INTAIKASUS.COM - Gubenur Sumatera Utara H T Erry Nuradi dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di jajaran Pemprovsu menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 di Kantor Gubsu, Jumat (22/7/2016).
"Saya harap ini bukan hanya seremonial saja, ini bentuk pertanggungjawaban dan wujud tekad komitmen, saya akan tagih dalam rangka perbaikan kinerja," tegas Gubernur.
Acara yang dihadiri Sekda Provsu Hasban Ritonga, SH, Kepala Biro Organisasi Onechesi Zega dan seluruh Kepala SKPD Provsu dalam upaya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerha Instansi Pemerintah (Sakip) untuk terwujudnya manajemen pemerintahan yang efekyif, transparan dan akubtabel serta berorientasi hasil.
Pemprovsu menurutnya berusaha terus melakukan terobosan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerha Instansi Pemerintah (Sakip) untuk terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akubtabel serta berorientasi hasil. Upaya tersebut saat ini terus dilakukan melalui melalui rekruitmen ASN dalam jabatan yang berorientasi the right job and the right place, seleksi terbuka sampai dengan penerapan aplikasi berbasis komputerisasi pada aspek perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja secara individu maupun organisasi.
Hal itu sebagaimana rekomendasi KPK dan MoU antara Pemprovsu dan Pemko Surabaya.
Gubsu menyampaikan perolehan nilai evaluasi Sakip tahun 2015 oleh Kementerian Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil bahwa Pemprovsu masih berada pada predikat CC dengan skor nilai 57,99. Skor tersebut akumulasi nilai yang diperoleh Pemprovsu atas lima komponen yang membangun SAKIP diantaranya Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Gubsu memberi apresiasi SKPD yang berhasil meraih skor nilai A pada evaluasi SAKIP yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi dan Bappeda.
Gubsu berharap ke depannya evaluasi SAKIP Pemprovsu lebih baik ke depannya. Diantaranya dengan memperbaiki capaian kinerja antara lain menyangkut capaian SKPD Sumut di tingkat nasional. Dalam hal ini menghindarkan kinerja Pemprovsu berada pada rata-rata nasional atau di bawah rata-rata nasional. (Rel)
