.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

advert

advert

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah mengganti sebanyak 10.166 dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat terkena bencana alam.

"Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara proatif sejak 10 hari pertama pasca bencana alam telah mengganti dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang di sembilan Provinsi dan 21 Kabupaten dan kota yang mengalami bencana alam. Dokumen kartu keluarga yang terbanyak, yakni 5.081 dokumen, kemudian KTP elektronik sebanyak 2.573 keping," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Selasa (14/1/2020)

Hingga tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 10.166 dokumen kependudukan yang rusak atau hilang diganti itu meliputi KTP elektronik sebanyak 2.573, kartu keluarga 5.081, KIA 779, akta kelahiran 833, akta kematian 20 dan akta perkawinan 5.

Provinsi yang paling banyak penggantian dokumen kependudukan, yakni di DKI Jakarta dan Banten.

Zudan menambahkan, bagi masyarakat yang terkena bencana, diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang, yakni tak perlu mengurus surat pengantar atau surat kehilangan, cukup hanya menggunakan sidik jari.

"Kami dari Kemendagri dan Pemda itu memberikan keringanan yang paling seringan-ringannya. Ini sebagai bentuk simpati kami kepada warga korban bencana alam.  Masyarakat cukup membawa sidik jarinya, kan masyarakat kita sudah membuat KTP-el, sehingga datanya sudah ada dalam database," kata Zudan.

Zudan menambahkan, pelayananan ini gratis tanpa pungutan biaya apapun untuk penggantian dokumen kependudukan warga terdampak. Pihaknya memberikan kemudahan persyaratan, percepatan pelayanan dan tidak dipungut biaya.

"Pelayanan ini juga diberikan secara terus-menerus, tidak dibatasi waktu apabila terjadi bencana alam," kata Zudan.

Ditanya kriteria daerah bencana alam yang warganya diberi kemudahan untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak, Dirjen Dukcapil mengatakan, tidak ada batasan kriterianya.

"Di setiap titik daerah bahkan kota yang ada bencana alam, kami tetap memberikan penggantian. Di mana pun ada bencana, pasti kami ganti," tuturnya. (Puspen Kemendagri)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berbenah, berinovasi dan melakukan langkah-langkah affirmative khususnya dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi bencana alam, kawasan Timur Indonesia, dan kawasan terpencil di Perbatasan Negara. 

Setelah berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu di awal tahun 2019, pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mewujudkan inovasi yang berdampak sangat besar dalam memberikan kemudahan bidang pelayanan Adminduk yaitu Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Dokumen Kependudukan dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). 

Hal ini pula yang dipaparkan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh beserta jajarannya dalam konferensi pers di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Disamping terus berinovasi, masalah kelangkaan blangko KTP-el sudah dapat diatasi pada awal Januari 2020 melalui pengadaan menggunakan dana APBN TA 2020 sebanyak 16 juta keping. Langkah yang sangat dirasakan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan penggantian dokumen kependudukan pada daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor di 9 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pertama, penggantian Dokumen Kependudukan pada Daerah-Daerah yang Terkena Bencana Alam.

Bencana alam yang terjadi pada awal Januari 2020 telah membawa kerugian yang sangat besar termasuk hilang dan rusaknya dokumen-dokumen penting termasuk dokumen kependudukan. Melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil melalui surat Nomor 470/32/DUKCAPIL telah memerintahkan kepada Jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia yang mengalami bencana alam untuk melakukan pendataan dan penggantian dokumen yang hilang/rusak. Setidaknya 9 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota yang tercatat mengalami bencana alam di awal tahun 2020. Dari jumlah daerah yang terdampak bencana alam, sampai tanggal 13 Januari 2020 setidaknya 10.166 dokumen kependudukan yang berhasil diganti meliputi 7 jenis dokumen antara lain: KTP-el  sebanyak 2.573; KK sebanyak 5.081; KIA sebanyak 779; Akta kelahiran sebanyak 833; Akta Kematian sebanyak 20; dan  Akta Perkawinan sebanyak 5 buah.

"Yang perlu saya sampaikan adalah tindak lanjut dari apa yang kami kerjakan proaktif selama 10 (Sepuluh) hari pertama terkait dengan penggantian dokumen di daerah bencana banjir dan bencana alam lainnya. Selama 10 hari Dukcapil di seluruh Indonesia sudah melayani 21 Kabupaten/Kota yang ada bencana banjir, Provinsinya ada di 9 Provinsi, jumlah dokumen yang sudah kita bagi dari dokumen yang hilang atau rusak sebanyak 10.166 dokumen," kata Zudan.

Pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana alam ini dilakukan dengan memberikan kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak dipungut biaya. Pelayanan ini diberikan secara terus menerus (tidak dibatasi waktu) apabila terjadi bencana alam.

Kedua, pengadaan blangko KTP-el.

Pada akhir Desember 2019 dengan pergeseran anggaran telah tersedia 1,5 juta keping blangko dan pada awal Januari 2020 dengan pengadaan melalui e-catalog pengadaan menggunakan dana APBN TA 2020 sebanyak 16 juta keping. Saat ini telah terdistribusi ke daerah sebanyak 961.000 keping. Sehingga masyarakat sudah dapat mengurus KTP-el nya di Dukcapil setempat.

"Saya ingin menyampaikan progres yang terkait dengan pengadaan KTP-el, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang KTP-el nya belum jadi dapat segera berkoordinasi dan mengurus ke Dinas Dukcapil setempat, karena pengadaan blangko kita sejak bulan Desember sudah berjalan, di Desember ada penambahan 1.5 juta keping hasil dari pergeseran anggaran akhir 2019, kemudian di 2020 ini lelang e-katalog sudah selesai sehingga KTP-el sudah tersedia, berproses dicetak 16 juta keping. Nah saat ini yang sudah terdistribusi ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebanyak 961 ribu keping, ini sudah terdistribusi, bagi Kabupaten/Kota yang blangkonya habis, diminta segara mengambil ke Dukcapil Pasar Minggu," ujarnya.

Meski demikian, blangko KTP-el ini tidak diprioritaskan untuk pemekaran RT/RW, Kelurahan, Desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, perubahan nama daerah, serta perubahan nama jalan. 

"Jadi blangko KTP-el ini tidak diperuntukkan bagi perubahan wilayah adminisitrasi. Blangko KTP-el ini juga tidak boleh digunakan untuk mengganti KTP-el yang ada masa berlakunya/ada tanggal berlakunya menjadi KTP-el yang masa berlakunya seumur hidup," terang Zudan.

Ketiga, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Pada tahap awal penerapannya 8 jenis dokumen sudah dapat dicetak pada ADM yakni KTP-el, KIA, KK, Biodata, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Setelah di-launching Menteri Dalam Negeri saat Rakornas Dukcapil 25 November 2019 di Kawasan Ancol, saat ini ADM sudah beroperasi di 4 daerah yakni Tangerang Selatan, Magetan, Musi Banyuasin, dan Wonogiri. Pengadaan ADM dapat dilakukan sendiri oleh Disdukcapil di seluruh Indonesia melalui e-catalog.

"Inovasi terbaru dari Dukcapil yang bernama Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), ini konsepnya adalah tempat untuk mencetak  akta lahir, akta kematian, akta kawin, akta cerai, kartu keluarga, KTP-el, dan kartu identitas anak, jadi konsep yang kita bangun adalah tempat mencetak, jadi mengurus pertamanya masih di Dinas Dukcapil," imbuhnya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan ADM di antaranya adalah kecepatan, kemudahan, tidak dibatasi waktu/dapat dicetak kapan saja, menghindari antrian di kantor-kantor pelayanan, dan menghilangkan potensi pungli.

Keempat, Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan (TTE).

TTE merupakan terobosan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam penerbitan dokumen kependudukan.

"Yang kita sebut dengan penerapan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik (TTE) ini kita launching tahun lalu, tanggal 8 Februari 2019, keuntungannya tentu saja lebih aman, karena kalau dokumen ini asli saat QR code nya di-scan ini akan keluar data lengkapnya, lebih sulit dipalsukan, cara membuatnya lebih efisien karena bisa kita kerjakan dari manapun, tidak tergantung lagi dengan harus selalu berada di kantor, pendekatannya adalah dengan tanda tangan elektronik ini Dukcapil bisa bekerja dari manapun dan kapanpun," jelas Zudan.

Saat ini 496 Kabupaten/Kota telah menerapkan TTE, sedangkan 18 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam persiapan. Kota Blitar sudah menerapkan TTE pada 9 dokumen kependudukan, ini merupakan rekor tertinggi. (Puspen Kemendagri)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD-SPRI) Provinsi Sumatera Utara meminta Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi mencabut dan meminta maaf terhadap pernyataan persnya yang multitafsir dan seolah merendahkan profesi wartawan.

Melalui salah satu Surat Kabar Harian di Medan, Rabu (8/1/2020) lalu, Kombes Pol. Yemi Mandagi menyebutkan bahwa pihaknya menolak diwawancarai atau tidak mau menerima konfirmasi dari wartawan yang tidak berkompetensi serta media yang belum terverifikasi di Dewan Pers.

Pernyataan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi itu, langsung mendapat respon dari Ketua DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara Devis Karamoy. Pernyataan Yemi Mandagi dinilai Ketua DPD SPRI Sumut, telah mencederai dan melukai semangat Reformasi 1998 yang melahirkan kemerdekaan berpendapat di negeri ini.

"Semoga Pak Kapolresta Deli Serdang tidak menyatakan hal seperti itu. Atau si oknum wartawan yang seenaknya mengarang bebas untuk mendiskreditkan rekan sejawatnya. Namun, jika kutipan itu adalah benar pernyataan dari Pak Kapolresta Deli Serdang, tentu itu sangat bertentangan dengan Kebebasan Pers sebagaimana yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers", sebut Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy melalui press release yang dikirim kepada sejumlah media untuk menanggapi pernyataan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Yemi Mandagi, Senin (13/1/2020) pagi.

Sebab, lanjut Devis Karmoy, Dewan Pers sendiri tidak pernah membatasi wartawan dalam melakukan tugas profesinya, asalkan wartawan taat terhadap rambu dan Kode Etik Jurnalistik. 

"Itu artinya Dewan Pers sendiri menghormati Kebebasan Pers. Sehingga wartawan berhak dan dilindungi Undang-Undang (UU No.40 tahun 1999 tentang Pers) dalam menjalankan tugasnya", ujar Sekretaris LBH Pembela Pers Indonesia yang akan di launching Februari 2020 di Medan.

Sedangkan, terkait sertifikat UKW yang disebutkan Yemi Mandagi dalam pemberitaan media, Devis Karmoy menilai Kapolresta Deli Serdang keliru menafsirkan masukan pihak lain, sehingga rujukan itu tidak tepat.

"Sertifikat UKW masih negotiable, sebab tidak menjamin profesionalisme wartawan. Banyak oknum wartawan yang sudah UKW tapi tidak juga kompetensi. Etika dan moral adalah kunci bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya", kata Ketua DPD SPRI Sumut.

Sebelumnya Kapolres Deli Serdang Kombes Pol. Yemi Mandagi dalam menerima audiensi dengan para pengurus PWI Deli Serdang beberapa waktu menyebutkan, tidak akan menerima wartawan yang belum UKW serta akan menolak wartawan yang medianya belum terdaftar di Dewan Pers. 

"Polresta Deli Serdang sangat peduli dan coba memahami masalah ini. Artinya, kami bisa tegas menolak wartawan yang 'tidak jelas' statusnya, kalau tidak memiliki sertifikat UKW. Apa lagi medianya belum terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Bila kami dikonfirmasi atau diwawancarai, berarti bisa menolaknya", sebut Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi SIK.

Kutipan tersebut diatas dimuat dalam Surat Kabar Harian SIB, Rabu (8/1/2020) pada paragraf ke 9. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Bogor) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, melakukan penghijauan pada konteks Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, Banten harus bersamaan dengan bangunan konservasi tanah dan air.

"Ini akan dilaksanakan segera setelah akses Sukajaya, Bogor dan tempat-tempat di Lebak selesai ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," ujar Menteri Siti Nurbaya kepada media, Sabtu (11/1).

Menteri Siti Nurbaya yang pada Jumat (10/1) melihat langsung kondisi Bogor yang baru saja dilanca bencana longsor, mengungkapkan, interaksi dirinya dengan dua Bupati perempuan juga bagus yakni Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Bogor, Hj. Ade Munawaroh Yasin. "Saya yakin kita bisa tangani pasca bencana di sana dengan baik," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, dirinya beserta jajaran KLHK menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka penanganan holistik bencana Bogor, Lebak, dan lain-lain tempat terkait kawasan hutan dan konservasi dan secara umum wilayah hulu.

Menurut rencana, akan segera dilakukan penanaman pada areal 2.500 Ha di Lebak dan Bogor dan diantaranya dengan vetiver pohon akar wangi.

Dalam rangka teknis rinci lapangan, pada Jumat (10/1) Menteri LHK Siti Nurbaya berkunjung ke lokasi Kebun Bibit Desa bantuan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), KLHK di lokasi di Kota Bogor karena kebutuhan ruang terbuka hijau kota Bogor.

Melihat hulu Jakarta yaitu Bogor, maka termasuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor sebagai kesatuan. Menurut Menteri Siti, kebun bibit permanen sudah ada di Cimanggis dengan kapasits produksi 1 juta bibit dan harus siap sesuai arahan Bapak Presiden kebun-kebun bibit di sekitar lokasi yang harus dihijaukan. Direncanakan sekitar 100 unit di Bogor yaitu di kabupaten dan 100 unit di Kabupaten Lebak, termasuk unit-unit di Kota Bogor, yang didukung juga oleh kebun bibit di Dermaga.

Menteri Siti diterima Walikota Bogor, Bima Arya yang pada kesempatan itu juga menjelaskan dan meminta dukungan jalan keluar kepada Menteri atau Pemerintah Pusat untuk penyelesaian tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, serta terkait penanganan air limbah rumah tangga.

Menteri Siti merespons dengan langkah langsung yakni menugaskan Sekjen dan Dirjen untuk memantapkan kebun bibit sebanyak 60.000 batang tersebut dan untuk mengembangkan ekoriparian, menata wilayah tersebut menjadi tempat yang nanti akan menjadi spot yang menarik ditata dengan taman dan lain-lain sehingga baik untuk swafoto dan hiburan masyarakat.

Dalam kaitan ini, lanjut Menteri Siti, maka kebijakan tata wilayah itu bisa dari segala aspek. "Saya minta Dirjen siapkan kebun bibit yang akan dipakai tanamannya dalam dua bulan ini untuk penghijauan. Dan bila lokasinya baik bisa dikembangkan menjadi lokasi yang baik dan menarik dikunjungi, ini juga baik untuk Pemda," katanya.

Dalam kunjungan ini, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan berterima kasih kepada Pemkot Bogor dan Lurah Babakan Pasar, Kecmatan Bogor Tengah.

"Menurut saya lokasi ini sangat menarik selain baik sebagai lokasi pembibitan karena bersisian dengan sungai Ciliwung yang terus ke Kebun Raya Bogor. Semua harus dirapikan. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk agenda pemulihan lingkungan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Ini saat yang tepat menurut saya setelah akumulasi segala masalah lingkungan dan aktivis yang belasan dan puluhan tahun selama ini,"papar Siti Nurbaya.

Penanganan Sampah

Dalam kaitan dengan penanganan sampah Menteri Siti menegaskan dan memerintahkan Dirjen untuk segera rapat dengan Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Bogor serta Pemkab Bogor.

"Hari ini Sekjen KLHK, Sesditjen DAS dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan berada di Bogor dan Menteri serta Dirjen Konservasi dan Dirjen Gakkum ke Lebak pada spot yang berbeda, karena bidang yang berbeda-beda ditangani. Saya harus periksa kebun-kebun bibit desa dan kebun bibit rakyat, untuk meyakini bahwa penghijauan berjalan baik di wilayah-wilayah sebagaimana harapan Bapak Presiden" katanya. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  
Hasil evaluasi PROPER penilaian tahun 2018-2019 telah diumumkan. Dari 2.045 perusahaan yang mengikuti PROPER, kinerja perusahaan dengan peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan. Sementara itu, 13 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum dan 20 perusahaan lainnya saat ini tidak beroperasi.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2020), menyerahkan tropi anugerah PROPER untuk perusahan yang berhasil mendapatkan peringkat Emas. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, tropi diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di tempat yang sama.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di depan para pimpinan perusahaan menjelaskan bahwa, ketaatan yang dinilai melalui PROPER sesungguhnya adalah upaya kita dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dalam rangka merawat lingkungan.

"Oleh karena itu, semakin banyak korporasi yang diikutsertakan dalam PROPER dan semakin tinggi standar penilaiannya, maka semakin tinggi pula dampak positifnya terhadap masyarakat", terang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Siti pada laporannya mengungkapkan bahwa, selain mengelola data pencemaran yang dihasilkan oleh industri, PROPER juga mendokumentasikan berbagai inovasi dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, upaya penurunan emisi, upaya penurunan beban air limbah, penerapan reduce, reuse dan recycle limbah B3 dan non B3.

"Pada tahun 2019, tercatat 794 inovasi yang meningkat 46% dari tahun sebelumnya. Bahkan jika diukur dari tahun 2015 dimana kriteria inovasi mulai diperkenalkan dalam PROPER, jumlah ini meningkat rata-rata 52% per tahun. Bahkan 94 inovasi telah memperoleh hak paten. Hasil inovasi tersebut mampu menghemat anggaran sebesar 192,63 trilyun Rupiah", ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, selain mendorong inovasi dan efisiensi biaya, PROPER juga berhasil mendorong perusahaan melakukan program pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan Suku Anak Dalam, pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengelola konservasi hutan manggrove, pembinaan kelompok disabilitas menjadi percaya diri dan mandiri secara ekonomi, bahkan sampai upaya rehabilitasi penderita HIV/AIDS.

Dana yang bergulir di masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat ini mencapai 22,87 trilyun Rupiah. Jika program-program tersebut dikaitkan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), maka sumbangsih dunia usaha untuk menjawab tujuan SDGs tahun ini tercatat 50,32 trilyun Rupiah, atau naik 30,10 % dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian, pada tahun 2019 juga mulai diterapkannya teknologi informasi dalam proses penilaian PROPER. Inovasi SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) telah menggantikan proses pengumpulan, analisa data dan penyusunan hasil evaluasi peringkat perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, dan sekarang dilakukan secara elektronik.

"SIMPEL memudahkan perusahaan untuk melaporkan dan mengelola data lingkungan", terang Menteri Siti.

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut, SIMPEL juga memudahkan dalam pengelolaan data. Dari 3.945 perusahaan yang aktif menyampaikan laporan, jumlah emisi yang dapat dikendalikan dilaporkan sebesar 579.107,34 ton SO2, 392.000,8 ton partikulat, 1.370.892,7 ton NO2. Sedangkan limbah cair sebesar 414.886,62 ton BOD, 863.774,4 ton COD, 125.474,72 TSS, 150.644,06 ton Minyak dan Lemak serta 1.645,58 ton Amoniak. Sementara itu jumlah limbah B3 yang dihasilkan mencapai 64.794.326,66 ton,  60,2 % sudah dikelola dengan baik, 30,8 % masih tersimpan di Tempat Pembuangan Sementara. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, menghadiri acara Open House Keuskupan Agung Medan (ARCHDIOCESE OF MEDAN ) di Jalan Imam Bonjol No 39 Medan, Minggu (05/01/2020).

Open House Keuskupan Agung Medan dengan tema "Hiduplah Menjadi Sahabat Bagi Semua Orang" ini juga dihadiri Gubernur Sumut Letjen (Purn) Edy Rahmayadi, Wagubsu H Musa Rajekshah, Kapoldasu, Bupati Deli Serdang, Pangkosek hanudnas III, Danlantamal I Belawan, Danlanud Soewondo,Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga. S. Sos, Kapolrestabes Medan, Plt Walikota Medan, Dan Brigif 7/ RR, Kabinda Sumut, Wakapoldasu, Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, dan tampak juga para Perwira Kodam I/BB dan Kodim 0201/BS Pasandi, Letda Inf Irwansyah dan tamu undangan lainnya. 

Dalam khutbahnya, Uskup Agung Medan Minsiyor (Mgr) Kornelius Sipayung OFMCAP .menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir dalam Acara Open House.

Sementara itu Gubsu menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik atas terselengaranya kegiatan Open House Keuskupan Agung Medan. "Kegiatan ini merupakan silaturahmi yang positif dalam mewujudkan Kedamaian dan Ketentraman seluruh umat di Sumatera Utara, "ungkap Gubsu. (Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang sekaligus pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK, Bambang Hendroyono, ketika berjumpa dengan media di Jakarta, Jumat (3/1/2020) menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan produktivitas Hutan Produksi di Indonesia. 

Beberapa terobosan dimaksud Bambang antara lain adalah kemudahan investasi pemanfaatan Hutan Produksi, pengembangan usaha di Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan, kemudahan investasi industri dan ekspor produk hasil hutan, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kontribusi Hutan Produksi terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan menurun. Dari PNBP misalnya, pada tahun 2019 tercatat penerimaan sebesar 2,73 trilyun Rupiah, lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 2,86 trilyun Rupiah. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari HA sebanyak 6,77 juta m3, HTI sebanyak 36,23 juta m3. Jumlah tersebut produksinya menurun dari tahun 2018, yang mana dari HA memproduksi kayu bulat sebesar 8,60 juta m3, dan HTI sebesar 40,14 juta m3. Tingkat investasi juga menurun, tahun 2019 nilai investasi sebesar 128,14 trilyun Rupiah, sedangkan tahun 2018 lebih besar yaitu 155,71 trilyun rupiah.

Namun demikian, terdapat kenaikan dari produksi HHBK. Tahun 2019 mencatat produksi dari sektor non kayu ini naik secara signifikan yaitu sebesar 474.198 ton dari sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 329.633 ton. Ekspor hasil hutan pada tahun 2019 juga sedikit meningkat yaitu senilai 11,64 milyar Dolar Amerika, sedangkan tahun 2018 senilai 11,27 milyar Dolar Amerika. Tenaga kerja yang terserap dari sektor Hutan Produksi mencapai angka 388.974 tenaga kerja, tidak beda jauh dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 382.279 tanaga kerja.

Menurunnya produktivitas Hutan Produksi serta kontribusinya terhadap ekonomi membuat pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dan strategi. Bambang menjelaskan lebih lanjut bahwa pemanfaatan HA, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (Silin) dalam pengelolaan HA, penerapan Reduced Impact Logging (RIL), Pengembangan multi bisnis, evaluasi kinerja, integrasi dengan industri, serta penerapan multisystem silvikultur. Sedangkan dalam pembangunan HTI, Bambang menggarisbawahi bahwa pengembangan HTI mini atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja dan UKM. HTI dan HTR diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional. Jenis tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan berkayu maupun jenis lainnya di HTI atau HTR diarahkan untuk mendukung industri hasil hutan, bioenergi, pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan pakan ternak.

Sedangkan dalam pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan, pemerintah melakukan bebrapa strategi. Untuk HHBK sendiri, upaya yang dilakukan antara lain, identifikasi dan pemetaan potensi HHBK, pemberian insentif kebijakan fiskal, pengembangan industri HHBK melalui klasterisasi, multi usaha HHBK dalam IUPHHKHA/HT/RE, penetapan harga komoditas HHBK di tingkat petani, penyiapan pelayanan, pencatatan dan pelaporan secara elektronik, pengembangan sentra produksi rotan dan bambu, hingga usulan investasi modal asing pada usaha HHBK dapat mencapai 100%.

Pada sektor Jasa Lingkungan, peningkatan produktivitasnya dilakukan dengan beberapa strategi antara lain, revisi regulasi perizinan yang disesuaikan Online Single Submission (OSS) dengan kewenangan izin wisata alam dipusat jika terjadi kemandegan perizinan di daerah. Kemudian melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata alam, harmonisasi regulasi perdagangan karbon, pengembangan wisata alam dengan skema kerjasama KPH dan pihak ketiga, multi usaha jasa lingkungan dalam areal IUPHHK-HA/HT/RE, serta usulan investasi modal asing pada usaha wisata alam dapat mencapai 100%.

Kemudahan investasi dan ekspor produk hasil hutan juga terus didorong pemerintah. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK, IUPHHBK, Pengelolaan Hutan, IUP-HKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi pada areal kerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.01/Menlhk/Setjen/Kum.I/I/2019. Pemerintah juga akan melakukan fasilitasi pembiayaan sertifikasi UMKM.

Mendorong ekspor produk hasil hutan juga dilakukan dengan analisis regulasi terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses SVLK. Upaya yang dilakukan antara lain adalah fasilitasi pembiayaan sertifikasi dan penilikan bukan hanya yang pertama bagi UMKM, penyederhanaan verifier SVLK, penerbitan dokumen ekspor dapat diubah setelah kapal berangkat dari pelabuhan muat di Indonesia untuk mengurangi beban barang ditolak di pelabuhan tujuan ekspor, biaya penerbitan dokumen ekspor dapat dibebankan ke APBN, 

Penerbitan Dokumen V-Legal secara elektronik, menggunakan Barcode (QR Code), sehingga murah, efisien, tidak ada pemalsuan serta tidak perlu kirim dokumen Fisik ke KLHK, Bea Cukai, LVLK, Custom tujuan, dan Competent Authority. Penerbit Dokumen V-Legal untuk meubel dan kerajinan dilakukan oleh LVLK yang ditunjuk oleh KemenLHK sebagai Issuing Authority, melalui verifikasi bahan baku secara online.

Strategi atau terobosan pemerintah dalam rangka optimalisasi PNBP antara lain adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi bidang PHPL, mengevaluasi kinerja HA atau HTI dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif, memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT, meningkatkan produktivitas kayu pada HA melalui Teknik SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN, mendorong produktivitas HTI melalui peningkatan
kegiatan penanaman, mempercepat pelaksanaan Multi Usaha yaitu HHBK dan Jasa Lingkungan, membuka kran ekspor log secara selektif dan terbatas bagi UM bersertifikat baik, pengenaan tarif Dana Reboisasi (DR) dalam rupiah, tertib penatausahaan kayu/ bukan kayu dan iuran hasil hutan di hulu dan hilir, evaluasi harga patokan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara periodik 6 bulan sekali, serta penghapusan TPT-Kayu Olahan.

Kebijakan pengelolaan Hutan Produksi yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan. Kemudian dengan peningkatan produktivitas hutan produksi antara lain melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik silvikultur intensif, serta multi usaha di dalam pemanfaatan izin dan diversifikasi produk hasil hutan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat seperti HTR dan Kemitraan Kehutanan. Kemudian optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan. Kebijakan  lainnya adalah peningkatan daya saing industri antara lain melalui revitalisasi mesin dan diversifikasi produk, Optimalisasi penerimaan PNBP dari added value, serta peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.

Setelah paparan Plt. Direktur Jenderal PHPL, Bambang Hendroyono membersilahkan kepada Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia, Indroyono dan Ketua Umum Asosiasi-Asosiasi untuk menyampaikan kepada media angka-angka yang lebih detail realisasi produksi dan ekspor dari komoditi yang diusahakannya. (Rel)