Red/Pendam I/BB)
Views



INTAIKASUS.COM, (JAKARTA) - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyatakan kejahatan transnasional merupakan kejahatan komprehensif yang memerlukan penanganan yang tepat, cepat, dan sinergis. 

Sehingga diperlukan upaya optimal dan keterlibatan aktif, serta koordinasi yang baik dari seluruh Kementerian dan Lembaga serta aparatur penegak hukum.

"Saya berharap Tim Koordinasi Interpol Indonesia ini menjadi forum yang bersifat koordinatif yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama untuk memahami perkembangan aktual tindak kejahatan transnasional, serta menetapkan berbagai upaya bersama dalam pencegahan dan penanggulangannya," ujar Idham di sela-sela acara pengukuhan Tim Koordinasi Interpol Indonesia 2020 di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Dikatakannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tim ini seperti perlunya meningkatkan partisipasi aktif dan respons cepat dari anggota Tim Koordinasi Interpol Indonesia dalam rangka menunjang tugas- tugas ke-Interpol-an.

Khususnya dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman kejahatan transnasional yang akan timbul, terus melakukan inovasi, penyempurnaan, dan evaluasi sehingga mewujudkan sistem kerja yang adaptif, modern, dan fleksibel, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan segala pihak sehingga tercipta prinsip win win solution serta menjaga kekompakan dan sinergisitas yang kuat dengan para stakeholder dalam mewujudkan kolaborasi yang baik di bidang penanggulangan kejahatan transnasional.

“Ini bukan tentang siapa yang hebat, tetapi tentang kebersamaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun,” ujar mantan Kabareskrim ini.

Idham pun menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai persepsi dan kepedulian yang sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kadivhubinter Polri beserta seluruh panitia atas upaya dan kerja keras sehingga acara pengukuhan ini dapat terselenggara dengan baik," katanya. (Rel)
Views

 


INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Penyerahan Jabatan di jajaran TNI AD, bertempat di Lantai Dasar Gedung E Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (23/11/2020).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E., M.M., usai acara.

Kadispenad menjelaskan,  bahwa jabatan penting yang dimaksud yaitu Ka RSPAD Gatot Soebroto, Pangdam  I/BB, Pangdam IM, Pangdam IX/Udy dan Kapuskesad. Adapun Perwira Tinggi (Pati) yang mengisi jabatan-jabatan strategis tersebut yaitu, Mayjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S., yang sebelumnya menjabat Kapuskesad, kini menempati jabatan Ka RSPAD Gatot Soebroto setelah menerima penyerahan jabatan dari Kasad. Kemudian jabatan yang diserahterimakan yaitu, jabatan Kapuskesad diisi oleh Brigjen TNI dr. Budiman, Sp.BP-RE(K)., MARS yang sebelumnya menjabat Kapusrehab Kemhan RI.

"Sertijab di tingkat Kotama yaitu, Pangdam I/BB kini dijabat Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P., Pangdam IM dijabat Mayjen TNI  Achmad Marzuki, dan jabatan Pangdam IX/Udy diamanahkan Kasad kepada mantan Danpaspampres, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc.," terang Nefra.

Sementara itu, mantan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Irwansyah, M.A., M.Sc., dan mantan Pangdam IX/Udy, Mayjen TNI Kurnia Dewantara, akan menjadi Pati Mabes TNI AD. Mutasi jabatan tersebut dikarenakan keduanya akan segera memasuki masa purna tugas dari kedinasan TNI (pensiun).

Acara tersebut sekaligus dirangkai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Persit KCK Daerah maupun Ketua Persit KCK Cabang oleh masing-masing Ketua Persit yang melaksanakan serah terima dan dilanjutkan dengan penerimaan Laporan Korps Kenaikan Pangkat dari tiga orang Pati TNI AD, yakni Letjen TNI Benny Susianto, S.I.P, Irjenad,  Brigjen TNI Saturninus Aldian G, S. E., Pa  Sahli  Tk II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, serta Brigjen TNI Haris Sufi Anwari, Dandenma Mabes TNI.

"Kegiatan ini berjalan lancar. Dari mulai pembukaan, penayangan video profil para Pati yang melaksanakan Sertijab maupun laporan naik pangkat, disambung prosesi acara Sertijab dan Kenaikan Pangkat Pati, serta foto bersama,” tandas Nefra.

Hadir dalam acara tersebut, Wakasad, Pangkostrad,  Danpuspomad, Danpusterad, para Asisten Kasad, Gubernur Akmil, Kadispenad dan Ketua Umum Persit KCK. (Dispenad/Ik)
Views

 


INTAIKASUS.COM, (Medan) - Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si menerima kedatangan tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan, bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (12/11).

Sebanyak 11 orang anggota Komisi III DPR RI hadir yaitu Ketua Tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni, SE, M.I.Kom, Marinus Gea, Bambang DH, Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si, Romo H. R. M. Syafi’i, SH., M.Hum, Bambang Haryandi, SE, N.M.Dipo Nusantara Pua upa, SH, M.Kn, Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, SH, MH, ACCS,  H. Nazaruddin Dek Gam, Mulfachri Harahap, SH, MH dan H. Arsul Sani, SH, M.Si

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Plt.Kajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H, M.H, Kakanwil Kemenkumham Sumut Sutrisno, S.H, M.H, Wakapolda Sumut Brigjen. Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, PJU Polda Sumut,  PJU Kejati Sumut, PJU Kmenkumham Sumut, serta Kapolrestabes Medan dan Kapolresta Deli Serdang.

Beberapa hal yang dibahas dalam kunjungan tersebut diantaranya tentang penanganan Covid-19 di Sumut serta persiapan Pemilukada tahun 2020 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Selain itu, turut dibahas permasalahan lain terkait over kapasitas tahanan dimana Komisi III DPR RI akan menindak lanjuti kendala ini dan bertemu langsung dengan Menkopolhukam.

Kapolda Sumut dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa situasi Kamtibmas di Sumut saat ini aman dan kondusif dimana sesuai data kuantitas yang ada, terjadi penurunan gangguan Kamtibmas sebesar 26%.

"Dalam kurun waktu Juli sampai dengan November 2020, kami juga telah berhasil menahan dan memusnahkan 100 kg barang bukti Narkotika yang akan masuk ke wilayah Sumut dan kami telah menindak tegas terukur para pelaku pengedaran Narkotika", jelas Kapolda Sumut.

Lanjut Kapolda Sumut mengatakan, dalam upaya pencegahan Covid-19, Polda Sumut telah membentuk Tim Begu Ganjang Pemburu Covid-19, kemudian penyemprotan disinfektan, pembagian sembako dan masker, upaya pencegahan berbasis komunitas, membentuk 264 kampung tangguh, pelaksanaan Ops Yustisi dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Provinsi Sumut merupakan wilayah terbanyak yang melaksanakan Pilkada. Sesuai dengan data wilayah yang paling rawan adalah Kab. Nias Selatan, yang kedua adalah Kota Medan, dan ketiga adalah Kab. Tapsel.

"Untuk seluruh anggota TNI dan Polri telah kami perintahkan untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada di 23 Kab/Kota.
Apabila ada personil yang tidak netral maka akan kami kenakan perkara disiplin dan kode etik", jelasnya.

Orang nomor satu dijajaran Polda Sumut ini juga berharap, permasalahan kurangnya tempat rutan dapat segera diselesaikan dikarenakan rutan yang ada di Polda Sumut memiliki kapasitas tahanan sebanyak 400 orang, namun sudah mencapai 800 orang karena kekurangan lokasi tahanan. Dikhawatirkan hal ini berdampak kepada penyebaran Covid-19 dirutan, uang makan sudah minus dan terjadi kerusuhan

"Kami akan terapkan apa yang menjadi saran Komisi III DPR RI kepada Polda Sumut sehingga Polri dapat semakin dipercaya masyarakat", ujar Kapolda Sumut diakhir paparannya. (Red)
Views

 


INTAIKASUS.COM, (JAKARTA)  - Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional (YPSPN) baru saja berbenah, salah satu keputusannya adalah melakukan restrukturisasi kepengurusan.

Yayasan yang dibentuk di jaman Orde Baru ini bertujuan untuk mengelola Gedung Dewan Pers yang terletak di Jl.Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Di samping sebagai pengelola gedung Dewan Pers, yayasan ini bertujuan membantu program pemerintah dan program insan pers khususnya dalam program sosial, ekonomi.

Bertempat di Jl.Antasari 45, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2020), YPSPN mengumumkan susunan pengurus baru selepas mundurnya sejumlah pengurus lama. Chevi Rasjid Ridho, SH didapuk sebagai ketua menggantikan Lalu Rusmiady, SH, MM.

Sebagai Ketua PWI kala itu, Harmoko mengusulkan kepada Menteri Penerangan, Ali Moertopo agar PWI dibuatkan gedung untuk menghimpun para wartawan yang tergabung di PWI.

Berkat bantuan Asosiasi Importir Film Mandarin, maka tanggal 1 Maret 1982 gedung berlantai 8 di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat diresmikan oleh Presiden Soeharto dan diberi nama Gedung Dewan Pers.

Pemerintah kemudian menyerahkan kepada BM Diah selaku Wakil Ketua Dewan Pers saat itu. Untuk mengolah Gedung tersebut, maka dibentuklah YPSPN.

"Pengurus yayasan berkali-kali mengalami pergantian. Semula pengurus yayasan didominasi para pensiunan Departeman Penerangan (Kominfo) namun kini sejumlah tokoh yang punya kepedulian terhadap YPSPN hadir dalam kepengurusan yang hari ini diumumkan ke publik," tegasnya.

Sekretaris YPSPN, Ir. Tundra Meliala, MM menjelaskan, dari sejumlah nama pengurus yang diumumkan pihak YPSPN masih tersisa nama Widodo, SH mantan pejabat Depen yang duduk sebagai Ketua Dewan Pembina.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 268 tahun 1995 dan terhitung 7 Mei 2000 YPSPN dipimpin oleh Drs. Subrata (Ketua), Drs. Jacob Oetama (Wakil Ketua), Zulharman Said (Sekretaris), Widodo, SH (Bendahara).

Seiring dengan perjalanan waktu terbitlah Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-0006258 AH.01.04 tahun 2017 dalam surat kementrian Hukum dan HAM tertera pergantian kepengurusan Yayasan dari Dr. Lalu Sudarmaji kepada Chevi Rasjid Ridho, SH sebagai nahkoda baru Yayasan.

Ketua YPSPN, Chevi Rasyid Ridho mengatakan bahwa, YPSPN merupakan yayasan yang mendukung penuh kebijakan pemerintah di bidang Pers khususnya pengelolaan Aset gedung Dewan Pers.

Hal ini, terangnya akan disertai dengan berbagai terobosan program kerja untuk pencapaian sesuai yang diamanatkan pemerintah.

"Tantangan ke depan tentu akan sangat banyak, tapi kita optimis untuk terus berusaha. Yang pasti kita mendukung program Kementrian Komunikasi dan Informasi dalam mengelola aset yang akan sangat bermanfaat bagi insan pers," ujar Chevi.

Ia mengatakan bahwa, dalam menjalankan program-program ke depan akan memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya.

Harapannya ke depan ada sinergi antara pihak Yayasan, Dewan Pers dan Kementrian Informasi dan Komunikasi. (17M.60)

Berikut ini struktur Yayasan Pengelola Sarana Pers nasional periode 2020:

Pembina:
- Widodo, SH - Ketua
- Hj. Sri Ratnawati, SE - Anggota
- Pontas Silalahi, SE, SH,MH, CCD, CMLC, Med- Anggota.

Pengawas :
- H.M.Anas Effendi, SH, MM - Ketua
- Frans Xaverius Watu, AMA, SE. - Anggota
- Darmawan Yusuf, SH, SE, MPd, MH, CTLA, Med. - Anggota

Pengurus:
- H. Chevi Rasjid, SH - Ketua
- Dr. Nunung Rusmiati, M.Si. - Wakil Ketua
- Ir. Tundra Meliala, MM - Sekretaris
- Ir. La Ode Budi Utama - Wakil Sekretaris.
- Halim Shahab, SH, MBA - Bendahara.
- Sahid Rahmadian, SH, LLM - Wakil Bendahara 1
- Hj.Jamilah Kesuma, SH - Wakil Bendahara 2. 

(Rel)