INTAIKASUS.COM - Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S Msi melalui Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus melakukan penyebaran tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada seluruh sekolah yang ada di Kota Medan tanpa terkecuali pada daerah Medan Utara saat ini.
Karena, fakta yang ditemui di sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 1,2, 3, 4 dan 5 itu jumlah PNS-nya hampir 100 persen. "Di sekolah negeri ini (SMA Negeri 20 Medan), sudah berulang kali kita minta agar ditambah, SMK Negeri 13 Medan misalnya ternyata hanya 3 orang PNS-nya, bayangkan 3 PNS siapa yang mengajar, SMA Negeri 20 Medan sudah lumayan ada 22 orang PNS-nya, tapi belum penuhi standar. Maka sesungguhnya kita minta ke Pemko Medan lakukan penyebaran tenaga pendidik, jangan diinti kota saja,"kata anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH dalam acara Reses III /2016 Dapil V di Kecamatan Medan Belawan pada, Sabtu (10/12/2016) dihadapan para konstituennya.
" Masalahnya mereka pada gak mau kemari (Medan Utara), makanya kita buat sebuah kebijakan pada Pemko Medan dalam penyebaran tenaga pendidik sama dengan tenaga kesehatan yang kita lakukan saat ini," kata Bahrum.
Penjelasan tersebut menjawab keluhan warga Jalan Bagan Deli atas nama Jauhari yang mempermasalahkan keberadaan SMA Negeri 20 Medan sebagai satu-satunya sekolah negeri setingkat SMA dikawasan Medan Belawan, ternyata menyimpan persoalan tenaga pendidik yang sangat kurang.
" Kami berharap untuk masalah pendidikan ini mohon disampikan pada Walikota Medan dan Gubernur Sumatera Utara kedepan yang berwenang atas SMA, bahwasannya SMA Negeri 20 Medan itu, masih kurang tenaga pendidik-nya hanya 22 orang PNS, sementara yang dibutuhkan 43 orang," terangnya.
Dari kekurangan guru tersebut, ungkap Jauhari, maka ditampung guru dari luar (guru honor). Terkait, dana BOS, menurut Jauhari pihaknya selalu menemui adanya penyalahgunaan, belum lagi alokasi dana BOS dapat dinikmati semua pihak disekolah. "Hal inilah yang menurut kami perlu adanya peninjauan kembali. Apalagi ini sudah berjalan lama tanpa kita sadari yang justru bukan siswa tak mampu saja yang harus menikmati sebaliknya anak-anak pejabat di sekolah-sekolah favorit juga dapat, "paparnya.(Red)
