.widgetshare {font:bold 12px/20px Tahoma !important; background: #333;border: 1px solid #444; padding: 5px 4px; color: #fff !important; margin-top: 10px;} .widgetshare a{font:bold 12px/20px Tahoma !important; text-decoration: none !important; padding: 5px 4px; color: #fff !important; border: 1px solid #222; transition: all 1s ease;} .widgetshare a:hover {box-shadow: 0 0 5px #00ff00; border: 1px solid #e9fbe9;} .fcbok { background: #3B5999; } .twitt { background: #01BBF6; } .gplus { background: #D54135; } .digg { background: #5b88af; } .lkdin { background: #005a87; } .tchno { background: #008000; } .ltsme { background: #fb8938; }
Select Menu

Slider

Travel

Performance

Cute

My Place

Liputan Khusus

Racing

Videos

Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, lakukan silaturahmi kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Gedung A Lantai 2 Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, silaturahmi tersebut sengaja dilakukan untuk menguatkan gerakan ketahanan pangan dalam rangka membantu percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigadir Jenderal Pol Fahruz Zaman, Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol Agus Pranoto, serta Kombes Pol Irhami SIK.

Kehadiran Kabaharkam Polri dan rombongan disambut hangat oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo. Kepada Komjen Pol Agus Andrianto ia menjelaskan saat ini Kementan sedang fokus mengantisipasi kelangkaan pangan akibat pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, Syahrul Yasin Limpo berharap kepala satuan kewilayahan Polri di tingkat Polres dapat membantu mendorong petani untuk mempercepat masa tanam. "Diharap dari kepolisian ikut aktif dalam musim tanam kedua," katanya.

Selain itu, Mentan juga berharap agar para Kapolres turun langsung menangani pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan lahan pertanian. Jika sudah, maka ia berharap yang ditanam bukan cuma beras tapi juga tanaman yang variatif.

"Para Kapolres akan diberi lahan 100 sampai 200 hektare untuk ketahanan pangan, di mana bibit dan pupuk disiapkan, serta akan dikuatkan dengan MOU antara Polri dan Kementan," tegas Syahrul Yasin Limpo.

Rencana itu mendapat sambutan baik dari Komjen Pol Agus Andrianto. "Sampai saat ini Polri selalu melibatkan instansi lain untuk kerja sama modernisasi pertanian, contoh kerja sama dengan Bea Cukai, Bank Pemerintah (BUMN), dan lain-lain," katanya.

Komjen Pol Agus Andrianto juga memaparkan bahwa sejauh ini para Kapolres dan Dandim memang telah aktif berperan dalam upaya ketahanan pangan. Ia juga menegaskan bahwa TNI-Polri tetap konsisten mendukung semua kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka percepatan penganganan pandemi COVID-19 agar masyarakat tetap produktif dan aman COVID-19.

Bahkan Kapolri sudah mengeluarkan Surat Telegram tentang Program Ketahanan Pangan Nasional dan Pembangunan Kampung Tangguh Nusantara agar masyarakat tangguh kesehatan, keamanan, informasi, serta pangan.

Selama ini, ungkap Komjen Pol Agus Andrianto jajaran Baharkam Polri menindaklanjuti Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Panglima TNI dan Kapolri di Mauk, Tangerang, beberapa waktu lalu.

Terkait rencana kerja sama dengan Kementan, Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan akan melaporkan segera kepada Kapolri agar dapat ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementan terkait terkait ketahanan pangan nasional. (Ril)
Views

INTAIKASUS.COM, (Taput) - Lapas Siborongborong melakukan pemeriksaan Rapid Test Covid-19 kepada Pegawai Lapas Kelas IIB Siborongborong bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Puskesmas Siborongborong Kamis, (10/9/2020) pukul 14.00 s/d 17.16 WIB.

Alat Rapid Test Covid-19 yang dipergunakan untuk memeriksa petugas lasibor merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini UPT. Puskesmas Siborongborong kepada Lapas Kelas IIB Siborongborong.

Bantuan Alat Rapid Test dari dinas kesehatan sebanyak 65 buah dan
Petugas yang mengikuti Rapid Test Covid-19 sebanyak 59 orang.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan deteksi dini Resiko terpapar covid-19 kepada pegawai Lapas Kelas IIB Siborongborong.

Tahap persiapan sebelumnya lasibor mengajukan surat permohonan pengadaan Rapid Test Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Puskesmas Siborongborong dan selanjutnya Lapas Klas IIB Siborongborong menerima sebanyak 65 buah alat rapid test.

Dan menginformasikan perihal pelaksanaan Rapid Test Covid-19 kepada seluruh pegawai Lapas Klas IIB Siborongborong.

Serta mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan rapid test di aula Lapas Klas IIB Siborongborong.

Kedatangan petugas Puskesmas Siborongborong diterima oleh kasubsi perawatan Lapas Klas IIB Siborongborong dan menganjurkan kepada petugas agar mempersiapkan diri di Aula untuk diperiksa / di Rapid test.

Satu orang Petugas Puskesmas Siborongborong melakukan pendataan identitas pegawai dan lima orang petugas analis melakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan.

Setelah seluruh sampel darah diambil, dilakukan pemeriksaan menggunakan plasma darah, salasatu dari petugas puskesmas mendokumentasikan hasil pemeriksaan untuk kemudian direkap dan dilaporkan ke pihak Lapas Siborongborong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Saran dan tindak lanjut berdasarkan dari hasil pemeriksaan didapati petugas yang mengikuti pemeriksaan Rapid Test Covid-19 sejumlah 59 orang seluruhnya NON REAKTIF.

Sebanyak 6 orang petugas yang belum mengikuti pemeriksaan Rapid Test Covid-19 diarahkan untuk datang ke Puskesmas SIborongborong pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 untuk melakukan pemeriksaan.

"Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara," sebut Kalapas Siborongborong M. Pithra Jaya Saragih, Amd.IP, SH, MH sebelum mengakhiri.

"Harapan kita lanjutnya,  setelah selesai dilakukannya rapid bagi seluruh petugas, agar mempertahankan prilaku hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid 19 Khususnya di Lapas Siborongborong", ujarnya.

Adapun langkah langkah yang dilakukan Lapas Siborongborong saat ini dalam upaya mencegah penyebaran covid di Lapas terhadap penghuni dan petugas, "kami terus melakukan sosialisasi serta menerapkan protokol kesehatan bagi petugas dan Wbp khususnya, menganjurkan untuk menerapkan 3T dan 3M Meniadakan kunjungan narapidana serta menggantikan kunjungan melalui layanan video call terhadap keluarga Wbp," ucapnya mengakhirnya. (Red)

Views

Humas Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Utara Josua Ginting.

INTAIKASUS.COM, (Medan) - Sebanyak 14.572 orang napi yang ada di Sumatera Utara mendapatkan pemotongan masa hukuman atau remisi dalam rangka HUT ke 75 Kemerdekaan RI. 180 orang diantaranya memperoleh kebebasan usai mendapat remisi tersebut.

Humas Kemenkumham Sumatera Utara, Josua Ginting mengatakan adapun napi yang mendapat pemotongan,  masa hukuman sebagian (RK I) sebanyak 14.392 orang. Sedangkan yang mendapat remisi umum keseluruhan (RK II) sebanyak 180 napi.

"Mereka mendapat pemotongan masa tahanan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan," ucap Josua, Sabtu (15/8).

Sedangkan berdasarkan regulasi, para napi yang mendapat remisi terdiri dari para napi pelaku kriminal umum sebanyak 8.549 orang, napi  yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 sebanyak 292 orang dan napi yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 sebanyak 5.731 orang.

"Selain itu pada remisi kemerdekaan tahun ini, sebanyak 85 orang napi anak juga memperoleh remisi umum sebagian dengan pemotongan masa tahanan bervariasi," sebut Josua.

"Pemberian remisi akan dilakukan pada saat perayaan HUT Kemerdekaan, Senin 17 Agustus mendatang di masing-masing UPT,"imbuh Josua.

Sementara itu hingga saat ini jumlah warga binaan di Lapas/Rutan di Sumatera Utara mencapai 29.097 Orang dengan rincian narapidana pria sebanyak 20.495 Orang, narapidana wanita sebanyak 1.954 orang, tahanan pria sebanyak 6.449 Orang dan tahanan wanita sebanyak 199 Orang.

"Sedangkan jumlah penghuni anak Lapas/Rutan se- Sumatera Utara hingga  tanggal 13 Agustus 2020 berjumlah 135 orang," pungkas Josua. (Ik)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) -  Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menjadi narasumber pada kegiatan Manajemen Talenta Polri di Hotel Mercure Jakarta, Selasa, (11/8/2020).

Dalam kesempatan ini,  Kabaharkam Polri memberikan materi tentang "Peran Polri dalam Pemeliharaan Sitkamtibmas di Masa Pandemi COVID-19". Kegiatan ini diikuti 45 peserta yang merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2019.

Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, menurut data WHO per tanggal 10 Agustus 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di dunia ada 19.426.112 kasus dan kematian sebanyak 302.169 kasus. Sementara menurut data dari covid19.go.id per tanggal 10 Agustus 2020, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 125.396 kasus dengan 5.723 kasus kematian.

Untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, di mana Polri ikut menjadi bagian.

"Jika kita berbicara tentang peran Polri, hal tersebut tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok Polri sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi, tujuan, peran, dan tupok tersebutlah yang menjadi panduan atau acuan Polri untuk bertindak dan berperan di masa pandemi ini. Jangan pernah lupakan hal ini," terang Komjen Pol Agus Andrianto.

Selain menggelar Operasi Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, yang dikepalai oleh Komjen Pol Agus Andrianto sendiri dan digelar sejak 19 Maret 2020, Polri juga melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, di antaranya adalah Kampung Tangguh Nusantara dan kegiatan program ketahanan pangan.

"Tujuan Kampung Tangguh adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran COVID-19," kata Komjen Pol Agus Andrianto menyebut salah satu tujuan Kampung Tangguh.

Menurut Komjen Pol Agus Andrianto, pandemi COVID-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu, tegasnya, jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, di situlah peran Polri dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Seluruh anggota Polri harus bekerja ekstra keras dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.

"Polri juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membantu masyarakat terdampak mulai dari memberikan bantuan sosial berupa Sembako, vitamin, masker, sampai dengan membangun dapur umum. Bahkan Kapolri memerintahkan agar tiap Polda menyiapkan beras sebanyak 25 ton dan untuk tiap Polres sebanyak 10 ton serta melakukan penyisiran secara langsung oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa terhadap masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah," kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Komjen Pol Agus Andrianto tak lupa mengajak para lulusan Akpol tersebut untuk bekerja maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas. Karena, menurutnya, kerja maksimal itulah yang akan menentukan kualitas masing-masing personel Polri, yang nantinya akan menjadi pembeda antara anggota satu dengan anggota lainnya.

"Selalu belajar, berkembang, dan asah kemampuan diri agar dapat memberikan kontribusi, pengabdian, dan inovasi dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum," pesan Komjen Pol Agus Andrianto. (Rel)
Views

INTAIKASUS.COM, (JAKARTA) - Hewan qurban bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dibagikan personel TNI kepada warga Desa Radda Kecamatan Baebunta, Luwu Utara yang merupakan warga pengungsi korban banjir bandang beberapa waktu lalu. 

Hal tersebut disampaikan Kapenrem 142/Tatag Mayor Inf Ahmad dalam keterangan tertulisnya di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (1/8/2020).

Dijelaskannya, pelaksanaan shalat Idhul Adha kali ini diikuti para pengungsi banjir bandang dan TNI serta masyarakat di sekitarnya,  terlihat para jamaah mematuhi ketentuan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker.

"Usai pelaksanaan Idul Adha dilanjutkan pemotongan 21 ekor hewan Kurban bantuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa yang diperuntukkan terhadap korban banjir bandang Luwu Utara, " ujar Ahmad.

Lebih lanjut dikatakannya, Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Firman Dahlan, S.I.P yang menyaksikan secara langsung penyembelihan hewan kurban tersebut. 

"Danrem menyampaikan bahwa sapi kurban ini adalah bentuk empati Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa kepada warga yang terdampak banjir bandang, " ungkapnya lebih lanjut.

Daging hewan kurban ini didistribusikan dalam bentuk makanan siap saji kepada pengungsi yang tersebar dengan jumlah 9.793 orang.

"Pendistribusiannya melalui kendaraan TNI dan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, mulai tgl 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020," terang Ahmad.

Ditambahkan,  daging dimasak dalam waktu tiga  hari dan disiapkan sembilan  freezer untuk penyimpanan daging, sedangkan menu masakan untuk pengungsi bervariasi.

Ditemui ditenda pengungsian setelah menerima makanan siap saji, Aminah (59) pengungsi dari Desa Meli mengucapkan terima kasih kepada TNI khususnya kepada Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa atas bantuan dan perhatiannya kepada pengungsi banjir bandang di Luwu Utara.

" Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad Jenderal Andika Perkasa yang sangat memperhatikan kami di tempat pengungsian, bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami di tengah musibah yang kami alami," ucap Aminah. (Dispenad/Red)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, menegaskan bahwa Polri akan mendukung penuh semua kebijakan pemerintah termasuk dalam hal ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan.

"Kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja tapi harus luar biasa, extraordinary. Intinya pertumbuhan ekonomi Indonesia jangan sampai minus," kata Komjen Pol Agus Andrianto di Ruang Kerja Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Komjen Pol Agus Andrianto melanjutkan, setiap negara memang memiliki caranya masing-masing dan kebijakan yang berbeda-beda. Indonesia sendiri memfokuskan penanganan COVID-19 di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sementara Polri mengambil peran membantu Gugus Tugas.

Untuk itu, ungkap Komjen Pol Agus Andrianto, Polri menggelar Operasi Kepolisian Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020. Dalam operasi ini, tugas Polri tidak hanya pada penanganan dampak kesehatan, tapi mencakup juga dampak lainnya seperti sosial dan ekonomi.

"Karena danpak COVID ini bukan hanya di kesehatan tapi akan berpengaruh ke dampak ekonomi. Bila tidak diatasi, akan berdampak sosial. Bila dampak sosial tidak bisa diatasi, maka akan dapat menjadi dampak politik," terang Komjen Pol Agus Andrianto.

Selain itu, lanjutnya, Polri juga bahu-membahu bersama TNI dan pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat semakin produktif dan aman COVID.

Baharkam Polri sendiri, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, akan berupaya fokus pada pemeliharaan keamanan dan pencegahan kejahatan dengan melakukan kegiatan preemtif dan preventif.

"Bila kejahatan masih tinggi, fungsi Baharkam-lah yang patut disalahkan karena tidak mampu mencegah bertemunya niat-kesempatan pelaku tindak pidana," tegas Komjen Pol Agus Andrianto. (Ril)
Views

INTAIKASUS.COM, (Jakarta) - Menyusul terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.2/152/LP.000.000/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia, maka secara resmi profesi wartawan di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus. Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organisasi pertama dan satu-satunya yang memiliki registrasi standar kompetensi khusus wartawan yang teregistrasi di Kementrian Ketenagakerjaan RI. Ada 15 unit kompetensi yang resmi diregistrasi Dirjen Binalatas Kemenaker dengan nomor: Reg.24/SKPK-DG/2020. 

"Pada tahun 2019 lalu Dewan Pimpinan Pusat SPRI juga sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan saat ini sedang mengurus lisensinya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP," beber Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke Redaksi, (16/7/2020).  

Dikatakan pula, pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang lisensinya ditetapkan sendiri secara sepihak oleh Dewan Pers adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257). "UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah cacat hukum karena pelaksananya adalah LSP yang lisensinya bukan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP," tandas Mandagi.

Selain persoalan UKW, DPP SPRI juga menyoroti polemik Verifikasi Perusahaan Pers yang terjadi di berbagai daerah. Menurut Mandagi, pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan media atau Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah informasi sesat yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi perusahaan pers yang berbadan hukum resmi. 

Mandagi secara gamblang menyampaikan bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dua kali mengirim surat ke DPP SPRI dengan surat nomor : 438/S/X.2/11/2019 Perihal : Tangapan BPK atas Permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers dan surat nomor : 105/S/X.2/03/2020 Perihal : Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia," ucapnya.

Dijelaskannya juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK. 

"Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers," pungkasnya.

Mandagi juga menambahkan, DPP SPRI tidak lagi menjadi konstituen Dewan Pers dan saat ini sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers Indonesia atau DPI. Lebih lanjut dikatakan, DPI yang ikut didirikan SPRI melalui proses panjang lewat Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres  Pers Indonesia 2019 adalah lembaga independen yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh 12 Organisasi Pers berbadan hukum. Dan saat ini, menurut  Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, DPP SPRI sedang melaksanakan program Sertifikasi Media bagi Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk menjadi bagian di Dewan Pers Indonesia melalui Sertifikasi Media di SPRI. 

Atas beberapa pertimbangan itu, DPP SPRI, tertanggal (15/7/2020) secara resmi menyurati seluruh Kementrian, pimpinan Lebaga Negara, para Gubernur, Walikota, dan Bupati. "Kami menghimbau agar kiranya pemerintah dapat memahami maksud dan tujuan penjelasan di atas dan semoga dengan iklas tetap melayani wartawan non UKW dalam menjalankan tugas peliputan dan tidak ragu lagi bekerja sama dengan Perusahan Pers non verifikasi Dewan Pers yang sudah menjadi bagian dari Jaringan Media Dewan Pers Indonesia," pungkasnya. (Ril)