.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Inggris menyatakan dukungannya atas upaya Indonesia dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC). Hal ini disampaikan oleh Calon Presiden UNFCCC COP 26 Claire O'Neill Perry dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Jumat (6/12/2019) di Madrid, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim.  Inggris akan menjadi tuan rumah COP 26 yang akan digelar di Glasgow pada tanggal 9-19 November 2020, yang akan berpartner dengan Italy.

'Saya atas nama Pemerintah Inggris sangat mengapresiasi upaya Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi gambut serta upaya untuk mencapai pengelolaan sawit berkelanjutan dalam rangka penurunan emisi dari sektor lahan', demikian ujar  O'Neill. 
Sebagai Presiden COP26 Inggris akan menggelar acara Pre-COP dan mengundang negara-negara yang memiliki ambisi besar dalam menurunkan emisi, termasuk Indonesia. 

Terkait dengan undangan tersebut, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia bersedia  hadir di Pre-COP tersebut sekaligus untuk menunjukkan capaian Indonesia dalam upaya mitigasi  dan adaptasi perubahan iklim.

Terkait dengan upaya penurunan emisi di sektor lahan dan energi, Inggris menawarkan bantuan teknis dan finansial ke Indonesia untuk merestorasi gambut dan melakukan transisi energi dari penggunaan batubara ke energi baru dan terbarukan. Wamen LHK menyambut baik tawaran Pemerintah Inggris ini dan akan menggunakan kesempatan kolaboratif ini untuk meningkatkan capaian NDC. 'Indonesia yang memiliki lahan gambut tropis terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan kelestarian pengelolalannya dan gambut menjadi faktor penting dalam upaya pencapaian NDC serta peningkatan NDC Indonesia.'  kata Wamen LHK. Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan keyakinannya bahwa negara-negara berkembang akan dapat mencapai NDC-nya, terutama jika mendapatkan bantuan dari negara-negara maju.
Wamen juga menginformasilan  telah dibentuk International Tropical Peatland Center (ITPC) di Indonesia sebagai bagian dari kerja sama Selatan-Selatan. Untuk itu Indonesia mengundang Inggris untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung keberadaan ITPC tersebut. Inggris menyambut baik tawaran Indonesia karena memang akan membantu Indonesia dalam upaya penyelamatan gambut. Diinformasikan pula Indonesia juga menyatakan bahwa telah diinisiasi pembentukan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan penurunan emisi dari lahan.

Pemerintah Inggris menyambut baik usulan Indonesia untuk menjadikan COP-26 sebagai ajang untuk membahas lebih lanjut isu Blue Carbon mengingat COP-25 saat ini dinyatakan sebagai Blue COP oleh Pemerintah Chile sebagai Presiden.
Terkait dengan penurunan emisi di bidang energi, Pemerintah Inggris menawarkan bantuan untuk proses transisi Indonesia dari batubara ke energi baru dan terbarukan. 

Inggris menyatakan bahwa proses transisi yang dilakukan oleh negaranya menuju zero-coal energy generation merupakan proses yang sangat berat dan painful. 

Berkaca dari pengalaman Jerman, Ms. Claire O'Neill yang juga mantan Menteri Energi, menyatakan bahwa proses-proses transisi energi menuju energi bersih pada umumnya memerlukan proses yang panjang dan berliku. Namun demikian, Inggris ingin menularkan pengalamannya, dan juga pengalaman negara lain di Eropa, ke Indonesia agar Indonesia dapat melakukan transisi ke energi baru dan terbarukan dengan lebih baik. 

Dalam hal ini, Wamen LHK menyambut baik tawaran Inggris dan menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan transisi tersebut. 

Lebih lanjut Wamen menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang juga memuat langkah-langkah transisi energi tersebut.

Kedua pejabat tersebut juga menyinggung pembahasan Article 6 Paris Agreement yang manjadi fokus COP25 saat ini. Terhadap pertanyaan atas sikap Indonesia, Wamen LHK menekankan ' Mari bersama-sama berjuang agar Article 6 bisa selesai pada COP25 ini, karena kalau tidak akan menganggu pelaksanaan dan capaian NDC masing-masing negara. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menjelang tahun 2020, Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tahun 2015, Karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta ha. Kejadian di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama lalu, telah menjadi titik balik pengendalian Karhutla lebih sistematis di Indonesia. 
Angka karhutla di 2015 sebenarnya bukan yang terbesar, karena Karhutla pernah terjadi massif di Indonesia pada tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), dan 2006 (3,8 juta ha). 

Pasca karhutla 2015, pemerintah telah melakukan berbagai langkah korektif seperti moratorium izin, penegakan hukum, tata kelola gambut, kerja terpadu pengendalian, modifikasi cuaca, pemadaman dengan melibatkan tim Satgas terpadu dan berbagai upaya pencegahan lainnya. Hasilnya Karhutla bisa diatasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018, dengan indikator menurunnya hotspot dan tidak terjadi bencana asap secara nasional ataupun asap lintas batas.

"Kami baru melakukan koordinasi evaluasi penanganan Karhutla tahun 2019, serta persiapan antisipasi untuk tahun 2020," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, usai memimpin Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga, Pangdam, Gubernur, dan Polda 9 daerah, tentang pengendalian Karhutla, di gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Luas Karhutla pada tahun 2019 tercatat 942.770 ha (Januari-Oktober). Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015 yaitu 21.929 titik.

"Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain yang juga punya masalah dengan Karhutla. Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita masih merasakan di sana sini masih ada (ancaman Karhutla)," kata Mahfud.

Dengan pengalaman kejadian 2015 dan 2019, Mahfud optimis penanganan Karhutla akan lebih baik lagi dan lebih sistematis. Terlebih lagi berdasarkan prediksi BMKG, tahun 2020 tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrem. Namun demikian hal tersebut diharapkan tidak mengurangi kewaspadaan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi, Alhamdulillah cukup bagus dan cukup siap. InsyaAllah lebih mudah diantisipasi. Tentunya dengan perbaikan dan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud.

Pengendalian Karhutla diletakkan pada bobot kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Upaya tersebut ditempuh melalui monitoring cuaca sepanjang tahun, khususnya dalam deteksi awan, dan pengaturan ritme hujan dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

"Saya minta dukungan saudara-saudara juga untuk kampanye antisipasi Karhutla ke depan," kata Mahfud pada wartawan.

Ditambahkannya bahwa hasil rapat gabungan ini akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo. 

"Nanti seperti biasanya Presiden akan memimpin rapat khusus untuk antisipasi karhutla yang kemungkinan dilakukan di awal tahun 2020," tutup Mahfud. 

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan perlunya efektifitas Pemerintah Daerah dalam aktualisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Hutan Sosial, dan pengelolaan gambut.

"Saya titip agar Pemda berperan mengaktifkan dan mengefektifkan KPH sebagai UPTD di bawah Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai sistem kelola hutan di tingkat tapak. Mulai tahun 2020, akan mulai Hutan Sosial pada lahan gambut yang penerapannya sesuai tata kelola gambut dan ketentuan teknisnya. Komunikasi dan interaksi dunia usaha atau pemegang ijin perlu dijalin. Disamping perlunya sosialisasi bagi aparat dan masyarakat, serta adanya sistem reward dan punishment," kata Menteri Siti Nurbaya.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak hingga ke tingkat tapak. Selain itu juga dilakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, dan yang paling terpenting adalah mengajak masyarakat untuk turut serta mencegah Karhutla, serta sinergitas pemerintah pusat dan Daerah. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Malang) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  melakukan langkah terpadu untuk memulihkan sekitar 14 juta ha lahan kritis, yang tersebar di 17 ribu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Perspektif pemulihan tidak lagi hanya sekedar menanam pohon, namun meluas pada pemulihan lahan kritis di hulu DAS.

Lahan kritis ini dipulihkan dengan meningkatkan produktivitas serta fungsi perlindungannya melalui kegiatan penanaman dan membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti teras, DAM penahan, gully plug, embung serta mengembangkan usaha tani konservasi. 

''Kami mengajak jajaran Pemda, swasta dan seluruh masyarakat bersama Kementerian LHK mengembangkan *Kebun Bibit Desa (KBD)*. Pada musim hujan tahun 2019-2020 ini KLHK akan membangun 1.000 KBD disamping 51 persemaian permanen yang sudah ada di seluruh Indonesia,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Kamis (5/12/2019).

Salah satu bibit yang dikembangkan adalah pohon Macadamia yang menghasilkan kacang termahal di dunia. KLHK telah mencanangkan pengembangan tanaman Macadamia untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia.

Tumbuhan ini dikenal karena bijinya yang dikenal dengan nama kacang Macadamia. Macadamia dapat ditanam di wilayah DAS Indonesia dengan ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut, dan bisa memberikan manfaat pada masyarakat.

Macadamia diharapkan menjadi titik temu persoalan tenure, degradasi lahan, dan kebutuhan ekonomi rumah tangga masyarakat. Dengan menggunakan sistem agroforestry, Macadamia mampu meningkatkan fungsi hidrologis, pengendalian erosi, tahan terhadap kebakaran dan kekeringan. 

Macadamia yang dikembangkan KLHK adalah jenis  *_Macadamia intigrifolia_*, jenis ini terkenal sebagai penghasil kacang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kacang Macadamia apabila sudah diolah bisa dibandrol dengan harga Rp450-650 ribu/Kg. Jika sudah matang, kacang Macadamia bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dan merupakan produk ekspor.

"Satu pohon macadamia sekali panen bisa sampai 20-25 Kg. Dalam setahun bisa panen 3-4 kali. Pohon Macadamia pada usia 5-7 tahun sudah mulai berbuah. Pada usia 10 tahun, produksinya bisa dua kali lipat. Kalau satu petani punya 1 Hektare pohon Macadamia, itu gross margin-nya bisa lebih dari Rp1 miliar. Bibit Macadamia ini kami bagikan gratis kepada rakyat," kata Menteri Siti.

Bibit Macadamia yang sudah dibagikan kepada masyarakat melalui Ditjen PDASHL KLHK lebih dari 1 juta batang, diantaranya di kawasan Danau Toba, Tegal, Padang,  Solok, Malang, Dieng, Sulsel, Toraja, Sukabumi, Lampung, dan berbagai daerah lainnya.

"Jadi sekarang semangatnya tidak hanya sekedar menanam untuk merehabilitasi lahan, tapi juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Ayo tanam pohon dan jadi jutawan," ajak Menteri Siti.

Pengembangan Macadamia untuk tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan akan dilaksanakan juga pada DAS-DAS prioritas se Indonesia. Dengan menanam Macadamia kebutuhan jangka pendek dapat terpenuhi dan kebutuhan jangka panjang bisa dicapai. 

Semangat merehabilitasi ini semakin digaungkan melalui GNPDAS. Ini merupakan inisiasi KLHK sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan, serta melibatkan partisipasi masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa penanganan wilayah kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan selain mengatasi permasalahan lingkungan.

''KLHK juga sedang mempersiapkan persemaian modern dalam skala besar di calon lokasi Ibu Kota Negara, dan empat persemaian di kawasan strategis lainnya,'' ungkap Menteri Siti.

Penanganan lahan kritis di tingkat tapak dikatakannya tidaklah sederhana, bahkan sering menghadapi permasalahan sosial yang cukup kompleks. Karena itu perlu dilakukan pendekatan bentang lahan/lansekap terpadu. Sistem agroforestri atau wanatani merupakan pola usahatani yang paling rasional untuk menjawab konsep tersebut.
Contohnya telah dilakukan pola demplot UPSA (Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam) yang dikembangkan di Oro-oro Ombo Kota Batu, Jatim. Demplot UPSA ini diharapkan menjadi contoh usaha pelestarian sumberdaya alam sekaligus menyejahterakan masyarakat. 

''Saya juga mengapresiasi pemerintah Kota Batu yang mengintegrasikan areal demplot UPSA ini menjadi kawasan agrowisata (AMKE=Areal Model Konservasi dan Edukasi),'' kata Menteri Siti.

Dalam rangkaian acara GNPDAS 2019, Menteri Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan kepada kelompok atau tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan DAS yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Bersama dengan Gubernur Jatim, jajaran KLHK, Pemprov, Pemkab, *Forkompimda* dan masyarakat, Menteri LHK melakukan penanaman pohon Macadamia. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah Indonesia terus memperbarui teknologi pemantauan cuaca dan iklim. Langkah ini penting agar kebijakan mitigasi perubahan iklim bisa ditentukan dengan tepat. Pembaruan teknologi itu juga penting untuk menentukan aksi-aksi adaptasi perubahan iklim yang diperlukan. 

Kepala Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Profesor Dwikorita Karnawati menyatakan gejala perubahan iklim sudah terjadi. Salah satunya bisa dilihat dari fenomena iklim El Nino dan La Nina. "Secara statistik periode ulang terjadinya El Nino-La Nina pada periode 1981-2019 mempunyai kecendrungan berulang semakin cepat dibandingkan periode 1950-1980," kata dia saat menjadi pembicara di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP UNFCCC ke 25 di Madrid, Spanyol, Rabu (4/12/2019).

Perubahan iklim yang terjadi adalah buntut dari terus meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. 

Menurut Dwikorita, konsentrasi gas rumah kaca (GRK) tercatat paling tinggi dalam sejarah dengan CO2 (karbondioksida) mencapai 405.5 ppm (part per million), CH4 (metana)  sebanyak 1859 ppb (part per billion) and N2O (dinitrogen monosida) mencapai 329.9 ppb. Catatan tersebut berarti konsentrasi GRK sudah  mencapai masing-masing 146%, 257% dan 122% di atas masa pra revolusi industri. 

Menghadapi situasi tersebut, Indonesia terus memperbaiki teknologi pemantauan iklim dan cuaca. Sistem observasi yang ada di lapangan diperkuat dengan dukungan sistem informasi. Ini bisa memberikan hasil pemantauan iklim dan cuaca sesuai kebutuhan masyarakat.

Berkat pembaruan teknologi pemantauan itu, prediksi yang awalnya hanya bisa dalam jangka waktu tiga sampai empat dasarian -sepuluh harian berturut turut-, kini bisa dilakukan hingga tiga bulan ke depan. Indonesia kini juga bisa membangun sistem peringatan dini cuaca dan iklim mulai dari prediksi terjadinya banjir, kekeringan, hingga kemungkinan mewabahnya penyakit demam berdarah akibat perubahan iklim.

Dwikorita mengatakan,  penggunaan teknologi pemantauan terbaru penting agar masyarakat yang terdampak perubahan iklim juga bisa melakukan adaptasi. Menurut dia, petani dan nelayan adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Dia menjelaskan, petani Indonesia dulu berpegangan pada pengetahuan lokal yang disebut pranoto mongso. Pengetahuan ini memberi panduan petani terkait waktu tanam, jenis tanaman dan berbagai hal tentang budidaya pertanian lainnya. "Namun perubahan iklim telah membuat disrupsi pranoto mongso. Ketika masuk waktu tanam, malah tidak bisa karena tidak turun hujan," katanya.

Merespon situasi tersebut sudah dikembangkan Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk meningkatan adaptasi petani dan nelayan terhadap perubahan iklim. Petani akan dibimbing untuk mengembangkan pola budidaya pertanian baru menyesuaikan perubahan iklim yang terjadi. Sementara nelayan akan mendapat pembinaan sehingga bisa memahami cuaca lautan lebih baik dan mengetahui lokasi keberadaan ikan (fishing ground. "Ini mengubah paradigma nelayan dari 'mencari ikan' menjadi 'menangkap ikan'," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Informasi dan Geospasial Profesor Hassanuddin Z Abidin menuturkan, informasi geospasial sangat bermanfaat untuk manajemen pengurangan risiko kebencanaan.

Menurut Hassanudin, Indonesia secara alami rawan dengan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Bencana alam terkait hidrometerologi seperti banjir longsor serta kekeringan dan kebakaran lahan menjadi tren pada periode tahun 2003-2018. Padahal, sekitar 40% penduduk Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana. "Informasi spasial seperti peta dasar dan tematik mendukung pengurangan risiko bencana," katanya. 

Informasi tentang kebencanaan disampaikan melalui Portal Geospasial (http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web). Sumber data informasi tersebut berasal dari masing-masing kementerian, termasuk KLHK. Portal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun transparansi data dan informasi melalui kebijakan One Map Policy yang antara lain menghasilkan Satu Data rujukan nasional

Program yang dilaksanakan oleh BMKG dan BIG tersebut, sejalan dengan upaya KLHK dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan penerapan pola hidup rendah emisi GRK melalui pelaksanaan Program Kampung iKlim (ProKlim).

Menurut KLHK sejumlah 2.086 lokasi setingkat Desa/Kelurahan dan Dusun/RW telah teregistrasi srbagai Kampung Iklim. Baru-baru ini KLHK memberikan penghargaan kepada sejumlah 187 penerima Trophy -184 Kategori ProKlim Utama dan 3 Kategori ProKlim Lestari-.

Hassanudin melanjutkan, pihaknya juga bisa menyediakan informasi terkait cadangan karbon di lapangan untuk mendukung diperolehnya kebijakan pengelolaan lahan yang tepat.(Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Sidoarjo) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan, Kementerian LHK telah mengambil sampel telur dan memulai focus group discussions (FGD) para ahli yang dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, pada tanggal 29 dan 30 November lalu.

Siti mengatakan, studi mendalam kandungan dioksin dalam telur ayam di Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo akan terus didalami. 

Hal ini dilakukan guna memperoleh kebenaran atas issue sebagai hasil kajian independen berbasis scientific yang memenuhi standar dan kaidah-kaidah ilmiah.

"Ini penting, karena pemberitaan yang telah tersebar itu telah memberi pengaruh kepada  masyarakat sehingga kami memandang perlu untuk mendalaminya," kata Siti, di Jakarta, Selasa (03/12)

Selain itu, menurut Siti penelitian dan kajian studi ini juga dilakukan untuk pemulihan lingkungan akibat rantai pasok bahan baku impor kertas yang mengandung sampah dan limbah dari Amerika, Australia, Jerman dan lain-lain.

"Studi ini juga akan mencakup aspek Sosial-Ekonomi di Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto dan Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo," tambah Siti. 

Lebih lanjut, Siti menjelaskan sejumlah indikasi dan gambaran awal tentang situasi dan kondisi lapangan sudah dapat terlihat dan perlu dikritisi terkait penelitian yang dilakukan dan diekspose secara luas termasuk oleh New York Times.

"Seperti misalnya mengenai jumlah sampel yang tidak merepresentasikan kondisi secara utuh, protokol sampling dan uji laboratorium. Demikian pula dalam kaitan sifat dan karakteristik hewan ujinya, seperti ayam. Hal-hal seperti ini antara lain yang harus didalami dan perlu dikonfirmasi dengan data dan evaluasi hasil sampling serta uji laboratorium," kata Siti. 

KLHK juga akan meminta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut, khususnya untuk isu dioxin yang  meresahkan masyarakat. 

Minggu pekan lalu, tim KLHK beserta para peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo.

Pembahasan Mendalam Dioksin

Sementara itu, sebagai langkah lanjutan, akhir minggu lalu juga dilakukan focus expert group discussion, langsung dipimpin oleh Menteri LHK dan dihadiri para ahli serta pakar-pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), BPPT, dan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah (Puslabfor Polda) Jawa Timur.
Disamping itu, diskusi ini juga dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta stakeholder terkait lainnya.

"Dalam diskusi dibahas secara mendalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dioksin serta persoalan-persoalan sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat," ungkap Siti.
Langkah-langkah kongkrit telah disiapkan dan penelitian lapangan telah diawali untuk studi kimia dioxine dan lingkungan yang  dipimpin oleh Dr Setyo Gunawan dari ITS serta segera diturunkan tim studi sosek dalam rangka pemulihan yang dipimpin oleh Dr. Setyo Moersidik dari UI.

Sementara itu, Pakar kehewanan dari Universitas Airlangga,  Lazuardi menjelaskan, ayam merupakan hewan sensitif,  sehingga secara teori ayam akan mati terlebih dahulu sebelum racun masuk ke dalam telur. 

"Kalau kita lihat jenis hewan yang dipakai sebagai uji yaitu ayam, sebenarnya ayam itu adalah hewan yang sensitif, dan bisa-bisa ayamnya mati duluan secara teori sebelum racunnya masuk ke telur, meskipun bisa saja ada teori akumulasi. Inilah yang juga akan  didalami secara ilmiah," ujarnya. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Madrid) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Senin 2 Desember 2019. Pada pembukaan Konferensi Perubahan Iklim ke 25 (COP25), Senin 2 Desember 2019, Anggota DPR RI yang sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin hadir bersama Wakil Menteri LHK, Alue Dohong.

Kedatangan perwakilan dari lembaga legislatif tersebut disambut baik oleh Delegasi Indonesia. Kehadiran anggota legislatif pada keikutsertaan Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim diharapkan dapat membantu upaya Indonesia dalam melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim yang lebih besar lagi khususnya dalam membangun dukungan di bidang politik.

Sebagai Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim ini, Cak Imin juga dijadwalkan akan membuka Paviliun Indonesia pada hari Rabu 4 Desember 2019. Selain itu Cak Imin akan menjadi keynote speaker dalam salah satu forum di Paviliun Indonesia dengan materi berjudul Collaborative Climate Action,Legislative and Executive Continuous Supports.

"Dengan pertemuan COP25 ini kita berkewajiban membuat aksi nyata. Mau tidak mau semua terlibat mengurangi pemanasan global dengan melibatkan semua pihak," ujar Cak Imin sesaat sebelum mengikuti pembukaan COP 25 yang diikuti oleh kurang lebih 197 negara.

Cak Imin pun menambahkan jika Delegasi Indonesia harus lebih banyak mendorong keterlibatan politikus, tokoh-tokoh berpengaruh  dan tokoh organisasi keagamaan termasuk di DPR dalam mengawal dan membantu upaya Indonesia menanggulangi perubahan iklim.

Cak Imin pun berpesan agar partisipasi Indonesia di Konferensi ini harus lebih berambisi lagi, karena menurutnya posisi Indonesia sangat strategis dalam upaya pengendalian persediaan iklim. Hutan Indonesia yang begitu luas harus bisa menjadi kekuatan kita dalam berdiplomasi dengan negara-negara lain khususnya negara maju dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Sejalan dengan itu, satu hari sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan dampak perubahan iklim akan semakin cepat, dan meminta pemerintah negara-negara di dunia untuk menunjukkan peningkatan ambisi dan komitmen dalam penanggulangan perubahan iklim.

"Bencana alam terkait iklim menjadi lebih sering, lebih mematikan, lebih merusak, dengan meningkatnya biaya manusia dan keuangan. Kekeringan di beberapa bagian dunia berkembang dengan laju yang mengkhawatirkan menghancurkan habitat manusia dan membahayakan keamanan pangan. Setiap tahun, polusi udara, terkait dengan perubahan iklim, membunuh tujuh juta orang. Perubahan iklim telah menjadi ancaman dramatis bagi kesehatan dan keamanan manusia," ujarnya

Dirinya memperingatkan jika ancaman perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, namun merupakan ancaman yang sudah dihadapi manusia pada saat sekarang dan menyebabkan krisis global. Arahan para peneliti untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius harus terus di diusahakan bersama. Oleh karenanya perilaku manusia harus diubah dalam memperlakukan alam.

"Hari ini, dunia akan memproduksi 120 persen lebih banyak bahan bakar fosil daripada konsisten dengan jalur 1,5 derajat. Dan, untuk batubara, angkanya 280 persen. Tetapi komunitas ilmiah juga memberi tahu kita bahwa peta jalan untuk tetap di bawah 1,5 derajat masih dalam jangkauan, "katanya.

Perilaku politik di sebuah negara menurutnya sangat penting dalam mendorong keberhasilan upaya penanggulangan perubahan iklim. Saat ini kemauan politik dirasakan masih kurang dalam memandang penting upaya pengendalian perubahan iklim. Penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan subsidi bahan bakar fosil sedikitnya telah menunjukan kurangnya komitmen politik sebuah negara dalam mendukung usaha global dalam pengendalian perubahan iklim.

Untuk itu menurutnya penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan untuk mencapai tujuan penurunan suhu yang lebih ambisius dari Perjanjian Paris. hal ini untuk mengamankan komitmen nasional yang lebih ambisius, terutama dari penghasil emisi gas rumah kaca utama, agar segera mulai mengurangi emisi gas rumah kaca dengan kecepatan yang konsisten untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

Pada hari pertama setelah pembukaan konferensi ini, telah dilakukan pembahasan tentang loss and damage, Tranparancy. and MRV, Response and Measures.(Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Spanyol) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Duhong Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aule Duhong memimpin delegasi Indonesia dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP25) yang diselenggarakan di Kota Madrid,Spanyol.
Gelaran Madrid Climate Change Conference ini akan berlangsung hingga 13 Desember mendatang.

"Jelang tahun 2020 adalah time for actions.Kita siap mengimplementasikan Paris Agreement," kata Wamen Alue Dohong, saat ditemui disela-sela persiapan Konferensi Perubahan Iklim di Kota Madrid yang diikuti berbagai negara dari berbagai penjuru dunia.

Dua Misi Indonesia di Ajang Konferensi Perubahan Iklim di Madrid Spanyol
Wamen menjelaskan, aspek yang paling krusial dalam gelaran COP25 kali ini adalah tentang artikel 6 yang disepakati dalam Paris Agreement.

Paris Agreement merupakan kesepakatan global penanggulangan iklim pasca tahun 2020. Wamen memastikan, mulai Januari 2020 Paris Agreement memasuki tahap implementasi. Indonesia, jauh sebelum Nationally determined contributions (NDC) atau kontribusi secara nasional terkait target penurunan emisi nasional,telah dibuktikan untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen atas upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

"Dan tentu mekanisme pasar ini bisanya yang paling hangat negosiasinya. Karena kegunaan mekanisme pasar dalam mencapai Paris Agreement itu, sangat dinamis," ujar Wamen Duhong.

Kita berharap COP 25 ini ada kejelasan (tentang) mekanisme itu," lanjutnya.

Paris Agreement salah satunya menetapkan tujuan ambisius untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat celcius. Sambil mengejar upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat celcius. (Rel)