" PLN sebaiknya membuka data dan informasi kepada publik tentang tata cara perhitungan atau formula yang digunakan dalam menjual pulsa listrik," kata Ferdinand kepada HarianDeteksi.com, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Lebih lanjut, Ferdinand mempertanyakan berapa biaya administrasi, biaya materai, berapa pajak penerangan jalan dan berapa rupiah per KWH yang didapat rakyat sehingga masyarakat lebih mengerti.
" Ini yang harus segera PLN buka ke publik, atau jika masih ada komponen lain yang harus dibayar masyarakat selain beberapa komponen di atas harus dibuka sehingga jelas dan jernih," desaknya.
Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat akan dapat mengetahui dimana letak adanya mafia, apakah di biaya administrasi, biaya materai, atau pajak PJU.
" Ini harus dijelaskan, terlebih pajak PJU di setiap daerah berbeda besarannya sesuai PP 65 yang diijinkan antara 0- 10% dari biaya listrik. Ini harus dibuka segera supaya negara ini tidak gaduh setiap hari," tandas Ferdinand.
Modus Listrik Pintar
Desakan yang sama juga ditandaskan Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) DR Jerry Massie, MA Ph.D. Pegiat antikorupsi ini mendesak pihak Mabes Polri agar segera membongkar skandal harga token.
" Kami minta pihak yang terkait kepolisian (Mabes) untuk membongkar skandal pulsa listrik," tandas Jerry Massie.
Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah Menteri Kemaritiman Rizal Ramli terkait pulsa listrik. Menurut dia, pernyataan Rizal Ramli terkait pulsa listrik merupakan langkah maju untuk menjegal para mafia dan bandit yang berkeliaraan di PLN sebagai salah satu perusahaan BUMN.
" Selama ini listrik pintar mencoba bermain pintar, namun kejahatannya tetap bisa tercium. Kami akan awasi jangan sampai ada penyelewengan dengan modus listrik pintar," pungkas "Kami minta pihak yang terkait kepolisian (Mabes) untuk membongkar skandal pulsa listrik," tandas Jerry Massie. (Red)
