.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

advert

advert

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah mengganti sebanyak 10.166 dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat terkena bencana alam.

"Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara proatif sejak 10 hari pertama pasca bencana alam telah mengganti dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang di sembilan Provinsi dan 21 Kabupaten dan kota yang mengalami bencana alam. Dokumen kartu keluarga yang terbanyak, yakni 5.081 dokumen, kemudian KTP elektronik sebanyak 2.573 keping," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Selasa (14/1/2020)

Hingga tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 10.166 dokumen kependudukan yang rusak atau hilang diganti itu meliputi KTP elektronik sebanyak 2.573, kartu keluarga 5.081, KIA 779, akta kelahiran 833, akta kematian 20 dan akta perkawinan 5.

Provinsi yang paling banyak penggantian dokumen kependudukan, yakni di DKI Jakarta dan Banten.

Zudan menambahkan, bagi masyarakat yang terkena bencana, diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang, yakni tak perlu mengurus surat pengantar atau surat kehilangan, cukup hanya menggunakan sidik jari.

"Kami dari Kemendagri dan Pemda itu memberikan keringanan yang paling seringan-ringannya. Ini sebagai bentuk simpati kami kepada warga korban bencana alam.  Masyarakat cukup membawa sidik jarinya, kan masyarakat kita sudah membuat KTP-el, sehingga datanya sudah ada dalam database," kata Zudan.

Zudan menambahkan, pelayananan ini gratis tanpa pungutan biaya apapun untuk penggantian dokumen kependudukan warga terdampak. Pihaknya memberikan kemudahan persyaratan, percepatan pelayanan dan tidak dipungut biaya.

"Pelayanan ini juga diberikan secara terus-menerus, tidak dibatasi waktu apabila terjadi bencana alam," kata Zudan.

Ditanya kriteria daerah bencana alam yang warganya diberi kemudahan untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak, Dirjen Dukcapil mengatakan, tidak ada batasan kriterianya.

"Di setiap titik daerah bahkan kota yang ada bencana alam, kami tetap memberikan penggantian. Di mana pun ada bencana, pasti kami ganti," tuturnya. (Puspen Kemendagri)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berbenah, berinovasi dan melakukan langkah-langkah affirmative khususnya dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi bencana alam, kawasan Timur Indonesia, dan kawasan terpencil di Perbatasan Negara. 

Setelah berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu di awal tahun 2019, pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mewujudkan inovasi yang berdampak sangat besar dalam memberikan kemudahan bidang pelayanan Adminduk yaitu Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Dokumen Kependudukan dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). 

Hal ini pula yang dipaparkan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh beserta jajarannya dalam konferensi pers di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Disamping terus berinovasi, masalah kelangkaan blangko KTP-el sudah dapat diatasi pada awal Januari 2020 melalui pengadaan menggunakan dana APBN TA 2020 sebanyak 16 juta keping. Langkah yang sangat dirasakan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan penggantian dokumen kependudukan pada daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor di 9 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pertama, penggantian Dokumen Kependudukan pada Daerah-Daerah yang Terkena Bencana Alam.

Bencana alam yang terjadi pada awal Januari 2020 telah membawa kerugian yang sangat besar termasuk hilang dan rusaknya dokumen-dokumen penting termasuk dokumen kependudukan. Melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil melalui surat Nomor 470/32/DUKCAPIL telah memerintahkan kepada Jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia yang mengalami bencana alam untuk melakukan pendataan dan penggantian dokumen yang hilang/rusak. Setidaknya 9 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota yang tercatat mengalami bencana alam di awal tahun 2020. Dari jumlah daerah yang terdampak bencana alam, sampai tanggal 13 Januari 2020 setidaknya 10.166 dokumen kependudukan yang berhasil diganti meliputi 7 jenis dokumen antara lain: KTP-el  sebanyak 2.573; KK sebanyak 5.081; KIA sebanyak 779; Akta kelahiran sebanyak 833; Akta Kematian sebanyak 20; dan  Akta Perkawinan sebanyak 5 buah.

"Yang perlu saya sampaikan adalah tindak lanjut dari apa yang kami kerjakan proaktif selama 10 (Sepuluh) hari pertama terkait dengan penggantian dokumen di daerah bencana banjir dan bencana alam lainnya. Selama 10 hari Dukcapil di seluruh Indonesia sudah melayani 21 Kabupaten/Kota yang ada bencana banjir, Provinsinya ada di 9 Provinsi, jumlah dokumen yang sudah kita bagi dari dokumen yang hilang atau rusak sebanyak 10.166 dokumen," kata Zudan.

Pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana alam ini dilakukan dengan memberikan kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak dipungut biaya. Pelayanan ini diberikan secara terus menerus (tidak dibatasi waktu) apabila terjadi bencana alam.

Kedua, pengadaan blangko KTP-el.

Pada akhir Desember 2019 dengan pergeseran anggaran telah tersedia 1,5 juta keping blangko dan pada awal Januari 2020 dengan pengadaan melalui e-catalog pengadaan menggunakan dana APBN TA 2020 sebanyak 16 juta keping. Saat ini telah terdistribusi ke daerah sebanyak 961.000 keping. Sehingga masyarakat sudah dapat mengurus KTP-el nya di Dukcapil setempat.

"Saya ingin menyampaikan progres yang terkait dengan pengadaan KTP-el, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang KTP-el nya belum jadi dapat segera berkoordinasi dan mengurus ke Dinas Dukcapil setempat, karena pengadaan blangko kita sejak bulan Desember sudah berjalan, di Desember ada penambahan 1.5 juta keping hasil dari pergeseran anggaran akhir 2019, kemudian di 2020 ini lelang e-katalog sudah selesai sehingga KTP-el sudah tersedia, berproses dicetak 16 juta keping. Nah saat ini yang sudah terdistribusi ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebanyak 961 ribu keping, ini sudah terdistribusi, bagi Kabupaten/Kota yang blangkonya habis, diminta segara mengambil ke Dukcapil Pasar Minggu," ujarnya.

Meski demikian, blangko KTP-el ini tidak diprioritaskan untuk pemekaran RT/RW, Kelurahan, Desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, perubahan nama daerah, serta perubahan nama jalan. 

"Jadi blangko KTP-el ini tidak diperuntukkan bagi perubahan wilayah adminisitrasi. Blangko KTP-el ini juga tidak boleh digunakan untuk mengganti KTP-el yang ada masa berlakunya/ada tanggal berlakunya menjadi KTP-el yang masa berlakunya seumur hidup," terang Zudan.

Ketiga, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Pada tahap awal penerapannya 8 jenis dokumen sudah dapat dicetak pada ADM yakni KTP-el, KIA, KK, Biodata, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Setelah di-launching Menteri Dalam Negeri saat Rakornas Dukcapil 25 November 2019 di Kawasan Ancol, saat ini ADM sudah beroperasi di 4 daerah yakni Tangerang Selatan, Magetan, Musi Banyuasin, dan Wonogiri. Pengadaan ADM dapat dilakukan sendiri oleh Disdukcapil di seluruh Indonesia melalui e-catalog.

"Inovasi terbaru dari Dukcapil yang bernama Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), ini konsepnya adalah tempat untuk mencetak  akta lahir, akta kematian, akta kawin, akta cerai, kartu keluarga, KTP-el, dan kartu identitas anak, jadi konsep yang kita bangun adalah tempat mencetak, jadi mengurus pertamanya masih di Dinas Dukcapil," imbuhnya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan ADM di antaranya adalah kecepatan, kemudahan, tidak dibatasi waktu/dapat dicetak kapan saja, menghindari antrian di kantor-kantor pelayanan, dan menghilangkan potensi pungli.

Keempat, Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan (TTE).

TTE merupakan terobosan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam penerbitan dokumen kependudukan.

"Yang kita sebut dengan penerapan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik (TTE) ini kita launching tahun lalu, tanggal 8 Februari 2019, keuntungannya tentu saja lebih aman, karena kalau dokumen ini asli saat QR code nya di-scan ini akan keluar data lengkapnya, lebih sulit dipalsukan, cara membuatnya lebih efisien karena bisa kita kerjakan dari manapun, tidak tergantung lagi dengan harus selalu berada di kantor, pendekatannya adalah dengan tanda tangan elektronik ini Dukcapil bisa bekerja dari manapun dan kapanpun," jelas Zudan.

Saat ini 496 Kabupaten/Kota telah menerapkan TTE, sedangkan 18 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam persiapan. Kota Blitar sudah menerapkan TTE pada 9 dokumen kependudukan, ini merupakan rekor tertinggi. (Puspen Kemendagri)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD-SPRI) Provinsi Sumatera Utara meminta Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi mencabut dan meminta maaf terhadap pernyataan persnya yang multitafsir dan seolah merendahkan profesi wartawan.

Melalui salah satu Surat Kabar Harian di Medan, Rabu (8/1/2020) lalu, Kombes Pol. Yemi Mandagi menyebutkan bahwa pihaknya menolak diwawancarai atau tidak mau menerima konfirmasi dari wartawan yang tidak berkompetensi serta media yang belum terverifikasi di Dewan Pers.

Pernyataan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi itu, langsung mendapat respon dari Ketua DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara Devis Karamoy. Pernyataan Yemi Mandagi dinilai Ketua DPD SPRI Sumut, telah mencederai dan melukai semangat Reformasi 1998 yang melahirkan kemerdekaan berpendapat di negeri ini.

"Semoga Pak Kapolresta Deli Serdang tidak menyatakan hal seperti itu. Atau si oknum wartawan yang seenaknya mengarang bebas untuk mendiskreditkan rekan sejawatnya. Namun, jika kutipan itu adalah benar pernyataan dari Pak Kapolresta Deli Serdang, tentu itu sangat bertentangan dengan Kebebasan Pers sebagaimana yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers", sebut Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy melalui press release yang dikirim kepada sejumlah media untuk menanggapi pernyataan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Yemi Mandagi, Senin (13/1/2020) pagi.

Sebab, lanjut Devis Karmoy, Dewan Pers sendiri tidak pernah membatasi wartawan dalam melakukan tugas profesinya, asalkan wartawan taat terhadap rambu dan Kode Etik Jurnalistik. 

"Itu artinya Dewan Pers sendiri menghormati Kebebasan Pers. Sehingga wartawan berhak dan dilindungi Undang-Undang (UU No.40 tahun 1999 tentang Pers) dalam menjalankan tugasnya", ujar Sekretaris LBH Pembela Pers Indonesia yang akan di launching Februari 2020 di Medan.

Sedangkan, terkait sertifikat UKW yang disebutkan Yemi Mandagi dalam pemberitaan media, Devis Karmoy menilai Kapolresta Deli Serdang keliru menafsirkan masukan pihak lain, sehingga rujukan itu tidak tepat.

"Sertifikat UKW masih negotiable, sebab tidak menjamin profesionalisme wartawan. Banyak oknum wartawan yang sudah UKW tapi tidak juga kompetensi. Etika dan moral adalah kunci bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya", kata Ketua DPD SPRI Sumut.

Sebelumnya Kapolres Deli Serdang Kombes Pol. Yemi Mandagi dalam menerima audiensi dengan para pengurus PWI Deli Serdang beberapa waktu menyebutkan, tidak akan menerima wartawan yang belum UKW serta akan menolak wartawan yang medianya belum terdaftar di Dewan Pers. 

"Polresta Deli Serdang sangat peduli dan coba memahami masalah ini. Artinya, kami bisa tegas menolak wartawan yang 'tidak jelas' statusnya, kalau tidak memiliki sertifikat UKW. Apa lagi medianya belum terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Bila kami dikonfirmasi atau diwawancarai, berarti bisa menolaknya", sebut Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi SIK.

Kutipan tersebut diatas dimuat dalam Surat Kabar Harian SIB, Rabu (8/1/2020) pada paragraf ke 9. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Bogor) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, melakukan penghijauan pada konteks Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, Banten harus bersamaan dengan bangunan konservasi tanah dan air.

"Ini akan dilaksanakan segera setelah akses Sukajaya, Bogor dan tempat-tempat di Lebak selesai ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," ujar Menteri Siti Nurbaya kepada media, Sabtu (11/1).

Menteri Siti Nurbaya yang pada Jumat (10/1) melihat langsung kondisi Bogor yang baru saja dilanca bencana longsor, mengungkapkan, interaksi dirinya dengan dua Bupati perempuan juga bagus yakni Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Bogor, Hj. Ade Munawaroh Yasin. "Saya yakin kita bisa tangani pasca bencana di sana dengan baik," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, dirinya beserta jajaran KLHK menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka penanganan holistik bencana Bogor, Lebak, dan lain-lain tempat terkait kawasan hutan dan konservasi dan secara umum wilayah hulu.

Menurut rencana, akan segera dilakukan penanaman pada areal 2.500 Ha di Lebak dan Bogor dan diantaranya dengan vetiver pohon akar wangi.

Dalam rangka teknis rinci lapangan, pada Jumat (10/1) Menteri LHK Siti Nurbaya berkunjung ke lokasi Kebun Bibit Desa bantuan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), KLHK di lokasi di Kota Bogor karena kebutuhan ruang terbuka hijau kota Bogor.

Melihat hulu Jakarta yaitu Bogor, maka termasuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor sebagai kesatuan. Menurut Menteri Siti, kebun bibit permanen sudah ada di Cimanggis dengan kapasits produksi 1 juta bibit dan harus siap sesuai arahan Bapak Presiden kebun-kebun bibit di sekitar lokasi yang harus dihijaukan. Direncanakan sekitar 100 unit di Bogor yaitu di kabupaten dan 100 unit di Kabupaten Lebak, termasuk unit-unit di Kota Bogor, yang didukung juga oleh kebun bibit di Dermaga.

Menteri Siti diterima Walikota Bogor, Bima Arya yang pada kesempatan itu juga menjelaskan dan meminta dukungan jalan keluar kepada Menteri atau Pemerintah Pusat untuk penyelesaian tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, serta terkait penanganan air limbah rumah tangga.

Menteri Siti merespons dengan langkah langsung yakni menugaskan Sekjen dan Dirjen untuk memantapkan kebun bibit sebanyak 60.000 batang tersebut dan untuk mengembangkan ekoriparian, menata wilayah tersebut menjadi tempat yang nanti akan menjadi spot yang menarik ditata dengan taman dan lain-lain sehingga baik untuk swafoto dan hiburan masyarakat.

Dalam kaitan ini, lanjut Menteri Siti, maka kebijakan tata wilayah itu bisa dari segala aspek. "Saya minta Dirjen siapkan kebun bibit yang akan dipakai tanamannya dalam dua bulan ini untuk penghijauan. Dan bila lokasinya baik bisa dikembangkan menjadi lokasi yang baik dan menarik dikunjungi, ini juga baik untuk Pemda," katanya.

Dalam kunjungan ini, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan berterima kasih kepada Pemkot Bogor dan Lurah Babakan Pasar, Kecmatan Bogor Tengah.

"Menurut saya lokasi ini sangat menarik selain baik sebagai lokasi pembibitan karena bersisian dengan sungai Ciliwung yang terus ke Kebun Raya Bogor. Semua harus dirapikan. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk agenda pemulihan lingkungan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Ini saat yang tepat menurut saya setelah akumulasi segala masalah lingkungan dan aktivis yang belasan dan puluhan tahun selama ini,"papar Siti Nurbaya.

Penanganan Sampah

Dalam kaitan dengan penanganan sampah Menteri Siti menegaskan dan memerintahkan Dirjen untuk segera rapat dengan Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Bogor serta Pemkab Bogor.

"Hari ini Sekjen KLHK, Sesditjen DAS dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan berada di Bogor dan Menteri serta Dirjen Konservasi dan Dirjen Gakkum ke Lebak pada spot yang berbeda, karena bidang yang berbeda-beda ditangani. Saya harus periksa kebun-kebun bibit desa dan kebun bibit rakyat, untuk meyakini bahwa penghijauan berjalan baik di wilayah-wilayah sebagaimana harapan Bapak Presiden" katanya. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  
Hasil evaluasi PROPER penilaian tahun 2018-2019 telah diumumkan. Dari 2.045 perusahaan yang mengikuti PROPER, kinerja perusahaan dengan peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan. Sementara itu, 13 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum dan 20 perusahaan lainnya saat ini tidak beroperasi.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2020), menyerahkan tropi anugerah PROPER untuk perusahan yang berhasil mendapatkan peringkat Emas. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, tropi diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di tempat yang sama.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di depan para pimpinan perusahaan menjelaskan bahwa, ketaatan yang dinilai melalui PROPER sesungguhnya adalah upaya kita dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dalam rangka merawat lingkungan.

"Oleh karena itu, semakin banyak korporasi yang diikutsertakan dalam PROPER dan semakin tinggi standar penilaiannya, maka semakin tinggi pula dampak positifnya terhadap masyarakat", terang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Siti pada laporannya mengungkapkan bahwa, selain mengelola data pencemaran yang dihasilkan oleh industri, PROPER juga mendokumentasikan berbagai inovasi dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, upaya penurunan emisi, upaya penurunan beban air limbah, penerapan reduce, reuse dan recycle limbah B3 dan non B3.

"Pada tahun 2019, tercatat 794 inovasi yang meningkat 46% dari tahun sebelumnya. Bahkan jika diukur dari tahun 2015 dimana kriteria inovasi mulai diperkenalkan dalam PROPER, jumlah ini meningkat rata-rata 52% per tahun. Bahkan 94 inovasi telah memperoleh hak paten. Hasil inovasi tersebut mampu menghemat anggaran sebesar 192,63 trilyun Rupiah", ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, selain mendorong inovasi dan efisiensi biaya, PROPER juga berhasil mendorong perusahaan melakukan program pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan Suku Anak Dalam, pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengelola konservasi hutan manggrove, pembinaan kelompok disabilitas menjadi percaya diri dan mandiri secara ekonomi, bahkan sampai upaya rehabilitasi penderita HIV/AIDS.

Dana yang bergulir di masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat ini mencapai 22,87 trilyun Rupiah. Jika program-program tersebut dikaitkan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), maka sumbangsih dunia usaha untuk menjawab tujuan SDGs tahun ini tercatat 50,32 trilyun Rupiah, atau naik 30,10 % dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian, pada tahun 2019 juga mulai diterapkannya teknologi informasi dalam proses penilaian PROPER. Inovasi SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) telah menggantikan proses pengumpulan, analisa data dan penyusunan hasil evaluasi peringkat perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, dan sekarang dilakukan secara elektronik.

"SIMPEL memudahkan perusahaan untuk melaporkan dan mengelola data lingkungan", terang Menteri Siti.

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut, SIMPEL juga memudahkan dalam pengelolaan data. Dari 3.945 perusahaan yang aktif menyampaikan laporan, jumlah emisi yang dapat dikendalikan dilaporkan sebesar 579.107,34 ton SO2, 392.000,8 ton partikulat, 1.370.892,7 ton NO2. Sedangkan limbah cair sebesar 414.886,62 ton BOD, 863.774,4 ton COD, 125.474,72 TSS, 150.644,06 ton Minyak dan Lemak serta 1.645,58 ton Amoniak. Sementara itu jumlah limbah B3 yang dihasilkan mencapai 64.794.326,66 ton,  60,2 % sudah dikelola dengan baik, 30,8 % masih tersimpan di Tempat Pembuangan Sementara. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, menghadiri acara Open House Keuskupan Agung Medan (ARCHDIOCESE OF MEDAN ) di Jalan Imam Bonjol No 39 Medan, Minggu (05/01/2020).

Open House Keuskupan Agung Medan dengan tema "Hiduplah Menjadi Sahabat Bagi Semua Orang" ini juga dihadiri Gubernur Sumut Letjen (Purn) Edy Rahmayadi, Wagubsu H Musa Rajekshah, Kapoldasu, Bupati Deli Serdang, Pangkosek hanudnas III, Danlantamal I Belawan, Danlanud Soewondo,Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga. S. Sos, Kapolrestabes Medan, Plt Walikota Medan, Dan Brigif 7/ RR, Kabinda Sumut, Wakapoldasu, Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, dan tampak juga para Perwira Kodam I/BB dan Kodim 0201/BS Pasandi, Letda Inf Irwansyah dan tamu undangan lainnya. 

Dalam khutbahnya, Uskup Agung Medan Minsiyor (Mgr) Kornelius Sipayung OFMCAP .menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir dalam Acara Open House.

Sementara itu Gubsu menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik atas terselengaranya kegiatan Open House Keuskupan Agung Medan. "Kegiatan ini merupakan silaturahmi yang positif dalam mewujudkan Kedamaian dan Ketentraman seluruh umat di Sumatera Utara, "ungkap Gubsu. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang sekaligus pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK, Bambang Hendroyono, ketika berjumpa dengan media di Jakarta, Jumat (3/1/2020) menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan produktivitas Hutan Produksi di Indonesia. 

Beberapa terobosan dimaksud Bambang antara lain adalah kemudahan investasi pemanfaatan Hutan Produksi, pengembangan usaha di Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan, kemudahan investasi industri dan ekspor produk hasil hutan, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kontribusi Hutan Produksi terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan menurun. Dari PNBP misalnya, pada tahun 2019 tercatat penerimaan sebesar 2,73 trilyun Rupiah, lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 2,86 trilyun Rupiah. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari HA sebanyak 6,77 juta m3, HTI sebanyak 36,23 juta m3. Jumlah tersebut produksinya menurun dari tahun 2018, yang mana dari HA memproduksi kayu bulat sebesar 8,60 juta m3, dan HTI sebesar 40,14 juta m3. Tingkat investasi juga menurun, tahun 2019 nilai investasi sebesar 128,14 trilyun Rupiah, sedangkan tahun 2018 lebih besar yaitu 155,71 trilyun rupiah.

Namun demikian, terdapat kenaikan dari produksi HHBK. Tahun 2019 mencatat produksi dari sektor non kayu ini naik secara signifikan yaitu sebesar 474.198 ton dari sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 329.633 ton. Ekspor hasil hutan pada tahun 2019 juga sedikit meningkat yaitu senilai 11,64 milyar Dolar Amerika, sedangkan tahun 2018 senilai 11,27 milyar Dolar Amerika. Tenaga kerja yang terserap dari sektor Hutan Produksi mencapai angka 388.974 tenaga kerja, tidak beda jauh dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 382.279 tanaga kerja.

Menurunnya produktivitas Hutan Produksi serta kontribusinya terhadap ekonomi membuat pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dan strategi. Bambang menjelaskan lebih lanjut bahwa pemanfaatan HA, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (Silin) dalam pengelolaan HA, penerapan Reduced Impact Logging (RIL), Pengembangan multi bisnis, evaluasi kinerja, integrasi dengan industri, serta penerapan multisystem silvikultur. Sedangkan dalam pembangunan HTI, Bambang menggarisbawahi bahwa pengembangan HTI mini atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja dan UKM. HTI dan HTR diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional. Jenis tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan berkayu maupun jenis lainnya di HTI atau HTR diarahkan untuk mendukung industri hasil hutan, bioenergi, pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan pakan ternak.

Sedangkan dalam pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan, pemerintah melakukan bebrapa strategi. Untuk HHBK sendiri, upaya yang dilakukan antara lain, identifikasi dan pemetaan potensi HHBK, pemberian insentif kebijakan fiskal, pengembangan industri HHBK melalui klasterisasi, multi usaha HHBK dalam IUPHHKHA/HT/RE, penetapan harga komoditas HHBK di tingkat petani, penyiapan pelayanan, pencatatan dan pelaporan secara elektronik, pengembangan sentra produksi rotan dan bambu, hingga usulan investasi modal asing pada usaha HHBK dapat mencapai 100%.

Pada sektor Jasa Lingkungan, peningkatan produktivitasnya dilakukan dengan beberapa strategi antara lain, revisi regulasi perizinan yang disesuaikan Online Single Submission (OSS) dengan kewenangan izin wisata alam dipusat jika terjadi kemandegan perizinan di daerah. Kemudian melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata alam, harmonisasi regulasi perdagangan karbon, pengembangan wisata alam dengan skema kerjasama KPH dan pihak ketiga, multi usaha jasa lingkungan dalam areal IUPHHK-HA/HT/RE, serta usulan investasi modal asing pada usaha wisata alam dapat mencapai 100%.

Kemudahan investasi dan ekspor produk hasil hutan juga terus didorong pemerintah. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK, IUPHHBK, Pengelolaan Hutan, IUP-HKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi pada areal kerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.01/Menlhk/Setjen/Kum.I/I/2019. Pemerintah juga akan melakukan fasilitasi pembiayaan sertifikasi UMKM.

Mendorong ekspor produk hasil hutan juga dilakukan dengan analisis regulasi terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses SVLK. Upaya yang dilakukan antara lain adalah fasilitasi pembiayaan sertifikasi dan penilikan bukan hanya yang pertama bagi UMKM, penyederhanaan verifier SVLK, penerbitan dokumen ekspor dapat diubah setelah kapal berangkat dari pelabuhan muat di Indonesia untuk mengurangi beban barang ditolak di pelabuhan tujuan ekspor, biaya penerbitan dokumen ekspor dapat dibebankan ke APBN, 

Penerbitan Dokumen V-Legal secara elektronik, menggunakan Barcode (QR Code), sehingga murah, efisien, tidak ada pemalsuan serta tidak perlu kirim dokumen Fisik ke KLHK, Bea Cukai, LVLK, Custom tujuan, dan Competent Authority. Penerbit Dokumen V-Legal untuk meubel dan kerajinan dilakukan oleh LVLK yang ditunjuk oleh KemenLHK sebagai Issuing Authority, melalui verifikasi bahan baku secara online.

Strategi atau terobosan pemerintah dalam rangka optimalisasi PNBP antara lain adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi bidang PHPL, mengevaluasi kinerja HA atau HTI dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif, memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT, meningkatkan produktivitas kayu pada HA melalui Teknik SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN, mendorong produktivitas HTI melalui peningkatan
kegiatan penanaman, mempercepat pelaksanaan Multi Usaha yaitu HHBK dan Jasa Lingkungan, membuka kran ekspor log secara selektif dan terbatas bagi UM bersertifikat baik, pengenaan tarif Dana Reboisasi (DR) dalam rupiah, tertib penatausahaan kayu/ bukan kayu dan iuran hasil hutan di hulu dan hilir, evaluasi harga patokan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara periodik 6 bulan sekali, serta penghapusan TPT-Kayu Olahan.

Kebijakan pengelolaan Hutan Produksi yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan. Kemudian dengan peningkatan produktivitas hutan produksi antara lain melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik silvikultur intensif, serta multi usaha di dalam pemanfaatan izin dan diversifikasi produk hasil hutan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat seperti HTR dan Kemitraan Kehutanan. Kemudian optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan. Kebijakan  lainnya adalah peningkatan daya saing industri antara lain melalui revitalisasi mesin dan diversifikasi produk, Optimalisasi penerimaan PNBP dari added value, serta peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.

Setelah paparan Plt. Direktur Jenderal PHPL, Bambang Hendroyono membersilahkan kepada Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia, Indroyono dan Ketua Umum Asosiasi-Asosiasi untuk menyampaikan kepada media angka-angka yang lebih detail realisasi produksi dan ekspor dari komoditi yang diusahakannya. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Mengawali Tahun 2020, Wakil Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu di Kota Bekasi, Jumat (03/01).

Wamen Alue Dohong mengatakan kunjungannya kali ini untuk meninjau kesiapan TPA menghadapi datangnya musim hujan.

"Saya khawatir banjir air disertai banjir sampah. Syukur alhamdulillah, di TPST Bantar Gebang dapat tertangani dengan baik," ujarnya.

TPA Bantar Gebang yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beroperasi sejak tahun 1989, dengan luas lahan 113,15 Ha yang terdiri dari landfill 81,40 Ha dan sarpras 23,30 Ha.

Kapasitas total timbulan sampahnya mencapai 7.708 ton/hari. Komposisi dan karakteristik sampahnya yaitu 43% sampah organik dan 35% plastik dan PET.

TPST Bantar Gebang juga menjadi lokasi pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang merupakan proyek kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan kapasitas 100 ton/hari, PLTSa menghasilkan output listrik hingga 700 kW/jam yang digunakan untuk keperluan internal PLTSa. Tahun ini, PLTSa ditargetkan dapat beroperasi penuh.

"Bagi saya, pola pengelolaan sampah oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya di TPST Bantar Gebang ini terlihat menjanjikan sekali. Disini juga circular economy sudah mulai dijalankan," kata Wamen Alue Dohong.

Lebih lanjut, Wamen Alue Dohong mengungkapkan, dulu sampah hanya menjadi sampah (waste to waste), sekarang juga dapat menjadi energi (waste to energy).

"Ini suatu hal yang positif dan prospektif kedepan bahwa sampah jangan kita lihat sebagai hal yang tidak berguna, tetapi tentu berguna secara ekonomi apabila kita kelola dengan baik dan benar," ungkapnya.

Selain itu, disampaikan Wamen Alue Dohong, proses pengelolaan sampah seperti ini juga dapat memperpanjang "masa hidup" TPST Bantar Gebang.

Sejumlah terobosan yang dilakukan di TPST Bantar Gebang dengan landfill mining, pemanfaatan gas metana, dan PLTSa dapat menjadi percontohan di seluruh Indonesia.

"Pemerintah dalam hal ini KLHK akan mendorong beberapa provinsi yang mempunyai buangan sampah diatas 1.000 Ton/hari bisa belajar dengan DKI Jakarta," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamen LHK Alue Dohong juga memberikan bantuan sembako untuk para pemulung di TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu.

Turut hadir mendampingi pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 Novrizal Tahar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dan Wakil Walikota Bekasi. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Sumatera Barat) - Yayasan Ar- Rasyid Sumbar (Sumatera Barat)    merilis Refleksi Akhir Tahun 2019, pada Senin 30 Desember 2019 dengan judul "Kesejahteraan Rakyat Tanpa Perlindungan". 

Ketua Badan Pembina Yayasan Ar-Rasyid Sumbar Zulfikar El Ridho SE yang juga Assesor BAN PAUD dan PNF menyampaikan bahwa selama tahun 2019 Kampanye serentak Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden banyak hal yang merugikan rakyat, mulai hal kecurangan hingga tertundanya pengumuman hasil Pilpres, begitu juga banyaknya petugas pemilihan yang meninggal dunia.

Masih segar dalam ingatan kita banyak kapal yang tenggelam, terbakar dan meledak serta bencana alam yang berkepanjangan.

Naiknya iuran PLN, BPJS dan nasib buruh yg tidak terjamin malah Presiden akan membuat upah buruh perjam. Nasib guru honor yang tidak menentu yang belum ada kejelasan apakah bisa diangkat menjadi ASN, serta  banyaknya kasus korupsi yang tidak tuntas diselesaikan, seperti halnya kasus Bank Century dan terakhir kasus Mega Jiwasraya.

Dunia Pendidikan Kesetaraan sangat berduka dengan tidak adanya lagi Dirjen Dikmas dalam nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2019 sehingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) yang mendidik anak putus sekolah karena kemiskinan tidak punya naungan lagi yaitu Dirjen Dikmas.

Kemiskinan makin tinggi, lapangan kerja sulit, tenaga kerja asing khusus dari China membanjiri Indonesia serta produk impor banjir masuk Indonesia.

Menanggapi sejumlah temuan tersebut Yayasan Ar- Rasyid Sumbar memotret tahun 2019 Pemerintah lalai mengurus rakyat, untuk itu Yayasan Ar- Rasyid meminta Pemerintah Jokowi pada periode ke dua dalam pemerintahannya ini agar peduli dengan rakyat. Kaji ulang kenaikan BPJS, kaji ulang kebijakan import, merevisi Perpres Nomor 82/ 2019 dengan memasukkan Dirjen Dikmas dalam nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Meningkatkan keamanan pengguna kapal laut serta membuat kebijakan yang pro rakyat bukan pro pengusaha. 

Selain itu jangan ada politik standard ganda dengan melempar isu yang menyesatkan yang membingungkan rakyat. Seperti issu radikalisme yang membuat rakyat gaduh, sedangkan pemerintah sibuk menambah hutang yang akhirnya berdampak rakyat makin sulit. (ZERH)
Views

INTAIKASUS.COM, (Sukabumi) - Sebanyak 30 individu kukang jawa (Nycticebus javanicus) dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Sukabumi, Jawa Barat. 

Ketiga puluh primata yang dilindungi dan terancam punah tersebut merupakan hasil serahan masyarakat secara sukarela melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan BKSDA Jakarta yang selanjutnya dititiprawatkan di Pusat Rehabilitasi Primata milik Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (Yayasan IAR Indonesia), di Bogor, Jawa Barat. 

Pelepasliaran kukang jawa ini merupakan program kerjasama antara BBKSDA Jawa Barat, Balai TNGHS dan Yayasan IAR Indonesia. Program pelepasliaran ini, selain memberikan kesempatan kedua bagi kukang hasil serahan, pelepasliaran primata endemik jawa itu juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasan konservasi, serta menjaga dan meningkatkan populasi jenis primata sebagai satwa endemik yang jumlahnya kian menurun.

Ahmad Munawir, selaku pelaksana tugas Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengatakan, pelepasliaran kukang ini terbagi ke dalam dua tahap.  Tahap pertama sebanyak 15 ekor sudah dilaksanakan pada Selasa (03/12) lalu, sedangkan tahap kedua sebanyak 15 ekor yang dilaksanakan pada hari ini Rabu (18/12). 

"Primata yang terancam punah akibat perdagangan dan pemeliharaan ilegal itu telah menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Yayasan IAR Indonesia, kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Mengingat sebagian besar dari mereka merupakan kukang serahan yang kondisinya memang membutuhkan penanganan khusus untuk memulihkan perilaku alamiahnya agar mampu bertahan hidup kembali di alam bebas," kata Munawir.

Munawir mengatakan, kawasan TNGHS dipilih sebagai lokasi lepasliar berdasarkan penilaian kesesuaian habitat yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim dari Balai TNGHS dan Yayasan IAR Indonesia. Kawasan TNGHS memiliki ekosistem yang dinilai cocok sebagai tempat pelestarian dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup kukang dilihat dari aspek keamanan kawasan, ketersediaan pakan dan naungan, daya dukung habitat serta tingkat ancaman predator. Harapannya dengan pelepasliaran di kawasan TNGHS ini, kukang-kukang itu dapat berkembang biak dan melangsungkan hidupnya dengan baik. 

Program pelepasliaran ini tidak hanya melibatkan tim dari Balai TNGH dan tim Yayasan IAR Indonesia, namun kami juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar lokasi pelepasliaran dalam setiap prosesi program konservasi kukang ini, dimulai dari translokasi hingga monitoring. Keterlibatan ini juga tentu diharapkan agar mereka bisa menjaga dan melindungi kukang di habitatnya dari berbagai ancaman," pungkas Munawir.

Sementara, Aris Hidayat, Manajer Operasional Yayasan IAR Indonesia mengatakan, satwa kukang yang akan dilepasliarkan ini telah menjalani proses dan tahapan yang panjang, dimulai dari karantina dan pemeriksaan medis guna memastikan mereka tidak mengidap penyakit, observasi perilaku, pengenalan pakan alami sampai mereka layak, dinyatakan sehat dan siap ditranslokasi untuk jalani habituasi. Proses panjang ini harus mereka jalani untuk mengembalikan sifat liar alaminya. 

Tahap akhir sebelum pelaksanaan pelepasliaran adalah habituasi.  Habituasi atau pembiasaan di rumah sementara adalah proses dimana kukang kukang tersebut ditempatkan disekitar lokasi pelepasliaran di area terbuka yang dikelilingi jaring dan fiber di dalam kawasan TNGHS. Di area habituasi itu tumbuh berbagai jenis pepohonan untuk pakan alamiah dan naungan kukang. Proses habituasi ini memakan waktu selama sekitar dua minggu untuk memberikan waktu kukang tersebut beradaptasi dan mengenal lingkungan barunya.

"Selama masa habituasi ini, tim di lapangan tetap mengamati dan mencatat perkembangan mereka setiap malamnya. Jika selama masa habituasi semua kukang aktif dan tidak ada perilaku abnormal, maka barulah mereka benar-benar bisa dilepasliarkan ke alam bebas," terang Aris.

Kukang (Nycticebus sp) atau yang dikenal dengan nama lokal malu-malu merupakan primata yang dilindungi oleh Undang-undang No. 5 tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Kukang, primata yang masuk dalam daftar 25 primata terancam punah di dunia ini juga dilindungi oleh peraturan internasional dalam Apendiks I oleh Convention International on Trade of Endangered Species (CITES) yang artinya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong ketika bertemu perwakilan Manggala Agni pada Koordinasi Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Daerah Operasi (Daops) di Jakarta (19/12/2019), dengan semangatnya menyebut  anggota Manggala Agni yang telah bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia sebagai Patriot Indonesia.

Menteri Siti mengungkapkan, dengan karhutla ini banyak hal yang dihadapi, termasuk reputasi bangsa, harga diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Siti menyatakan bahwa para Manggala Agni sangat pantas disebut sebagai Patriot. 

"Saya mau menambahkan, bahwa para Manggala Agni adalah Patriot Indonesia", teriak Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian mengelaborasi, "Mari kita lihat pengertian patriot, yaitu cinta kepada bangsa dan negara lebih dari kepada dirinya sendiri, rela berkorban jiwa raga, harta benda bagi negara. Kerja keras luar biasa kepada bangsa dan negara, untuk menjaga kehormatan negara dan keharuman nama bangsa."

Sebagai apresiasi, KLHK bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berencana menjadikan profesi Manggala Agni sebagai Jabatan Fungsional di Pegawai Negeri Sipil seperti Polisi Kehutanan atau Pengendali Ekosistem Hutan. Saat ini terdapat 1.875 personil Manggala Agni di Seluruh Indonesia.

Menteri Siti memimpin dan memberikan arahan pada Pertemuan Koordinasi Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Daerah Operasi (Daops), di Jakarta (19/12/2019). KLHK mengundang para perwakilan dari seluruh Daops Manggala Agni seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020, Ramalan cuaca Indonesia menurut BMKG tidak akan sepanas tahun 2019. Namun Menteri Siti tetap meminta seluruh pihak untuk waspada. Hal itu dikarenakan masih ada kendala-kendala seperti pada area gambut yang terisolasi, dan sumur bor yang belum banyak air. Pada Bulan Februari, beberapa wilayah yang harus diwaspadai antara lain di wilayah pulau Sumatera bagian utara seperti Provinsi Riau, Aceh, dan Sumatera Utara yang diperkirakan akan ada hotspot.

Berbagai pemberitaan di media sosial yang tidak obyektif juga turut menjadi perhatian Menteri Siti. Menurutnya, jika terdapat pemberitaan yang tidak objektif dan dengan data yang tidak valid, maka itu harus dilawan. Karena hal tersebut dapat mengganggu psikologi politik masyarakat.

"Kalau ada berita yang ngarang, tidak obyektif, harus dilawan, harus dilawan, harus dilawan!" tegas Menteri Siti.

Melalui pertemuan koordinasi ini, para Pimpinan Tinggi di KLHK ingin mendengarkan pengalaman personil Manggala Agni dalam pengendalian karhutla di lapangan. Pengalaman Manggala Agni menjadi pembelajaran dan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020.

Mengakhiri arahannya, Menteri Siti dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para Manggala Agni. 

"Saya berterima kasih atas nama seluruh jajaran KLHK dan atas nama masyarakat Indonesia. Terima kasih anda sudah bekerja baik dan tentu saja didukung dan bersama-sama dengan jajaran TNI dan Polri.  Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita telah menyelesaikan tugas-tugas selama beberapa tahun belakangan, terutama di 2019 yang relatif berat ini," ungkap Menter Siti.

Pimpinan Tinggi KLHK yang Turut hadir pada pertemuan koordinasi ini antar lain Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman, serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama lainya di KLHK.

Acara ini juga dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan kepada Manggala Agni yang telah berjuang keras mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di lapangan sepanjang tahun 2019.

Brigade Pengendalian Karhutla, Manggala Agni KLHK saat ini tersebar di 11 Provinsi di Indonesia, dari wilayah Sumatera hingga Sulawesi yang merupakan provinsi rawan karhutla dengan jumlah sebanyak 34 Daops. Terdapat juga Manggala Agni non Daops yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Manggala Agni bertugas melakukan pengendalian karhutla mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan paska kebakaran. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Balikpapan) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 18 Desember 2019.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, sesuai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Kementerian LHK  bahwa membangun Ibu Kota Negara (IKN), nantinya didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city) dan forest city  atau bush capital, harus sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan. 

Penegasan Menteri Siti tersebut dikemukakan usai  mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi IKN yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12). Lokasi IKN tepatnya pada Kawasan Hutan Produksi eks HTI Itchi Hutani Manunggal. 

Terkait dengan konsep pembangunan IKN yang menggabungkan konsep kota cerdas atau smart city dan forest city tersebut,  lanjut Menteri Siti Nurbaya, KLHK sedang terus mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut. 

"Tentu saja dengan tetap menjaga habitat, terutama Orang Utan dan Bekantan, serta pemulihan lingkungan vegetasi dan penanganan eks tambang," ujar Siti Nurbaya.
Untuk itu  ungkap Menteri LHK, direncanakan tahun depan  akan dibangun kebun bibit persemaian modern pada areal seluas 120 Hektare, dengan produksi bibit paling sedikit 15 juta batang per tahun. 

"Untuk membangun gagasan besar ini, segala sesuatunya dipersiapkan, terutama pada bagian tugas kami di KLHK, yaitu pada aspek lingkungan," ujar Menteri Siti. 

Dikemukakan Siti Nurbaya, KLHK telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjadi  dasar penyusunan masterplan IKN dan nantinya dalam RTRW  yang akan memberi pengaruh pada Kebijakan Rencana dan Program (KRP) berdasarkan kondisi lapangan dan peraturan-peraturan yang ada. 

"Sambil terus dilakukan juga rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan dalam kerangka waktu (time frame) yang sama," katanya.

Di lapangan, ungkap Menteri Siti Nurbaya, Bapak Presiden menegaskan bahwa kondisi eks HTI yang hijau dan cukup baik ini agar dijaga dan  ditata dalam bentuk mozaik tanaman. Artinya ada pohon-pohon fast growing karena eks HTI, tapi juga harus dikombinasi dengan pohon kayu keras dan lokal  yang berumur panjang seperti kayu keras ulin terutama  ditanam pada bagian-bagian lembah atau flood plain dan teras sungai. 

"Tempat yang baik dan indah  juga harus dibangun dengan teknik konstruksi yang harus sangat ramah lingkungan, minimalkan cut and filled serta serta dijaga habitat satwa sebaik mungkin,  diatur dengan teknik-teknik green infrastructure," papar Menteri Siti. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebanyak 434 sekolah yang terdiri atas 376 sekolah negeri dan 58 sekolah swasta dari 164 kota/kabupaten di 32 propinsi, berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional (333 sekolah) dan Adiwiyata Mandiri (101 sekolah).

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya, menegaskan penghargaan Adiwiyata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan bentuk cerminan komitmen yang kuat dari semua unsur dalam dunia pendidikan. "Sekolah Adiwiyata diharapkan dapat menghasilkan anak-anak didik yang berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan serta berprestasi secara akademik, sehingga akan terwujud generasi yang unggul untuk Indonesia Maju," katanya, saat Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional, di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Menteri Siti juga menekankan bahwa penghargaan ini adalah tanggung jawab para Kepala Sekolah dan jajarannya untuk bekerja lebih keras, dan lebih cerdas untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

"Program Adiwiyata ini juga merupakan upaya kita mewujudkan siswa siswi yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, yang berhati mulia, dan mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap keputusannya, serta siap menjadi penyelamat sumber kehidupan dunia," ujar Menteri Siti Nurbaya.

Program Adiwiyata telah berhasil mendorong adanya peningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Dalam kurun waktu tahun 2006 - 2019, Sekolah Adiwiyata telah memberikan kontribusi berupa pengurangan timbunan sampah melalui pengelolaan sampah dengan 3R (reduce, reuse dan recycle) sejumlah 38.745 ton per tahun. Mereka juga berkontribusi dalam penanaman dan pemeliharaan 322.875 pohon/tanaman, dan 64.575 lubang biopori, serta 12.915 sumur resapan. Selain itu, mereka mampu menghemat penggunaan listrik dan air antara 10-40% per sekolah.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0 ini, juga ikut serta dalam menahan laju perubahan iklim, khususnya kepada para penerima penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri," tutur Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK, Helmi Basalamah, dalam laporannya menyampaikan tahun ini terdapat 1.372 sekolah yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah tersebut terdiri atas 1.196 sekolah negeri dan 176 sekolah swasta dari 265 kota/kabupaten di 32 propinsi.

Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri ini adalah yang dilaksanakan ke 13 kalinya, sejak pelaksanaan pertama tahun 2006 yang lalu. Pemberian penghargaan Adiwiyata Nasional pertama kali dilakukan tahun 2007 masih bagi lingkup sekolah-sekolah di Pulau Jawa. 

Sampai hari ini, dari sekitar 250.000 sekolah di seluruh Indonesia, 4.305 sekolah diantaranya telah meraih penghargaan Adiwiyata Nasional, terdiri dari 3.477 sekolah dan Adiwiyata Mandiri 828 sekolah. 

Pada Oktober 2019, dunia pendidikan Indonesia mengukir prestasi penghargaan The 3rd ASEAN Eco School di Siem Reap, Cambodia. Penghargaan ASEAN Eco School 2019 dari Indonesia diberikan kepada SMPN 10 Malang dan SMK 1 Adiwerna, Tegal.

"Pada ajang tersebut, setiap negara anggota ASEAN berhak mengajukan 2 sekolah berwawasan lingkungan yaitu 1 primary school dan 1 secondary school untuk memperoleh penghargaan yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali ini. Dari Indonesia yang berhak mengikuti seleksi ASEAN Eco School adalah sekolah-sekolah Adiwiyata Mandiri tahun perolehan 2015-2018," ujar Helmi.

Berdasarkan data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai dengan tahun 2018 jumlah tenaga pendidik sekolah tingkat dasar dan menengah sebesar 2.719.790 orang, sedangkan jumlah peserta didik sebanyak 45.357.668 orang. Data ini menunjukan besarnya potensi atau pengaruh generasi muda atas kualitas lingkungan di masa-masa mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian LHK, menyadari potensi tersebut dengan melakukan pembinaan sejak dini di lingkungan pendidikan formal, melalui Program Adiwiyata sejak tahun 2006,` sebagai salah satu implementasi dari Pendidikan Lingkungan Hidup. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Pada hari Jum'at pagi  (13/12/2019) terasa spesial bagi tiga siswa Sekolah Global Mandiri Cibubur, yaitu I Putu Narendra Anggayana Mahardika atau yang biasa dipanggil Naren, Keandra Fausta Abisha atau Abi, dan Made Denia Tirka Prayuttaya atau Tirka. Mereka bertiga berkesempatan merasakan menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selama sehari. Naren duduk di kelas 3, Abi di kelas 4, sedangkan Tirka adalah siswi kelas 6. 

Pengalaman unik para Menteri Cilik ini mereka dapatkan sewaktu Menteri LHK, Siti Nurbaya berkunjung dan mengisi kelas inspirasi di Sekolah Global Mandiri Cibubur (29/10/2019). Ketiganya waktu itu dengan keberaniannya mengajukan pertanyaan kepada Menteri Siti. Sebagai hadiah atas keberanian mereka, ketiga siswa cerdas ini mendapat kesempatan untuk merasakan menjadi Menteri LHK sehari.

Menteri Siti sangat bahagia ketika bertemu dengan ketiga murid pintar ini. "Serunya, hari ini kedatangan tiga tamu istimewa ananda dari Sekolah Global Mandiri", ungkapnya.

Para Menteri Cilik ini sewaktu hadir di KLHK, mempunyai agenda kegiatan yang terjadwal. Mereka juga turut hadir dalam rapat bersama jajaran Pimpinan Tinggi di KLHK, dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Kehutanan, Taman Hutan Arboretum, serta turut menyerahkan penghargaan Anugerah Adiwiyata bersama Menteri Siti.

Menteri Siti berharap, semoga pengalaman ini dapat memberi pengalaman baik bagi ketiganya, dan menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya. "Saya mengajak seluruh anak Indonesia untuk terus mencintai lingkungan dan menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, lakukan mulai dari hal kecil di sekitar untuk membawa perubahan besar", terang Menteri Siti.

Sebagai kenang-kenangan, Menteri Siti menghadiahkan sepeda untuk Naren, Abi dan Tirka. Ketiga Menteri Cilik ini menurut Menteri Siti, menunjukkan semangat untuk belajar. "Terus lakukan aksi nyata menjaga lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia", ajak Menteri Siti.

Bagi KLHK, generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian lingkungan dan kehutanan. Untuk itu, KLHK terus memacu tumbuhnya kesadaran dan kepedulian generasi milenial untuk menanam pohon, mengurangi sampah plastik, memilah sampah dari sumbernya, serta menjaga kelestarian lingkungan. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Menteri LHK, Siti Nurbaya hadir sebagai narasumber pada salah satu sesi dialog Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12/2019).

Di hadapan hadirin yang mayoritas Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota, Menteri LHK menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh KLHK dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Menteri Siti menjelaskan, luasnya hutan yang hampir 63 persen dari total luas wilayah Indonesia menimbulkan ruang-ruang yang berpotensi munculnya korupsi pada saat perizinan. Guna mencegah korupsi, Menteri Siti saat tahun pertamanya menjabat di KLHK, menerbitkan instruksi untuk membangun Zona Integritas. Zona Integritas ini dimaksudkan untuk penguatan akuntabilitas kerja, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penataan manajemen sumber daya manusia dan tata laksana organisasi.

Selain membangun Zona Integritas, pengembangan sistem informasi untuk memudahkan perizinan juga dilakukan. KLHK juga turut melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

Menteri Siti menyatakan, pada berbagai kesempatan, dirinya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di KLHK bahwa Korupsi adalah langkah dalam keuntungan pribadi berupa suap atau sogok. "Terjadinya korupsi berarti kegagalan dalam menjalankan tugas", ungkap Menteri Siti.

Oleh karena itu lanjut Menteri Siti, setiap tahun pada saat pemeriksaan BPK, beberapa hal yang menjadi catatan untuk dijaga yaitu seperti tidak boleh ada pelanggaran hukum, tidak boleh ada transaksi tersembunyi, dan harus disiplin dalam administrasi dan penganggaran. 

Menteri Siti pun mengajak seluruh jajarannya agar memaknai prinsip-prinsip kehidupan. "Pertama, adalah agar tidak berpikir untuk sendiri, tidak berbuat dalam rangka memperoleh keuntungan material untuk dirinya sendiri, keluarga atau teman-temannya", kata Menteri Siti.

Lanjut, Menteri Siti menerangkan, kedua adalah Integritas, tidak terikat pada ikatan di luar kantor dalam bentuk ikatan finansial ataupun kewajiban lainnya yang  dapat mempengaruhi didalam menjalankan kewajibannya.

Ketiga, senantiasa obyektif dalam melaksanakan urusan publik termasuk dalam hal perjanjian publik, kontrak kerja dengan berbagai pihak serta dalam merekomendasikan untuk pengharagaan dan hukuman harus berdasarkan sistem merit. Kemudian akuntabel dalam keputusan serta langkah-langkah di lapangan dan kesiapan dalam menerima pendalaman, pemeriksaan ataupun gugatan publik.

Para pejabat KLHK juga diminta terbuka sedapat-dapatnya tentang semua keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang diambil beserta alasan-alasannya dalam memutuskan. Menjaga informasi hanya dalam situasi dimana masyarakat luas menghendaki dengan permintaan dan pertimbangan yang jelas.

Menteri Siti juga meminta pegawai harus jujur menyampaikan kepentingannya terkait dengan kewajiban publik dan dalam mengambil langkah penyelesaian konflik dengan selalu melindungi kepentingan publik. Terakhir adalah perlunya kepemimpinan untuk selalu mendorong keenam prinsip tersebut dengan contoh-contoh keteladanan.

Masih pada saat awal-awal menjabat, Menteri Siti pernah menarik penugasan pejabat dari penugasan pendampingan kepada swasta. Hal tersebut dilakukan agar meningkatkan check and balance di KLHK. Upaya lainnya dalam pencegahan korupsi juga dilakukan dengan meneliti pengaduan yang masuk dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK dan pengenaan sanksi, serta melakukan diskusi tentang arti korupsi dan upaya menghindari korupsi, dan membangun rintisan pelaporan gratifikasi. 

Menteri Siti pada kesempatan ini berbagi panggung bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Selain para Menteri, di atas panggung juga menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Direktur Tipikor Polri Djoko Purwanto, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan RI, Adi Toegarisman. Acara dialog yang dikemas dengan format talkshow ini dipandu langsung oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Puncak peringatan Hakordia dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, kepala pemerintahan daerah, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam keterangan persnya menerangkan bahwa pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif yang tidak dapat dilakukan KPK sendirian. Partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah hal yang mutlak. "Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama," terang Agus.

Peringatan Hakordia tahun 2019 diselenggarakan KPK dengan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 13 Desember 2019. KPK juga menghimbau agar instansi pemerintahan turut mengadakan kegiatan dalam rangka Hakordia. Melalui rangkaian kegiatan pada Hakordia 2019, KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - "Indonesia mengapresiasi kerja sama yang telah lama dilaksanakan oleh Indonesia dan Norwegia yang telah dilaksanakan dengan prinsip mutual trust dan mutual respect dan Indonesia meminta bagaimana dana yang masih tersedia dari Letter of Intent (LoI) dapat segera dimanfaatkan".  Hal ini disampaikan  Wakil Menteri LHK Alue Dohong kepada Ola Elvestuen, Menteri LH dan Iklim Norwegia, pada pertemuan bilateral kedua negara pada Senin pagi 9 Desember  2019 waktu Madrid, di sela-sela pertemuan UNFCCC COP25.

Wamen  menambahkan bahwa Indonesia telah memfasilitasi penggunaan dana LoI dengan membentuk  Badan  Pengelola Dana Kingkungan Hidup (BPDLH) yang akan mengelola dana-dana lingkungan (environmental funds), termasuk dana Result-Based Payments (RBP) yang telah disepakati dalam LoI.   Namun demikian Indonesia merasa proses verifikasi oleh verifikator independen dari Norwegia berlangsung cukup lama terhadap capaian Indonesia menurunkan emisi, khususnya yang telah dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2e pada periode 2106-2017.

Menteri Ola merespon permintaan Indonesia tersebut secara tidak spesifik,  menyatakan bahwa Norwegia masih melakukan finalisasi atas mekanisme verifikasi yang akan dilakukan dan segera akan membahas dengan Indonesia. 

Ditambahkan bahwa tahun depan merupakan 10 tahun kerja sama sejak LoI ditandatangani pada 2010.   Ditekankan Norwegia bahwa kedua negara telah banyak melakukan upaya untuk menyepakati dan melakukan standardisasi penghitungan pengurangan emisi yang menjadi basis penggunaan dana LoI.
Wamen LHK merespon pembicaraan terkait 10 tahun LoI dengan menyatakan, "Kita perlu melakukan selebarasi 10 tahun kerja sama Indonesia-Norwegia dengan menunjukkan capaian kerja sama kita kepada dunia. Memasuki satu dasawarsa kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia perlu menunjukkan upaya peningkatan penurunan emisi dari sektor lahan melalui gambut dan mangrove", tandas Wamen.    

Disampaikan pula, Indonesia telah menginisiasi pula pembentukan International Tropical Peatland Centre (ITPC) sebagian bagian dari kerja sama selatan-selatan yang dapat pula diarahkan untuk mengurangi emisi dan perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dan negara anggota lainnya.
Wamen LHK menyetujui gagasan Norwegia untuk memobilisasi dana REDD+, tidak hanya bergantung pada LoI dengan Norwegia sehingga partisipasi banyak pihak akan memperkuat upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Hutan masih merupakan andalan bagi banyak negara untuk menurunkan emisi. Untuk itu kegiatan yang terkait dengan perbaikan kerusakan hutan atau upaya mempertahankan hutan alam masih menjadi fokus Norwegia dalam bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya Wamen menyatakan bahwa pada dasarnya Indonesia dan Norwegia telah menyapakati perlunya pelibatan sektor swasta (non-state actors) dalam pencapaian NDC sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ola.  

Laksmi Dhewanthi, Staf Ahli Menteri bidang Industri dan  Perdagangan Interbasional, menambahkan  bahwa kita perlu menyepakati tata waktu yang jelas untuk mengoperasionalisasikan BPDLH dalam mengelola dana RBP dari LoI Indonesia-Norwegia sehingga penyaluran dan penggunaan dana tersebut dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kinerja REDD+ di Indonesia. 

Ditekankan pula oleh Wamen bahwa saat ini Presiden menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas operasionalisasi kegiatan pembangunan di segala bidang. Bahkan Presiden RI menggagas adanya Omni Bus law untuk mengurai dan menyederhanakan proses-proses birokrasi dan investasi.

Mengakhiri pertemuan, dibicarakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang dijelaskan Wamen LHK bahwa kegiatan pemindahan IKN akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan keberadaan hutan dan ekosistem lainnya. Forest city nanti akan menjadi konsep utama dalam pembangunan IKN. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Perubahan iklim tidak hanya melulu menyangkut perubahan temperatur, yang lebih penting lagi menyangkut perubahan sistem kepercayaan dan sikap sosial dalam merawat bumi dan sumberdaya alam. Demikian disampaikan oleh Nana Firman, Koordinator Muslim Green Faith di Amerika, ketika membuka sesi Interfaith di Paviliun Indonesia UNFCCC COP-25 di Madrid.

Agama berpotensi menggerakkan  umat manusia untuk mengendalikan perubahan iklim. Hal itu dibuktikan melalui sejumlah aksi nyata di berbagai belahan dunia. 

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menyatakan, kekuatan agama untuk menggerakkan manusia pada hal-hal yang sifatnya abstrak. Sebut saja soal surga dan neraka yang secara fisik tidak diketahui. Di sisi lain, perubahan iklim yang secara nyata terjadi, belum mampu menggerakkan  umat manusia secara masif untuk melakukan aksi mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK). 

Untuk itu, Yenny mengajak mengoptimalkan peran agama dan umatnya. "Saya mengajak semua untuk hijrah melakukan tindakan untuk  pengendalian perubahan iklim," kata Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid usai menjadi pembicara di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 UNFCCC di Madrid, Spanyol, Senin (9/12/2019).

Menurut Yenny, upaya menggerakan umat manusia agar beraksi dalam pengendalian perubahan iklim keliru jika hanya menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Menurut dia, seharusnya umat manusia juga disentuh hati dan perasaannya agar melakukan aksi konkrit.  Kemampuan menyentuh emosi umat manusia itulah yang dimiliki oleh agama.  

"Tidak bisa hanya sekadar fakta, harus sentuh juga emosinya," kata Yenny.

Dia menuturkan, selama ini kerap ada pertentangan antar kelompok beragama dengan pihak yang mengagungkan ilmu pengetahuan. Sebut saja dalam pembahasan soal asal-usul manusia. Kelompok yang percaya manusia berevolusi dari kera kerap bertentangan dengan konsep penciptaan manusia yang diajarkan oleh agama. Namun pastinya, ujar Yenny, jika seluruh umat manusia meneruskan gaya hidup saat ini yang boros emisi GRK, maka bencana iklim seperti banjir akan terjadi. "Ketika saat itu terjadi, tdak ada perahu Nabi Nuh yang akan menolong kita," katanya. 

Besarnya potensi agama dalam pengendalian perubahan iklim karena sekitar 80% umat manusia yang ada di bumi saat ini memeluk agama. Yenny pun menuturkan, agar peran agama bisa opimal maka organisasi keagamaan dan para pemuka agama harus dilibatkan sebagai pihak dalam pengendalian perubahan iklim. Mereka juga harus mendapat edukasi dan difasilitasi sehingga memahami apa penyebab dan dampak perubahan iklim. 

"Pemimpin keagamaan bisa menyebarkan dakwah baru tentang ancaman perubahan iklim," katanya, sembari menambahkan, berbagai agama di dunia sesungguhnya mengajarkan tentang perlunya menjaga lingkungan hidup.  

Dalam ajaran Islam, ada konsep manusia sebagai khilafah- khilafah yang harus mengambil kepemimpinan dalam menjaga bumi. Dalam agama Sikh, konsep tersebut juga ada dan harus dilakukan oleh semua pengikutnya.
Saat ini sudah banyak aksi nyata yang dilakukan oleh kelompok umat beragama. Yenny mencontohkan saat menghadiri pertemuan ulama-ulama di Oman dibahas tentang fikih (hukum Islam) penghematan air.

Dia menuturkan, banyak juga sinagog yang kini menerapkan penghematan energi dan memanfaatkan energi bersih. Sementara gereja-gereja, banyak yang berinvestasi pada proyek yang berdampak pada pengendalian perubahan iklim.

Menurut Yenny, fenomena keterlibatan kelompok beragama dalam pengendalian perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dua organisasi umat Islam terbesar di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan KLHK. Kedua organisasi tersebut, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah kerap melakukan aksi yang bermanfaat bagi lingkungan hidup seperti menanam mangrove, mendaur ulang sampah, dan tidak menggunakan plastik sekali pakai.

Dia berharap peran seperti itu bisa terus diperkuat. "Kita beruntung kerja sama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakat an di Indonesia erat ," katanya. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Inggris menyatakan dukungannya atas upaya Indonesia dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC). Hal ini disampaikan oleh Calon Presiden UNFCCC COP 26 Claire O'Neill Perry dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Jumat (6/12/2019) di Madrid, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim.  Inggris akan menjadi tuan rumah COP 26 yang akan digelar di Glasgow pada tanggal 9-19 November 2020, yang akan berpartner dengan Italy.

'Saya atas nama Pemerintah Inggris sangat mengapresiasi upaya Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi gambut serta upaya untuk mencapai pengelolaan sawit berkelanjutan dalam rangka penurunan emisi dari sektor lahan', demikian ujar  O'Neill. 
Sebagai Presiden COP26 Inggris akan menggelar acara Pre-COP dan mengundang negara-negara yang memiliki ambisi besar dalam menurunkan emisi, termasuk Indonesia. 

Terkait dengan undangan tersebut, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia bersedia  hadir di Pre-COP tersebut sekaligus untuk menunjukkan capaian Indonesia dalam upaya mitigasi  dan adaptasi perubahan iklim.

Terkait dengan upaya penurunan emisi di sektor lahan dan energi, Inggris menawarkan bantuan teknis dan finansial ke Indonesia untuk merestorasi gambut dan melakukan transisi energi dari penggunaan batubara ke energi baru dan terbarukan. Wamen LHK menyambut baik tawaran Pemerintah Inggris ini dan akan menggunakan kesempatan kolaboratif ini untuk meningkatkan capaian NDC. 'Indonesia yang memiliki lahan gambut tropis terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan kelestarian pengelolalannya dan gambut menjadi faktor penting dalam upaya pencapaian NDC serta peningkatan NDC Indonesia.'  kata Wamen LHK. Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan keyakinannya bahwa negara-negara berkembang akan dapat mencapai NDC-nya, terutama jika mendapatkan bantuan dari negara-negara maju.
Wamen juga menginformasilan  telah dibentuk International Tropical Peatland Center (ITPC) di Indonesia sebagai bagian dari kerja sama Selatan-Selatan. Untuk itu Indonesia mengundang Inggris untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung keberadaan ITPC tersebut. Inggris menyambut baik tawaran Indonesia karena memang akan membantu Indonesia dalam upaya penyelamatan gambut. Diinformasikan pula Indonesia juga menyatakan bahwa telah diinisiasi pembentukan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan penurunan emisi dari lahan.

Pemerintah Inggris menyambut baik usulan Indonesia untuk menjadikan COP-26 sebagai ajang untuk membahas lebih lanjut isu Blue Carbon mengingat COP-25 saat ini dinyatakan sebagai Blue COP oleh Pemerintah Chile sebagai Presiden.
Terkait dengan penurunan emisi di bidang energi, Pemerintah Inggris menawarkan bantuan untuk proses transisi Indonesia dari batubara ke energi baru dan terbarukan. 

Inggris menyatakan bahwa proses transisi yang dilakukan oleh negaranya menuju zero-coal energy generation merupakan proses yang sangat berat dan painful. 

Berkaca dari pengalaman Jerman, Ms. Claire O'Neill yang juga mantan Menteri Energi, menyatakan bahwa proses-proses transisi energi menuju energi bersih pada umumnya memerlukan proses yang panjang dan berliku. Namun demikian, Inggris ingin menularkan pengalamannya, dan juga pengalaman negara lain di Eropa, ke Indonesia agar Indonesia dapat melakukan transisi ke energi baru dan terbarukan dengan lebih baik. 

Dalam hal ini, Wamen LHK menyambut baik tawaran Inggris dan menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan transisi tersebut. 

Lebih lanjut Wamen menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang juga memuat langkah-langkah transisi energi tersebut.

Kedua pejabat tersebut juga menyinggung pembahasan Article 6 Paris Agreement yang manjadi fokus COP25 saat ini. Terhadap pertanyaan atas sikap Indonesia, Wamen LHK menekankan ' Mari bersama-sama berjuang agar Article 6 bisa selesai pada COP25 ini, karena kalau tidak akan menganggu pelaksanaan dan capaian NDC masing-masing negara. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menjelang tahun 2020, Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tahun 2015, Karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta ha. Kejadian di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama lalu, telah menjadi titik balik pengendalian Karhutla lebih sistematis di Indonesia. 
Angka karhutla di 2015 sebenarnya bukan yang terbesar, karena Karhutla pernah terjadi massif di Indonesia pada tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), dan 2006 (3,8 juta ha). 

Pasca karhutla 2015, pemerintah telah melakukan berbagai langkah korektif seperti moratorium izin, penegakan hukum, tata kelola gambut, kerja terpadu pengendalian, modifikasi cuaca, pemadaman dengan melibatkan tim Satgas terpadu dan berbagai upaya pencegahan lainnya. Hasilnya Karhutla bisa diatasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018, dengan indikator menurunnya hotspot dan tidak terjadi bencana asap secara nasional ataupun asap lintas batas.

"Kami baru melakukan koordinasi evaluasi penanganan Karhutla tahun 2019, serta persiapan antisipasi untuk tahun 2020," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, usai memimpin Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga, Pangdam, Gubernur, dan Polda 9 daerah, tentang pengendalian Karhutla, di gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Luas Karhutla pada tahun 2019 tercatat 942.770 ha (Januari-Oktober). Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015 yaitu 21.929 titik.

"Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain yang juga punya masalah dengan Karhutla. Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita masih merasakan di sana sini masih ada (ancaman Karhutla)," kata Mahfud.

Dengan pengalaman kejadian 2015 dan 2019, Mahfud optimis penanganan Karhutla akan lebih baik lagi dan lebih sistematis. Terlebih lagi berdasarkan prediksi BMKG, tahun 2020 tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrem. Namun demikian hal tersebut diharapkan tidak mengurangi kewaspadaan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi, Alhamdulillah cukup bagus dan cukup siap. InsyaAllah lebih mudah diantisipasi. Tentunya dengan perbaikan dan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud.

Pengendalian Karhutla diletakkan pada bobot kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Upaya tersebut ditempuh melalui monitoring cuaca sepanjang tahun, khususnya dalam deteksi awan, dan pengaturan ritme hujan dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

"Saya minta dukungan saudara-saudara juga untuk kampanye antisipasi Karhutla ke depan," kata Mahfud pada wartawan.

Ditambahkannya bahwa hasil rapat gabungan ini akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo. 

"Nanti seperti biasanya Presiden akan memimpin rapat khusus untuk antisipasi karhutla yang kemungkinan dilakukan di awal tahun 2020," tutup Mahfud. 

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan perlunya efektifitas Pemerintah Daerah dalam aktualisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Hutan Sosial, dan pengelolaan gambut.

"Saya titip agar Pemda berperan mengaktifkan dan mengefektifkan KPH sebagai UPTD di bawah Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai sistem kelola hutan di tingkat tapak. Mulai tahun 2020, akan mulai Hutan Sosial pada lahan gambut yang penerapannya sesuai tata kelola gambut dan ketentuan teknisnya. Komunikasi dan interaksi dunia usaha atau pemegang ijin perlu dijalin. Disamping perlunya sosialisasi bagi aparat dan masyarakat, serta adanya sistem reward dan punishment," kata Menteri Siti Nurbaya.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak hingga ke tingkat tapak. Selain itu juga dilakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, dan yang paling terpenting adalah mengajak masyarakat untuk turut serta mencegah Karhutla, serta sinergitas pemerintah pusat dan Daerah. (Rel)