.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Inggris menyatakan dukungannya atas upaya Indonesia dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC). Hal ini disampaikan oleh Calon Presiden UNFCCC COP 26 Claire O'Neill Perry dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Jumat (6/12/2019) di Madrid, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim.  Inggris akan menjadi tuan rumah COP 26 yang akan digelar di Glasgow pada tanggal 9-19 November 2020, yang akan berpartner dengan Italy.

'Saya atas nama Pemerintah Inggris sangat mengapresiasi upaya Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi gambut serta upaya untuk mencapai pengelolaan sawit berkelanjutan dalam rangka penurunan emisi dari sektor lahan', demikian ujar  O'Neill. 
Sebagai Presiden COP26 Inggris akan menggelar acara Pre-COP dan mengundang negara-negara yang memiliki ambisi besar dalam menurunkan emisi, termasuk Indonesia. 

Terkait dengan undangan tersebut, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia bersedia  hadir di Pre-COP tersebut sekaligus untuk menunjukkan capaian Indonesia dalam upaya mitigasi  dan adaptasi perubahan iklim.

Terkait dengan upaya penurunan emisi di sektor lahan dan energi, Inggris menawarkan bantuan teknis dan finansial ke Indonesia untuk merestorasi gambut dan melakukan transisi energi dari penggunaan batubara ke energi baru dan terbarukan. Wamen LHK menyambut baik tawaran Pemerintah Inggris ini dan akan menggunakan kesempatan kolaboratif ini untuk meningkatkan capaian NDC. 'Indonesia yang memiliki lahan gambut tropis terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan kelestarian pengelolalannya dan gambut menjadi faktor penting dalam upaya pencapaian NDC serta peningkatan NDC Indonesia.'  kata Wamen LHK. Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan keyakinannya bahwa negara-negara berkembang akan dapat mencapai NDC-nya, terutama jika mendapatkan bantuan dari negara-negara maju.
Wamen juga menginformasilan  telah dibentuk International Tropical Peatland Center (ITPC) di Indonesia sebagai bagian dari kerja sama Selatan-Selatan. Untuk itu Indonesia mengundang Inggris untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung keberadaan ITPC tersebut. Inggris menyambut baik tawaran Indonesia karena memang akan membantu Indonesia dalam upaya penyelamatan gambut. Diinformasikan pula Indonesia juga menyatakan bahwa telah diinisiasi pembentukan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan penurunan emisi dari lahan.

Pemerintah Inggris menyambut baik usulan Indonesia untuk menjadikan COP-26 sebagai ajang untuk membahas lebih lanjut isu Blue Carbon mengingat COP-25 saat ini dinyatakan sebagai Blue COP oleh Pemerintah Chile sebagai Presiden.
Terkait dengan penurunan emisi di bidang energi, Pemerintah Inggris menawarkan bantuan untuk proses transisi Indonesia dari batubara ke energi baru dan terbarukan. 

Inggris menyatakan bahwa proses transisi yang dilakukan oleh negaranya menuju zero-coal energy generation merupakan proses yang sangat berat dan painful. 

Berkaca dari pengalaman Jerman, Ms. Claire O'Neill yang juga mantan Menteri Energi, menyatakan bahwa proses-proses transisi energi menuju energi bersih pada umumnya memerlukan proses yang panjang dan berliku. Namun demikian, Inggris ingin menularkan pengalamannya, dan juga pengalaman negara lain di Eropa, ke Indonesia agar Indonesia dapat melakukan transisi ke energi baru dan terbarukan dengan lebih baik. 

Dalam hal ini, Wamen LHK menyambut baik tawaran Inggris dan menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan transisi tersebut. 

Lebih lanjut Wamen menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang juga memuat langkah-langkah transisi energi tersebut.

Kedua pejabat tersebut juga menyinggung pembahasan Article 6 Paris Agreement yang manjadi fokus COP25 saat ini. Terhadap pertanyaan atas sikap Indonesia, Wamen LHK menekankan ' Mari bersama-sama berjuang agar Article 6 bisa selesai pada COP25 ini, karena kalau tidak akan menganggu pelaksanaan dan capaian NDC masing-masing negara. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menjelang tahun 2020, Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tahun 2015, Karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta ha. Kejadian di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama lalu, telah menjadi titik balik pengendalian Karhutla lebih sistematis di Indonesia. 
Angka karhutla di 2015 sebenarnya bukan yang terbesar, karena Karhutla pernah terjadi massif di Indonesia pada tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), dan 2006 (3,8 juta ha). 

Pasca karhutla 2015, pemerintah telah melakukan berbagai langkah korektif seperti moratorium izin, penegakan hukum, tata kelola gambut, kerja terpadu pengendalian, modifikasi cuaca, pemadaman dengan melibatkan tim Satgas terpadu dan berbagai upaya pencegahan lainnya. Hasilnya Karhutla bisa diatasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018, dengan indikator menurunnya hotspot dan tidak terjadi bencana asap secara nasional ataupun asap lintas batas.

"Kami baru melakukan koordinasi evaluasi penanganan Karhutla tahun 2019, serta persiapan antisipasi untuk tahun 2020," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, usai memimpin Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga, Pangdam, Gubernur, dan Polda 9 daerah, tentang pengendalian Karhutla, di gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Luas Karhutla pada tahun 2019 tercatat 942.770 ha (Januari-Oktober). Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015 yaitu 21.929 titik.

"Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain yang juga punya masalah dengan Karhutla. Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita masih merasakan di sana sini masih ada (ancaman Karhutla)," kata Mahfud.

Dengan pengalaman kejadian 2015 dan 2019, Mahfud optimis penanganan Karhutla akan lebih baik lagi dan lebih sistematis. Terlebih lagi berdasarkan prediksi BMKG, tahun 2020 tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrem. Namun demikian hal tersebut diharapkan tidak mengurangi kewaspadaan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi, Alhamdulillah cukup bagus dan cukup siap. InsyaAllah lebih mudah diantisipasi. Tentunya dengan perbaikan dan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud.

Pengendalian Karhutla diletakkan pada bobot kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Upaya tersebut ditempuh melalui monitoring cuaca sepanjang tahun, khususnya dalam deteksi awan, dan pengaturan ritme hujan dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

"Saya minta dukungan saudara-saudara juga untuk kampanye antisipasi Karhutla ke depan," kata Mahfud pada wartawan.

Ditambahkannya bahwa hasil rapat gabungan ini akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo. 

"Nanti seperti biasanya Presiden akan memimpin rapat khusus untuk antisipasi karhutla yang kemungkinan dilakukan di awal tahun 2020," tutup Mahfud. 

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan perlunya efektifitas Pemerintah Daerah dalam aktualisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Hutan Sosial, dan pengelolaan gambut.

"Saya titip agar Pemda berperan mengaktifkan dan mengefektifkan KPH sebagai UPTD di bawah Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai sistem kelola hutan di tingkat tapak. Mulai tahun 2020, akan mulai Hutan Sosial pada lahan gambut yang penerapannya sesuai tata kelola gambut dan ketentuan teknisnya. Komunikasi dan interaksi dunia usaha atau pemegang ijin perlu dijalin. Disamping perlunya sosialisasi bagi aparat dan masyarakat, serta adanya sistem reward dan punishment," kata Menteri Siti Nurbaya.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak hingga ke tingkat tapak. Selain itu juga dilakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, dan yang paling terpenting adalah mengajak masyarakat untuk turut serta mencegah Karhutla, serta sinergitas pemerintah pusat dan Daerah. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Malang) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  melakukan langkah terpadu untuk memulihkan sekitar 14 juta ha lahan kritis, yang tersebar di 17 ribu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Perspektif pemulihan tidak lagi hanya sekedar menanam pohon, namun meluas pada pemulihan lahan kritis di hulu DAS.

Lahan kritis ini dipulihkan dengan meningkatkan produktivitas serta fungsi perlindungannya melalui kegiatan penanaman dan membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti teras, DAM penahan, gully plug, embung serta mengembangkan usaha tani konservasi. 

''Kami mengajak jajaran Pemda, swasta dan seluruh masyarakat bersama Kementerian LHK mengembangkan *Kebun Bibit Desa (KBD)*. Pada musim hujan tahun 2019-2020 ini KLHK akan membangun 1.000 KBD disamping 51 persemaian permanen yang sudah ada di seluruh Indonesia,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Kamis (5/12/2019).

Salah satu bibit yang dikembangkan adalah pohon Macadamia yang menghasilkan kacang termahal di dunia. KLHK telah mencanangkan pengembangan tanaman Macadamia untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia.

Tumbuhan ini dikenal karena bijinya yang dikenal dengan nama kacang Macadamia. Macadamia dapat ditanam di wilayah DAS Indonesia dengan ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut, dan bisa memberikan manfaat pada masyarakat.

Macadamia diharapkan menjadi titik temu persoalan tenure, degradasi lahan, dan kebutuhan ekonomi rumah tangga masyarakat. Dengan menggunakan sistem agroforestry, Macadamia mampu meningkatkan fungsi hidrologis, pengendalian erosi, tahan terhadap kebakaran dan kekeringan. 

Macadamia yang dikembangkan KLHK adalah jenis  *_Macadamia intigrifolia_*, jenis ini terkenal sebagai penghasil kacang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kacang Macadamia apabila sudah diolah bisa dibandrol dengan harga Rp450-650 ribu/Kg. Jika sudah matang, kacang Macadamia bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dan merupakan produk ekspor.

"Satu pohon macadamia sekali panen bisa sampai 20-25 Kg. Dalam setahun bisa panen 3-4 kali. Pohon Macadamia pada usia 5-7 tahun sudah mulai berbuah. Pada usia 10 tahun, produksinya bisa dua kali lipat. Kalau satu petani punya 1 Hektare pohon Macadamia, itu gross margin-nya bisa lebih dari Rp1 miliar. Bibit Macadamia ini kami bagikan gratis kepada rakyat," kata Menteri Siti.

Bibit Macadamia yang sudah dibagikan kepada masyarakat melalui Ditjen PDASHL KLHK lebih dari 1 juta batang, diantaranya di kawasan Danau Toba, Tegal, Padang,  Solok, Malang, Dieng, Sulsel, Toraja, Sukabumi, Lampung, dan berbagai daerah lainnya.

"Jadi sekarang semangatnya tidak hanya sekedar menanam untuk merehabilitasi lahan, tapi juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Ayo tanam pohon dan jadi jutawan," ajak Menteri Siti.

Pengembangan Macadamia untuk tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan akan dilaksanakan juga pada DAS-DAS prioritas se Indonesia. Dengan menanam Macadamia kebutuhan jangka pendek dapat terpenuhi dan kebutuhan jangka panjang bisa dicapai. 

Semangat merehabilitasi ini semakin digaungkan melalui GNPDAS. Ini merupakan inisiasi KLHK sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan, serta melibatkan partisipasi masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa penanganan wilayah kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan selain mengatasi permasalahan lingkungan.

''KLHK juga sedang mempersiapkan persemaian modern dalam skala besar di calon lokasi Ibu Kota Negara, dan empat persemaian di kawasan strategis lainnya,'' ungkap Menteri Siti.

Penanganan lahan kritis di tingkat tapak dikatakannya tidaklah sederhana, bahkan sering menghadapi permasalahan sosial yang cukup kompleks. Karena itu perlu dilakukan pendekatan bentang lahan/lansekap terpadu. Sistem agroforestri atau wanatani merupakan pola usahatani yang paling rasional untuk menjawab konsep tersebut.
Contohnya telah dilakukan pola demplot UPSA (Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam) yang dikembangkan di Oro-oro Ombo Kota Batu, Jatim. Demplot UPSA ini diharapkan menjadi contoh usaha pelestarian sumberdaya alam sekaligus menyejahterakan masyarakat. 

''Saya juga mengapresiasi pemerintah Kota Batu yang mengintegrasikan areal demplot UPSA ini menjadi kawasan agrowisata (AMKE=Areal Model Konservasi dan Edukasi),'' kata Menteri Siti.

Dalam rangkaian acara GNPDAS 2019, Menteri Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan kepada kelompok atau tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan DAS yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Bersama dengan Gubernur Jatim, jajaran KLHK, Pemprov, Pemkab, *Forkompimda* dan masyarakat, Menteri LHK melakukan penanaman pohon Macadamia. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah Indonesia terus memperbarui teknologi pemantauan cuaca dan iklim. Langkah ini penting agar kebijakan mitigasi perubahan iklim bisa ditentukan dengan tepat. Pembaruan teknologi itu juga penting untuk menentukan aksi-aksi adaptasi perubahan iklim yang diperlukan. 

Kepala Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Profesor Dwikorita Karnawati menyatakan gejala perubahan iklim sudah terjadi. Salah satunya bisa dilihat dari fenomena iklim El Nino dan La Nina. "Secara statistik periode ulang terjadinya El Nino-La Nina pada periode 1981-2019 mempunyai kecendrungan berulang semakin cepat dibandingkan periode 1950-1980," kata dia saat menjadi pembicara di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP UNFCCC ke 25 di Madrid, Spanyol, Rabu (4/12/2019).

Perubahan iklim yang terjadi adalah buntut dari terus meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. 

Menurut Dwikorita, konsentrasi gas rumah kaca (GRK) tercatat paling tinggi dalam sejarah dengan CO2 (karbondioksida) mencapai 405.5 ppm (part per million), CH4 (metana)  sebanyak 1859 ppb (part per billion) and N2O (dinitrogen monosida) mencapai 329.9 ppb. Catatan tersebut berarti konsentrasi GRK sudah  mencapai masing-masing 146%, 257% dan 122% di atas masa pra revolusi industri. 

Menghadapi situasi tersebut, Indonesia terus memperbaiki teknologi pemantauan iklim dan cuaca. Sistem observasi yang ada di lapangan diperkuat dengan dukungan sistem informasi. Ini bisa memberikan hasil pemantauan iklim dan cuaca sesuai kebutuhan masyarakat.

Berkat pembaruan teknologi pemantauan itu, prediksi yang awalnya hanya bisa dalam jangka waktu tiga sampai empat dasarian -sepuluh harian berturut turut-, kini bisa dilakukan hingga tiga bulan ke depan. Indonesia kini juga bisa membangun sistem peringatan dini cuaca dan iklim mulai dari prediksi terjadinya banjir, kekeringan, hingga kemungkinan mewabahnya penyakit demam berdarah akibat perubahan iklim.

Dwikorita mengatakan,  penggunaan teknologi pemantauan terbaru penting agar masyarakat yang terdampak perubahan iklim juga bisa melakukan adaptasi. Menurut dia, petani dan nelayan adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Dia menjelaskan, petani Indonesia dulu berpegangan pada pengetahuan lokal yang disebut pranoto mongso. Pengetahuan ini memberi panduan petani terkait waktu tanam, jenis tanaman dan berbagai hal tentang budidaya pertanian lainnya. "Namun perubahan iklim telah membuat disrupsi pranoto mongso. Ketika masuk waktu tanam, malah tidak bisa karena tidak turun hujan," katanya.

Merespon situasi tersebut sudah dikembangkan Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk meningkatan adaptasi petani dan nelayan terhadap perubahan iklim. Petani akan dibimbing untuk mengembangkan pola budidaya pertanian baru menyesuaikan perubahan iklim yang terjadi. Sementara nelayan akan mendapat pembinaan sehingga bisa memahami cuaca lautan lebih baik dan mengetahui lokasi keberadaan ikan (fishing ground. "Ini mengubah paradigma nelayan dari 'mencari ikan' menjadi 'menangkap ikan'," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Informasi dan Geospasial Profesor Hassanuddin Z Abidin menuturkan, informasi geospasial sangat bermanfaat untuk manajemen pengurangan risiko kebencanaan.

Menurut Hassanudin, Indonesia secara alami rawan dengan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Bencana alam terkait hidrometerologi seperti banjir longsor serta kekeringan dan kebakaran lahan menjadi tren pada periode tahun 2003-2018. Padahal, sekitar 40% penduduk Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana. "Informasi spasial seperti peta dasar dan tematik mendukung pengurangan risiko bencana," katanya. 

Informasi tentang kebencanaan disampaikan melalui Portal Geospasial (http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web). Sumber data informasi tersebut berasal dari masing-masing kementerian, termasuk KLHK. Portal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun transparansi data dan informasi melalui kebijakan One Map Policy yang antara lain menghasilkan Satu Data rujukan nasional

Program yang dilaksanakan oleh BMKG dan BIG tersebut, sejalan dengan upaya KLHK dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan penerapan pola hidup rendah emisi GRK melalui pelaksanaan Program Kampung iKlim (ProKlim).

Menurut KLHK sejumlah 2.086 lokasi setingkat Desa/Kelurahan dan Dusun/RW telah teregistrasi srbagai Kampung Iklim. Baru-baru ini KLHK memberikan penghargaan kepada sejumlah 187 penerima Trophy -184 Kategori ProKlim Utama dan 3 Kategori ProKlim Lestari-.

Hassanudin melanjutkan, pihaknya juga bisa menyediakan informasi terkait cadangan karbon di lapangan untuk mendukung diperolehnya kebijakan pengelolaan lahan yang tepat.(Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Sidoarjo) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan, Kementerian LHK telah mengambil sampel telur dan memulai focus group discussions (FGD) para ahli yang dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, pada tanggal 29 dan 30 November lalu.

Siti mengatakan, studi mendalam kandungan dioksin dalam telur ayam di Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo akan terus didalami. 

Hal ini dilakukan guna memperoleh kebenaran atas issue sebagai hasil kajian independen berbasis scientific yang memenuhi standar dan kaidah-kaidah ilmiah.

"Ini penting, karena pemberitaan yang telah tersebar itu telah memberi pengaruh kepada  masyarakat sehingga kami memandang perlu untuk mendalaminya," kata Siti, di Jakarta, Selasa (03/12)

Selain itu, menurut Siti penelitian dan kajian studi ini juga dilakukan untuk pemulihan lingkungan akibat rantai pasok bahan baku impor kertas yang mengandung sampah dan limbah dari Amerika, Australia, Jerman dan lain-lain.

"Studi ini juga akan mencakup aspek Sosial-Ekonomi di Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto dan Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo," tambah Siti. 

Lebih lanjut, Siti menjelaskan sejumlah indikasi dan gambaran awal tentang situasi dan kondisi lapangan sudah dapat terlihat dan perlu dikritisi terkait penelitian yang dilakukan dan diekspose secara luas termasuk oleh New York Times.

"Seperti misalnya mengenai jumlah sampel yang tidak merepresentasikan kondisi secara utuh, protokol sampling dan uji laboratorium. Demikian pula dalam kaitan sifat dan karakteristik hewan ujinya, seperti ayam. Hal-hal seperti ini antara lain yang harus didalami dan perlu dikonfirmasi dengan data dan evaluasi hasil sampling serta uji laboratorium," kata Siti. 

KLHK juga akan meminta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut, khususnya untuk isu dioxin yang  meresahkan masyarakat. 

Minggu pekan lalu, tim KLHK beserta para peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo.

Pembahasan Mendalam Dioksin

Sementara itu, sebagai langkah lanjutan, akhir minggu lalu juga dilakukan focus expert group discussion, langsung dipimpin oleh Menteri LHK dan dihadiri para ahli serta pakar-pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), BPPT, dan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah (Puslabfor Polda) Jawa Timur.
Disamping itu, diskusi ini juga dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta stakeholder terkait lainnya.

"Dalam diskusi dibahas secara mendalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dioksin serta persoalan-persoalan sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat," ungkap Siti.
Langkah-langkah kongkrit telah disiapkan dan penelitian lapangan telah diawali untuk studi kimia dioxine dan lingkungan yang  dipimpin oleh Dr Setyo Gunawan dari ITS serta segera diturunkan tim studi sosek dalam rangka pemulihan yang dipimpin oleh Dr. Setyo Moersidik dari UI.

Sementara itu, Pakar kehewanan dari Universitas Airlangga,  Lazuardi menjelaskan, ayam merupakan hewan sensitif,  sehingga secara teori ayam akan mati terlebih dahulu sebelum racun masuk ke dalam telur. 

"Kalau kita lihat jenis hewan yang dipakai sebagai uji yaitu ayam, sebenarnya ayam itu adalah hewan yang sensitif, dan bisa-bisa ayamnya mati duluan secara teori sebelum racunnya masuk ke telur, meskipun bisa saja ada teori akumulasi. Inilah yang juga akan  didalami secara ilmiah," ujarnya. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Senin 2 Desember 2019. Pada pembukaan Konferensi Perubahan Iklim ke 25 (COP25), Senin 2 Desember 2019, Anggota DPR RI yang sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin hadir bersama Wakil Menteri LHK, Alue Dohong.

Kedatangan perwakilan dari lembaga legislatif tersebut disambut baik oleh Delegasi Indonesia. Kehadiran anggota legislatif pada keikutsertaan Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim diharapkan dapat membantu upaya Indonesia dalam melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim yang lebih besar lagi khususnya dalam membangun dukungan di bidang politik.

Sebagai Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim ini, Cak Imin juga dijadwalkan akan membuka Paviliun Indonesia pada hari Rabu 4 Desember 2019. Selain itu Cak Imin akan menjadi keynote speaker dalam salah satu forum di Paviliun Indonesia dengan materi berjudul Collaborative Climate Action,Legislative and Executive Continuous Supports.

"Dengan pertemuan COP25 ini kita berkewajiban membuat aksi nyata. Mau tidak mau semua terlibat mengurangi pemanasan global dengan melibatkan semua pihak," ujar Cak Imin sesaat sebelum mengikuti pembukaan COP 25 yang diikuti oleh kurang lebih 197 negara.

Cak Imin pun menambahkan jika Delegasi Indonesia harus lebih banyak mendorong keterlibatan politikus, tokoh-tokoh berpengaruh  dan tokoh organisasi keagamaan termasuk di DPR dalam mengawal dan membantu upaya Indonesia menanggulangi perubahan iklim.

Cak Imin pun berpesan agar partisipasi Indonesia di Konferensi ini harus lebih berambisi lagi, karena menurutnya posisi Indonesia sangat strategis dalam upaya pengendalian persediaan iklim. Hutan Indonesia yang begitu luas harus bisa menjadi kekuatan kita dalam berdiplomasi dengan negara-negara lain khususnya negara maju dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Sejalan dengan itu, satu hari sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan dampak perubahan iklim akan semakin cepat, dan meminta pemerintah negara-negara di dunia untuk menunjukkan peningkatan ambisi dan komitmen dalam penanggulangan perubahan iklim.

"Bencana alam terkait iklim menjadi lebih sering, lebih mematikan, lebih merusak, dengan meningkatnya biaya manusia dan keuangan. Kekeringan di beberapa bagian dunia berkembang dengan laju yang mengkhawatirkan menghancurkan habitat manusia dan membahayakan keamanan pangan. Setiap tahun, polusi udara, terkait dengan perubahan iklim, membunuh tujuh juta orang. Perubahan iklim telah menjadi ancaman dramatis bagi kesehatan dan keamanan manusia," ujarnya

Dirinya memperingatkan jika ancaman perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, namun merupakan ancaman yang sudah dihadapi manusia pada saat sekarang dan menyebabkan krisis global. Arahan para peneliti untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius harus terus di diusahakan bersama. Oleh karenanya perilaku manusia harus diubah dalam memperlakukan alam.

"Hari ini, dunia akan memproduksi 120 persen lebih banyak bahan bakar fosil daripada konsisten dengan jalur 1,5 derajat. Dan, untuk batubara, angkanya 280 persen. Tetapi komunitas ilmiah juga memberi tahu kita bahwa peta jalan untuk tetap di bawah 1,5 derajat masih dalam jangkauan, "katanya.

Perilaku politik di sebuah negara menurutnya sangat penting dalam mendorong keberhasilan upaya penanggulangan perubahan iklim. Saat ini kemauan politik dirasakan masih kurang dalam memandang penting upaya pengendalian perubahan iklim. Penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan subsidi bahan bakar fosil sedikitnya telah menunjukan kurangnya komitmen politik sebuah negara dalam mendukung usaha global dalam pengendalian perubahan iklim.

Untuk itu menurutnya penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan untuk mencapai tujuan penurunan suhu yang lebih ambisius dari Perjanjian Paris. hal ini untuk mengamankan komitmen nasional yang lebih ambisius, terutama dari penghasil emisi gas rumah kaca utama, agar segera mulai mengurangi emisi gas rumah kaca dengan kecepatan yang konsisten untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

Pada hari pertama setelah pembukaan konferensi ini, telah dilakukan pembahasan tentang loss and damage, Tranparancy. and MRV, Response and Measures.(Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Spanyol) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Duhong Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aule Duhong memimpin delegasi Indonesia dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP25) yang diselenggarakan di Kota Madrid,Spanyol.
Gelaran Madrid Climate Change Conference ini akan berlangsung hingga 13 Desember mendatang.

"Jelang tahun 2020 adalah time for actions.Kita siap mengimplementasikan Paris Agreement," kata Wamen Alue Dohong, saat ditemui disela-sela persiapan Konferensi Perubahan Iklim di Kota Madrid yang diikuti berbagai negara dari berbagai penjuru dunia.

Dua Misi Indonesia di Ajang Konferensi Perubahan Iklim di Madrid Spanyol
Wamen menjelaskan, aspek yang paling krusial dalam gelaran COP25 kali ini adalah tentang artikel 6 yang disepakati dalam Paris Agreement.

Paris Agreement merupakan kesepakatan global penanggulangan iklim pasca tahun 2020. Wamen memastikan, mulai Januari 2020 Paris Agreement memasuki tahap implementasi. Indonesia, jauh sebelum Nationally determined contributions (NDC) atau kontribusi secara nasional terkait target penurunan emisi nasional,telah dibuktikan untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen atas upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

"Dan tentu mekanisme pasar ini bisanya yang paling hangat negosiasinya. Karena kegunaan mekanisme pasar dalam mencapai Paris Agreement itu, sangat dinamis," ujar Wamen Duhong.

Kita berharap COP 25 ini ada kejelasan (tentang) mekanisme itu," lanjutnya.

Paris Agreement salah satunya menetapkan tujuan ambisius untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat celcius. Sambil mengejar upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat celcius. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 2/12/2019. 
Manggala Agni KLHK menerima apresiasi atas peran dan kontribusinya sebagai anggota satuan tugas darat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. 

Apresiasi ini diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, pada acara Penutupan Posko Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Santika Premiere Palembang (1/12/2019). 

Apresiasi kepada Manggala Agni ini diterima oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Sumatera.

Kepala Balai PPIKHL Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan ini. Apresiasi ini sebagai penyemangat kawan-kawan Manggala Agni, dan pihak lainnya dalam Satgas Pengendalian Karhutla yang telah berjibaku memadamkan api di lapangan.

"Penghargaan ini untuk semua manggala agni yg sudah bekerja keras di lapangan, Kami berharap kerja sama dan koordinasi yang sudah berjalan baik ini bisa ditingkatkan sehingga dalam melaksanakan tugas kedepannya dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.

"Kami juga berharap, upaya pencegahan lebih diutamakan, seperti patroli terpadu yang sudah empat tahun bisa lebih diintensifkan lagi dengan berfokus pada desa-desa rawan yang terjadi kebakaran berulang", ungkap Ferdian.

Pada acara yang juga di hadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penanganan Karhutla di Sumsel dengan baik, sehingga hari ini Posko Satgas Karhutla yang sudah bertugas selama lima bulan dapat ditutup dengan capaian yang memuaskan.

"Saya, Gubernur Sumsel mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian Karhutla di Sumsel. Termasuk semua corporate yang sudah membantu Satgas Karhutla mulai dari personel hingga peralatan yang diterjunkan untuk pengendalian Karhutla di Sumsel", ujarnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan bahwa apresiasi ini adalah sebagai wujud penghargaan atas sinergi yang baik para pihak di Sumsel dalam upaya untuk menjaga wilayah Sumatera Selatan dari kebakaran hutan dan lahan.

"Kami mengapresiasi penanganan Karhutla di Sumatera Selatan yang dilakukan secara bersinergi dan berkoordinasi antar para pihak, baik antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, korporasi, dan masyarakat untuk mengendalikan karhutla," ucap Raffles.

Di Sumatera Selatan, KLHK menempatkan empat Daerah Operasional (Daops) Manggala Agni yang berada di Banyuasin, Lahat, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir, dengan total pasukan sebanyak 243 personil yang menjadi kekuatan utama dalam Satgas Darat. Sementara Satgas Udara, pada tahun ini menyiagakan 17 pesawat dan helikopter yang rutin melakukan patroli udara. Satgas udara juga melakukan telah water bombing sebanyak 25.851 sortie dan menjatuhkan air sekurangnya 108 juta air, serta hujan buatan dengan menaburkan 46 ton garam dan 27 ton kapur di wilayah rawan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (28/11/2019). 
KLHK pada tahun 2019 ini kembali memberikan anugerah untuk Tokoh Hutan Sosial sebagai bentuk penghargaan terhadap stakeholder yang berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan program Perhutanan Sosial. Pemberian Apresiasi ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada tahun 2018 yang lalu, KLHK juga memberikan penghargaan yang sama.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki memberikan penghargaan ini kepada tokoh terpilih di Jakarta (28/11). Dari hasil penilaian tim juri terhadap calon yang memenuhi kriteria tersebut dilakukan verifikasi lapangan. Dari hari verifikasi lapangan, Tim Juri menyepakati untuk  Penerima Apresiasi Tokoh Hutan Sosial 2019  diberikan kepada 9 (sembilan) Tokoh Hutan Sosial, dan  4 (empat) Tokoh Penggerak (level kebijakan), 4 (empat) Tokoh Penggerak Level Pendamping Tapak dan 3 (tiga) Tokoh Penggerak Level Microfinance.

"Ini kali kedua dilakukan penilaian untuk toko-tokoh dan akan terus dilakukan, karena dengan ketokohan dengan role play, kita langsung menyaksikan, mengalami dan mengambil mencontoh dari apa itu praktek hutan sosial, yang bisa di dalami lebih jauh  makna dan keterlibatan kesehariannya", ungkap menteri Siti dalam arahannya usai memberikan piagam kepada para tokoh Hutan Sosial.

Menteri Siti kemudian menjelaskan bahwa Hutan Sosial  sebagai wahana perwujudan Indonesia Maju dengan optimisme dan resiliensi nasional. Optimisme dan resiliensi tersebut sangat penting untuk menjadikan Indonesia Maju. 

"Lahirnya tokoh-tokoh dalam Perhutanan Sosial memberikan jalan, sekaligus sebagai contoh bagaimana dengan role play, contoh yang baik, optimis dan resilience, kita membangun Perhutanan Sosial dan terus berkembang menjadi Indonesia Maju", jelas Menteri Siti.

Menteri Koperasi dan UKM menerangkan bahwa melalui Hutan Sosial dapat memunculkan kekuatan ekonomi di masyarakat yang akan menjadi pusat ekonomi baru di daerah-daerah. "Tugas Menteri Siti ini mulia sekali, membantu masyarakat, kami akan terus bekerja sama untuk membangun ekonomi karena Presiden memerintahkan kepada kami untuk bekerja lintas sektor", terang Menteri Teten Masduki.

Apresiasi Tokoh Hutan Sosial Tahun 2019  diberikan kepada kelompok masyarakat dan para penggerak perhutanan sosial, baik dalam level kebijakan, pendamping tapak maupun level microfinance, yang telah menunjukkan keberhasilan dan memberikan sumbangsih nyata dalam mendukung program Perhutanan Sosial. Melalui tokoh Hutan Sosial diharapkan dapat  menjadi inspirasi dan motivasi  bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mendukung program perhutanan sosial, sehingga tujuan perhutanan sosial dapat tercapai yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Penilaian untuk Tokoh Hutan Sosial 2019 dilakukan oleh 9 (sembilan) Tim Juri Independen yang terdiri 9 dari unsur yaitu pemerintah, akademisi, praktisi/penggiat Hutan Sosial, LSM, dan media. Mekanismen penilaian dilakukan melalui usulan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal KLHK, Dinas yang membidangi Kehutanan di Propinsi dan Mitra Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Tim teknis  telah menerima 89 dokumen  yang terdiri dari 71 usulan tokoh dan kelompok pemegang izin perhutanan sosial dan 18 tokoh supporting program perhutanan sosial. Selanjutnya dari usulan tersebut dilakukan seleksi.

Kriteria untuk Kategori Tokoh Hutan Sosial terhadap calon penerima apresiasi adalah pemegang ijin Perhutanan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat, memiliki leadership tehadap pengembangan kegiatan perhutanan sosial, telah berjejaring dengan berbagai pihak, serta kegiatan yang dilakukan telah memiliki dampak terhadap  kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk  Tokoh Penggerak Hutan Sosial,  kritera penerima apresiasi adalah calon telah berhasil dalam mendukung program Perhutanan Sosial dan memberikan sumbangsih nyata di level kebijakan/ microfinance/ pendampingan  ditingkat tapak. 

Apresiasi Kategori Tokoh Perhutanan Sosial 2019:
(1) Lembaga Pengelola Hutan Nagari Taram (Hutan Desa), Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.
(2) BUMDES Eka Giri Karya Utama LPHD Wanagiri (Hutan Desa), Kabupaten Buleleng – Bali.
(3) Kelompok Tani Hutan Sedyo Rukun (Hutan Kemasyarakatan), Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.
(4) HKm Wana Lestari Nagari Indudur (Hutan Kemasyarakatan), Solok, Sumatera Barat.
(5) Gapoktanhut Lempuing Jaya (Hutan Tanaman Rakyat), Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
(6) KSU Kompak Sejahtera (Kemitraan Kehutanan), Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
(7) Kelompok Tani Hutan Mandalagiri (IPHPS), Kabupaten Garut, Jawa Barat.
(8) Kelompok Tani Nelayan Derawa (Kemitraan Konservasi), Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
(9) Masyarakat Hukum Adat Pikul (Hutan Adat), Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Apresiasi Kategori Tokoh Penggerak Perhutanan Sosial 2019:
Level Kebijakan
(1) Prof.Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc., Gubernur Sumatera Barat
(2) Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr., Gubernur Sulawesi Selatan
(3) Ir. Andi Misbawati A. Wawo, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba
(4) Ir. Warsito, Wakil Ketua Pokja PPS Provinsi Lampung

Tokoh Penggerak Perhutanan Sosial Level Pendamping Tapak
(1) Dedy Ilhamsyah, S.I.Kom, Polisi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(2) Onna Samada, Tokoh Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
(3) Nia Ramdhaniaty (Alm), Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat Rimbawan Muda Indonesia
(4) Elimarni, S.Sos., Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Tokoh Penggerak Perhutanan Sosial Level Microfinance
(1) Ahmad Baiquni, Bank BNI
(2) Catur Budi Harto, Bank BRI
(3) Alexandra Askandar, Bank Mandiri

Turut hadir pada acara penganugerahan ini, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KLHK dan Kementerian Koperasi UKM, Kepala Badan Restorasi Gambut, CEO Tempo Media Group dan Pemimpin Redaksi Koran Tempo. Perwakilan Duta Besar negara sahabat, serta para penggiat Hutan Sosial dari seluruh Indonesia.(Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat 29 November 2019. Membudayakan cinta lingkungan sejak dini, KLHK menyelenggarakan Pelatihan Polisi Cilik LHK. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak "160 siswa dari berbagai sekolah dasar" untuk berlatih menjadi polisi cilik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada pelatihan ini para polisi cilik LHK ini akan diberikan materi terkait apa saja wujud perilaku yang mencerminkan kecintaan pada lingkungan dan kehutanan seperti  mengurangi penggunaan sampah plastik, tidak buang sampah di sungai, melakukan penanaman pohon pada lahan kritis/ tidak bervegetasi, tidak membakar sampah sembarangan yang dan lain sebagainya, serta materi dasar tentang tugas-tugas polisi kehutanan dan "penegakan hukum yang dibawakan oleh Instruktur dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum LHK dan Kepolisian Republik Indonesia."

Menteri LHK Siti Nurbaya pada acara tersebut menyampaikan, "Dengan pelatihan 160 Polisi Cilik LHK ini, diharapkan dapat menanamkan kepada mereka nilai disiplin diri, taat hukum, berperilaku mencintai lingkungan hidup dan hutan serta siap untuk menjadi polisi, menegur, mengingatkan, dan menjelaskan terhadap teman, keluarga dan warga masyarakat lainnya yg melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan".

"Teguran/peringatan dan penjelasan serta contoh berperilaku mencintai lingkungan hidup dan kehutanan dengan gaya khas dari anak-anak diharapkan bisa menyentuh kesadaran para orang tua dan dapat diikuti oleh teman-teman sebayanya untuk berbuat hal-hal yg sama", terang Menteri Siti.

"Kegiatan patroli Polisi Cilik LHK ini selanjutnya diharapkan dapat mewarnai kegiatan-kegiatan Kementerian LHK dlm pengembangan generasi muda lingkungan dan menjadikan champion-champion dimasa yang akan datang" tambah Menteri Siti.

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BP2SDM) KLHK, Helmi Basalamah, dalam sambutannya membuka acara ini, di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc, Jakarta, Jumat (29/11) menyatakan, "Adik-adik adalah motivator untuk penggerak teman2 yg lain ntuk menjadi orang -orang yang peduli lingkungan".

Pelatihan ini merupakan cara penanaman kedisiplinan, nilai peduli lingkungan dan hutan sejak dini. Sebagai Polisi Cilik LHK mereka akan menjadi kader lingkungan hidup muda yang mampu menjaga, memelihara dan berperilaku ramah lingkungan, serta mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi teman, keluarga dan masyarakat disekitarnya melalui perilaku ramah lingkungan. 

Selain itu pelatihan Polisi Cilik LHK ini diharapkan mampu menghentikan perilaku yang tidak ramah lingkungan paling tidak di lingkungan keluarganya, teman-teman di sekolahnya, dan masyarakat di sekitarnya.(Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jenewa) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 26 Nopember 2019.
Melalui rapat pleno ke 2 COP-3 Konvensi Minamata di Jenewa, secara akmalasi Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata. Pertemuan Internasional ini rencananya akan digelar di Bali pada tahun 2021 mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan bahwa bagi Indonesia penting menjadi tuan rumah, dimana kompleksitas persoalan merkuri cukup tinggi. Indonesia mempunyai atensi khusus terhadap Merkuri, terutama sejak tahun 2015 saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maluku.

"Dengan kompleksitas persoalan merkuri yang cukup tinggi dan komitmen kuat Indonesia menghapus penggunaan merkuri, kepercayaan yang diberikan menjadi tuan rumah ini memiliki arti penting," ungkap Menteri Siti sesaat setelah menerima keputusan rapat Pleno.

Menteri Siti melanjutkan, kasus merkuri bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan illegal. "Kita ketahui banyak masalahnya dan banyak juga korbannya dan untuk itulah Presiden pada saat Rapat Terbatas Kabinet tahun 2017, menegaskan untuk diatasi dan dicegah dampak merkuri dan merebaknya penyakit", jelas Menteri Siti.

Berbagai langkah cepat dilakukan, hingga puncaknya pada 20 September 2017, Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2017. 

Tahun 2018, Pemerintah mulai merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Tahun 2019, resmi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM, dan menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri.

Peraturan Presiden menetapkan target pengurangan penggunaan merkuri di sektor manufaktur sebesar 50% dari level saat ini pada tahun 2030 dan di sektor energi sebesar 33,2% dari level saat ini pada tahun 2030.

"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai host COP-4, menjadi sinyal penting dalam rangka tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk lakukan pemulihan lingkungan. Ini juga menjadi cerminan dari komitmen serius Indonesia untuk menghilangkan merkuri," ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Diharapkan pada COP-4 nantinya, sejumlah besar negara pihak, masyarakat sipil, industri, komunitas akademik, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk media dapat berbagi pengalaman, bertukar pandangan, dan mengumpulkan dukungan global sebanyak mungkin untuk mengatasi merkuri. Indonesia akan memetik manfaat dari berbagai event internasional yang  dilangsungkan di Indonesia.

Konferensi COP Minamata merupakan agenda dua tahunan sebagai respon masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dalam menghadapi dampak penggunaan, emisi, dan lepasan merkuri terhadap kesehatan manusia dan ke lingkungan hidup. Sampai saat ini, telah terdapat 114 negara pihak pada Konvensi Minamata. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa 26 November 2019. Membuka workshop bertajuk Menuju Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pendekatan Landscape, di Jakarta (26/11), Wakil Menteri LHK, Alue Dohong menyebutkan jika keberhasilan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak bisa dilakukan hanya bergantung dari usaha Pemerintah semata, dukungan dan kontribusi masyarakat secara umum serta dunia bisnis akan membantu pencapaian target atas komitmen tersebut.

"Untuk mencapai itu tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah, harus melibatkan pihak lain baik masyarakat maupun sektor bisnis. Saya ingin sektor bisnis itu bisa melakukan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan melalui triple bottom line, yaitu: people, planet, and profit," tegas Wamen Aluo Dohong

Selanjutnya terkait Penurunan emisi GRK melalui pendekatan landscape yang menjadi salah satu kunci yang diharapkan untuk  untuk menurunkan emisi GRK, secara umum akan mengatur agar semua kegiatan pembangunan yang berbasis lahan dikerjakan dengan prinsip-prinsip rendah emisi. Program penurunan emisi GRK yang berbasis landscape ini pun menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam upaya penurunan tersebut.

Program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) yang merupakan inisiatif multilateral yang  didukung oleh negara donor dan dikelola oleh World Bank, akan  mendukung dan memberikan insentif terhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, termasuk didalamnya REDD+, climate smart agriculture dan smarter land use planning and policies. 

Melalui program BioCF ISFL ini, pemerintah mengembangkan berbagai kegiatan pengurangan emisi GRK yang akan fokus pada penguatan kebijakan dan mendukung pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. Target penurunan emisi GRK yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebesar 14 juta ton CO2e untuk periode 6 tahun ke depan.

Wamen Alue Dohong mengingatkan bahwa pasca tahun 2020 adalah saatnya aksi untuk pengendalian perubahan iklim untuk diimplementasikan. "Mulai Januari 2020 adalah implementasi Paris Agreement, istilahnya Time For Action, negosiasi sudah selesai saatnya beraksi mengatasi perubahan iklim," imbuh Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue pun menekankan jika pemanasan global harus dijaga agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius dibanding masa Pra Industri, sesuai kesepakatan masyarakat global pada tahun 2015 di Paris  melalui Persetujuan Paris.

Kemudian pada workshop ini Provinsi Jambi diusulkan untuk menjadi lokasi proyek penurunan emisi GRK melalui pendekatan landscape melalui program BioCF ISFL dengan fokus pada kegiatan REDD+ dan Smart Agriculture. Provinsi Jambi  memiliki sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditi unggulan dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan petani Jambi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. 

Sebagai Provinsi yang sudah mulai menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi hijau, pengembangan komoditas-komoditas penting di Jambi diarahkan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam supply chainnya, antara lain melalui upaya-upaya sertifikasi telah dilakukan atau standard-standard yang dalam pemenuhan prinsip pelestarian. Untuk itu, diperlukan sinergitas dari berbagai pihak termasuk didalamnya keterlibatan sektor swasta.

Sinergitas antarpihak tersebut dituangkan ke dalam Agenda Bersama antarpihak. Agenda Bersama ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak bagaimana interaksi antarpihak dalam penurunan emisi GRK berbasis lahan karena peran dari masing-masing pihak telah terpetakan. Diharapkan intervensi yang dilakukan oleh semua pihak tidak Bussines As Usual (BAU) activities.

Implementasi REDD+ secara penuh ini, tidak saja ditujukan untuk menurunkan emisi GRK, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Pendekatan landscape dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan emisi GRK, khususnya untuk kegiatan-kegiatan berbasis lahan.

Komitmen Indonesia untuk berkontribusi menurunkan emisi GRK nasional adalah sebesar 29% dari BAU pada tahun 2030 dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional melalui kegiatan penurunan di 5 (lima) sektor yaitu energi, kehutanan, limbah, IPPU dan Pertanian. Komitmen tersebut telah menjadi target yang  dituangkan dalam Nationally determined Contributions (NDC) Indonesia sesuai Persetujuan Paris pada tahun 2016 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Yogyakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa 26 November 2019. Sebagai salah satu Negara anggota G20, sudah saatnya Indonesia membantu negara lain sebagaimana tercermin dengan pendirian Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau Indonesian Aid pada Oktober 2019.

KLHK saat ini sedang menjalankan program pengembangan kapasitas kepada Pegawai Kehutanan Republik Fiji dan Republik Demokratik Timor Leste melalui Program magang di Yogyakarta dan Solo. Internship Programme on Forest Biotechnology and Landslide Mitigation dilaksanakan selama 8 hari dimulai 25 November 2019 s.d. 1 Desember 2019. Program ini diikuti oleh 3 peserta dari Fiji dan 3 peserta dari Timor Leste. Kegiatan diselenggarakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemulian Tanaman Hutan (P2BPTH) di Yogyakarta dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengendalian DAS di Solo. Program magang ini dilakukan di kelas, laboratorium, dan lapangan.

Pada tanggal 25 November 2019 Kepala Balai Besar P2BHPT yang diwakili oleh Arief Nirsatmanto, didampingi Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK, Teguh Rahardja, membuka program ini. Pada sesi pembukaan, wakil Fiji dan Timor Leste menyampaikan informasi kehutanan di negara-nya masing-masing, keduanya berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan Indonesia secara bilateral. Fiji ingin dukungan Indonesia dalam pengembangan kapasitas di bidang penelitian dan pengembangan, teknologi benih, kultur jaringan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kerjasama internasional. Sementara itu Timor Leste menyampaikan harapan agar kerja sama yang ada untuk ditingkatkan, mengingat sebagai negara baru Timor Leste masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam bidang kehutanan bagi pegawai dan masyarakat.
Internship programme ini merupakan implementasi kerja sama bilateral, baik dengan Fiji ataupun Timor Leste. Kerja sama dengan Fiji dimulai sejak ditandatangani Memorandum Saling Pengertian di bidang kerjasama kehutanan pada 24 April 2018.  "MoU tersebut ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Menteri Kehutanan Fiji di kota Yogyakarta ini, disela-sela pertemuan Asia Pacific Rainforest Summit tahun lalu," demikian Teguh Rahardja menyampaikan. Salah satu implementasi kerja sama yang telah terlaksana adalah kegiatan pertemuan bilateral teknis kehutanan 4 Oktober 2018 yang antara lain mencakup metode pengendalian bencana longsor, dan dilanjutkan dengan Wood Carving Training Programme in Fiji  yang telah dilaksanakan pada 5-13 Oktober 2018 di Fiji dengan melibatkan dua ahli ukir kayu dari Bali sebagai pengajar.

Sedangkan kerja sama dengan Timor Leste sudah menginjak tahun terakhir Memorandum Saling Pengertian antara KLHK dengan Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste di bidang kehutanan. Bantuan yang telah diberikan kepada Timor Leste: Beasiswa bagi Siswa Timor Leste untuk sekolah di SMKN Kehutanan, sampai saat ini 4 sudah lulus, 20 sedang belajar, dan 5 lagi akan mulai di tahun 2020. Diklat teknis kehutanan bagi pegawai Negeri Timor Leste di Indonesia. 

Melihat antusiasme peserta, kegiatan ini dilihat sangat memberikan manfaat bagi kedua Negara tersebut. Para peserta dapat saling bertukar pikiran, dan pengalaman dalam pengelolaan hutan lestari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas di forum internasional. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) – Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono pada saat menghadiri Konvensi Pertama Badan Kejuruan Teknik Kehutanan oleh Persatuan Insinyur Indonesia di Cimanggis, Depok (27/11), mengutarakan bahwa KLHK memiliki sasaran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, KLHK juga memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, serta melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Bambang menyatakan bahwa sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang menguasai pengetahuan dan teknologi.
"Dalam upaya untuk memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan SDM yang professional dalam hal ini Insinyur profesional sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran", ujar Bambang dalam pidatonya.
Dalam mendukung SDM bidang Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK), khususnya Profesi Insinyur, telah ditandatangai Nota Kesepahaman antara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Menteri LHK dengan No. 4/M/NK/2018, PKS.5/MENLHK/P2SDM/KUM.3/8/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur Bidang LHK pada tanggal 29 Agustus 2018 lalu.
Juga telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia KLHK dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti Nomor T/1545/C/HK.04.03/2019 dan Nomor PKS.01/P2SDM/SET.0/9/2019 tentang Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur Bidang Kehutanan pada 10 September 2019.
Dalam nota kesepahaman tersebut telah dijabarkan pokok-pokok kesepahaman berupa penguatan kelembagaan Program Profesi Insinyur melalui dukungan Kemenristekdikti dan KLHK.
Adapun dukungan Kemenristekdikti adalah menetapkan pedoman teknis pembelajaran dan pemagangan Program Profesi Insinyur serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Program Profesi Insinyur.
Sementara, KLHK dapat memberikan dukungan berupa fasilitasi penyiapan insinyur profesional sebagai mentor pada Program Profesi Insinyur bidang LHK serta fasilitasi dan evaluasi pemagangan bagi peserta didik Program Profesi Insinyur bidang LHK.
Melalui Konvensi yang diselnggarakan oleh PII ini, Bambang mengharapkan dapat mendukung akselerasi program profesi insinyur yang sangat strategis di era persaingan global saat ini.
"Untuk itu saya harapkan profesi insinyur ini dapat segera kita implementasikan untuk mempersiapkan SDM kita agar mampu berkompetensi", tutup Bambang. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menjadi Pembina Upacara Hari Guru Nasional Ke-74, di Lapangan Apel Yayasan Pendidikan Harapan (Yaspendar), Senin (25/11/2019). Dalam amanatnya, disampaikan bahwasanya guru Indonesia memiliki tugas yang termulia sekaligus yang tersulit.

"Hal ini karena guru bertugas untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Guru ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas. Tetapi waktunya habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas," ujarnya membacakan amanat Kemendikbud RI, Nadiem Makarim.

Mardiaz juga menyebutkan, guru mengetahui betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian. "Tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Guru juga ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya. Tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan tersebut. Guru juga tahu bahwa di dunia nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal," jelasnya.

Lanjut Mardiaz, Guru juga tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Guru ingin setiap murid terinspirasi, tetapi tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. "Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, kita akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia," tuturnya.

Mardiaz mengatakan, dalam amanat Kemendikbud RI menekankan, demi perubahan kecil di kelas, dia mengimbau kepada guru untuk mengajak murid berdiskusi, bukan hanya mendengar. "Sebagai generasi millenial yang mengikuti perkembangan zaman, para murid lebih cenderung memikirkan individualnya saja. Namun generasi millenial juga memiliki rasa percaya diri, dan senang mengekspresikan diri, serta tidak ketinggalan teknologi. Sehingga harus dapat memanfaatkan perkembangan zaman secara positif," terangnya. 

Selain itu, dalam kesempatan ini Mardiaz juga menyampaikan agar sekolah dapat menyisihkan sedikit anggarannya untuk melakukan pengecekan tes narkoba terhadap Anak muridnya. Kepada para murid, baik SD, SMP, dan SMA, ia mengimbau agar bisa membentuk karakter yang baik guna terjauhi dari hal-hal buruk seperti geng motor dan lainnya.

"Kepada para guru apabila mendeteksi adanya paham radikal yang masuk kesekolah, agar segera dilakukan penelitian dan pencegahan. Namun apabila guru tidak mampu, supaya bisa langsung dilaporkan kepada Kepolisian untuk dilakukan tindak lanjut," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Yaspendar Medan Dr Tapiron Dang Niburan SE MSi, Dir Binmas Polda Sumut, Kasat Binmas Polrestabes Medan, Kasat Lantas, Polrestabes Medan, Kapolsek Medan Kota, seluruh Guru Yaspendar Medan, wali murid, para siswa dan lainnya. (Rn)

Views

INTAIKASUS.COM, (Belawan) - Kepala Kepolisan Resor Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH.MH menghadiri Upacara Hari Persatuan Guru Repoblik Indonesia (PGRI) ke 73, bersama Walikota Medan  Ir. Ahyar Nasution M.si di SMP Negeri 11 Medan, Senin (25/11/2019).
Bertindak Sebagai pemimpin Upacara Wali Kota Medan Ir. Ahkyar Nasution M.si. yang di hadiri Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH.MH, Kapolsek Medan Timur. Seluruh Camat di Kota medan dan Ratusan para guru Pendidik SD dan SMP  Negri se kota Medan.

Wali kota Medan Ir. Ahkyar Nasution M.si. mengatakan Kepada Seluruh Guru  dan Para Murit yang menjadi peserta Upacara," agar kita selalu tetap memegang tanggung jawab baik mengajar dan sebagai siwa murit di sekolah," katanya.

Lanjut Ahkyar, buat para guru harus bisa disiplin dalam menjalani tugas sebagai pengajar, karna Guru adalah cerminan masa depan untuk orang banyak, dan jangan sampai Guru mengajari murit nya yang tidak baik,  karna itu akan menjadi contoh mereka para murid-murid yang ada, " ucapnya.

Sambung Ahkyar, untuk para murid agar bisa mematuhi apa yang menjadi pelajaran di sekolah, Terutama dari ke disiplinan murid. Saya adalah mantan alumni SMP Negri 11  ini. Sewaktu saya belajar di sekolah ini dahulu, keadaan sekolah ini sangatlah jauh beda dengan ke adaan sekolah ini yang sekarang," sebutnya.

Ahkyar menjelaskan, dahulu sekolah ini masi rawa-rawa, dan setiap hari kami mencari tanah dan pasir untuk menimbun sekolah kami juga harus saling membantu sesama teman sekolah. Guru-guru kami yang ada dahulu pun berbuat hal yang sama, Saya ber pesan kepada semuanya," agar jangan pernah malu dan sungkan untuk berbuat kebaikan di sekolah, Saya yakin orang tua kita tidak akan marah kalau para murid berbuat untuk sekolahnya," jelasnya.

Dalam Upacara Bendera, tim Pasukan pengibar bendera (Paskibra) di lakukan oleh para Murid dari SMP Negeri 11, dengan sangat baik dan terdidik sehingga tidak mengalami kendala apapun.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH.MH dan Wali Kota Ir  Ahkyar Nasution M.si. menjadi Insfirasi bagi seluru peserta upacara, saat dalam suatu barisan sinergi para pejabat daerah Kota Medan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH.MH mengatakan,  meski teknologi informasi terus berkembang, tetapi peran Guru sebagai pendidik tidak akan tergantikan. Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi setiap peserta didik, " katanya.

Lanjut Kapolrea, Profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian, Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Tetapi menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupan, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak," ucapnya.

Kapolres menambahkan, semua peserta upacara, untuk berdoa agar martabat Guru semakin dijunjung tinggi seiring dengan meningkatnya profesionalisme, yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan dedikasi dalam menjalankan tugas," tambahnya. (Rina)
Views

INTAIKASUS.COM, (Dairi) - Kodim 0206/DR dalam kegiatan Binter Terpadu mengajak Pelajar dan Pemuda untuk lakukan Penghijauan dikawasan Danau Toba Desa Silalahi Kab. Dairi, Selasa (19/11/2019).

Kegiatan yang dihadiri oleh Camat Silalahi Esra Anak Ampun, mewakilai Komandan Kodim Pasiter Dim 0206/DR Lettu Arh. J. Pasaribu Kapos Polsek Silalahi Aiptu Marihat Munthe, Babinsa Srm S. Zidomi yg diikuti oleh  Pelajar SMP dan Pemuda ini di laksanakan guna meningkatkan kualitas kesadaran hidup manusia melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Alam juga untuk mengantisipasi bencana alam seperti Banjir, Longsor dan Pencemaran Lingkungan.

Dandim 0206/DR melalui Pasiter Kodim Letttu Arh. J. Pasaribu mengatakan, "Kegiatan penghijauan itu merupakan program kegiatan teritorial untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan Danau Toba khususnya di desa Silalahi kec. Silalahi sabungan Kab. Dairi", tegas Dandim.

Penanaman pohon yang dilakukan Kodim tidak lain untuk mendukung program pemerintah dalam gerakan penghijauan dan pelestarian kawasan wisata Danau Toba dan Program Binter Terpadu atas perintah Komando Atas, Ini merupakan solusi jangka panjang untuk melindungi tanah khususnya menghentikan erosi," kata Pasiter. (Penrem023)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah menghadiri rapat tertutup dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019). 

Rapat tertutup ini juga dihadiri seluruh Panglima Kodam (Pangdam) dan Komandan Korem (Danrem) di jajaran TNI AD di Indonesia.  

Usai rapat, Pangdam I/BB menjelaskan, tidak ada hal spesifik yang dibahas atau instruksi khusus dalam pertemuan dengan Presiden pagi tadi. 

"Presiden hanya menekankan lagi pesan yang telah disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul, Bogor, kemarin," ucap Mayjen Fadhilah dari Istana Merdeka, Jakarta. 

Seperti diketahui, kemarin Presiden Jokowi memberikan warning atau peringatan kepada seluruh pejabat daerah, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum. Karena banyak hal kecil berujung kerusuhan besar.

Jokowi mencontohkan aksi demo yang terjadi di Hong Kong, Chile, dan Bolivia. Menurutnya, ketiga negara itu sedang dilanda aksi demo karena hal yang kecil dan tidak diperhatikan khusus oleh pemerintah.

"Hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Saya titip ini, terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Melihat sekecil apapun peristiwa, jangan menggampangkan. Karena kita penuh discontent atau ketidakpuasan," kata Presiden saat membuka sekaligus meresmikan acara. (Pendam I/BB)
Views

INTAIKASUS.COM, (Belawan) – Dalam rangka memperingati hari Pahlawan 10 November 2019, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan, SH. MH ikuti tabur bunga di laut. Kegiatan upacara tabur bunga di laut tersebut dipimpin Waka Poldasu sebagai inspektur upacara, Minggu (10/11/2019).
     
Turut hadir dalam upacara tabur bunga tersebut Waka Polda Sumut, Pejabat Lantamal I Belawan, Dir Polair Polda Sumut,  Kapolres Pelabuhan Belawan, dan Pejabat Kantor Bea dan Cukai Belawan.
      
Kegiatan dimulai berlayar dari dermaga Lantamal I Belawan menuju laut lepas dengan menggunakan Kapal milik Lantamal I Belawan.
     
Setelah mencapai laut lepas zona teritorial kemudian dilakukan pelaksanaan tabur bunga yang dimulai oleh Wakapolda Sumut dan diikuti oleh seluruh peserta.
     
Pelaksanaan upacara tabur bunga di laut lepas tersebut berjalan penuh hikmat, aman dan baik. (Rina)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Salah satu kunci melahirkan pemimpin masa depan di berbagai bidang harus melalui kaderisasi yang baik. Untuk itu, Gerakan Pemuda Alwasliyah (GPA) harus mampu mendesain alur kaderisasinya dengan baik agar dapat menghasilkan sosok pemimpin bangsa yang matang secara intelektual, matang secara keislaman maupun matang secara moralitas.
Hal ini disampaikan Plt. Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Kasubbag Agama Nursani Mungkur pada saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwasliyah (GPA) Kota Medan periode 2019 - 2022 di Garuda Plaza Hotel Jalan Sisingamangaraja  Medan, Jumat (25/10).
Dalam sambutannya, Plt. Wali Kota mengatakan Al Washliyah diharapkan dapat terus berkembang dan besar seperti Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pasalnya pemuda merupakan harapan besar bangsa yang diharapkan mampu membawa pembangunan Kota Medan semakin baik.
"Saya berharap peran pemuda Al Washliyah ini nantinya semakin mendukung dan mendorong pembangunan yang ada di Kota Medan. Sehingga Kota Medan ini kedepannya akan semakin baik dan dapat bersaing dengan kota lainnya," ungkapnya.
Kepada kader Gerakan Pemuda Al Washliyah, Plt. Wali Kota mengimbau agar dapat berperan aktif dalam pemberantasan penyakit masyarakat, seperti narkoba, prostitusi, judi, minuman keras dan hal-hal buruk lainnya.
"Saya mengimbau agar para saudara yang baru dilantik ini dapat berperan aktif dan bukan hanya sekedar seremoni saja, namun tunjukkan peran saudara dalam memerangi penyakit masyarakat yang kian hari kian meresahkan. Penyakit ini dapat merusak generasi-generasi penerus bangsa. Jika generasi muda sudah terkontaminasi terhadap penyakit masyarakat tersebut, maka hancurlah kota ini," imbaunya.
Selanjutnya, diungkapkan Plt. Wali Kota GPA juga harus mampu melahirkan lebih banyak negarawan, bukan hanya sekedar politisi semata, karena negarawan akan selalu berpikir untuk melahirkan generasi yang lebih baik yang mampu mengisi berbagai jabatan strategis dalam sistem kekuasaan.
"Di era revolusi industri 4.0 saat ini adalah persaingan ide dan gagasan. Karena itu kader GPA harus melahirkan ide-ide kreatif yang original dan berasal dari nilai-nilai agama islam. Semua itu adalah untuk kepentingan masyarakat, islam dan alwasliyah sendiri," harapnya.
Turut hadir Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Alwasliyah (GPA) Sumut H Zulham Effendy Siregar, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Alwasliyah (GPA) Kota Medan Fery Dika, Ketua Umum PP GPA Widzan Fauran Lubis, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan Said Chaidir, dan seluruh anggota GPA Kota Medan. (Rel)