INTAIKASUS.COM, (Sumatera Barat) - Yayasan Ar- Rasyid Sumbar (Sumatera Barat) merilis Refleksi Akhir Tahun 2019, pada Senin 30 Desember 2019 dengan judul "Kesejahteraan Rakyat Tanpa Perlindungan".
Ketua Badan Pembina Yayasan Ar-Rasyid Sumbar Zulfikar El Ridho SE yang juga Assesor BAN PAUD dan PNF menyampaikan bahwa selama tahun 2019 Kampanye serentak Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden banyak hal yang merugikan rakyat, mulai hal kecurangan hingga tertundanya pengumuman hasil Pilpres, begitu juga banyaknya petugas pemilihan yang meninggal dunia.
Masih segar dalam ingatan kita banyak kapal yang tenggelam, terbakar dan meledak serta bencana alam yang berkepanjangan.
Naiknya iuran PLN, BPJS dan nasib buruh yg tidak terjamin malah Presiden akan membuat upah buruh perjam. Nasib guru honor yang tidak menentu yang belum ada kejelasan apakah bisa diangkat menjadi ASN, serta banyaknya kasus korupsi yang tidak tuntas diselesaikan, seperti halnya kasus Bank Century dan terakhir kasus Mega Jiwasraya.
Dunia Pendidikan Kesetaraan sangat berduka dengan tidak adanya lagi Dirjen Dikmas dalam nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2019 sehingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) yang mendidik anak putus sekolah karena kemiskinan tidak punya naungan lagi yaitu Dirjen Dikmas.
Kemiskinan makin tinggi, lapangan kerja sulit, tenaga kerja asing khusus dari China membanjiri Indonesia serta produk impor banjir masuk Indonesia.
Menanggapi sejumlah temuan tersebut Yayasan Ar- Rasyid Sumbar memotret tahun 2019 Pemerintah lalai mengurus rakyat, untuk itu Yayasan Ar- Rasyid meminta Pemerintah Jokowi pada periode ke dua dalam pemerintahannya ini agar peduli dengan rakyat. Kaji ulang kenaikan BPJS, kaji ulang kebijakan import, merevisi Perpres Nomor 82/ 2019 dengan memasukkan Dirjen Dikmas dalam nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Meningkatkan keamanan pengguna kapal laut serta membuat kebijakan yang pro rakyat bukan pro pengusaha.
Selain itu jangan ada politik standard ganda dengan melempar isu yang menyesatkan yang membingungkan rakyat. Seperti issu radikalisme yang membuat rakyat gaduh, sedangkan pemerintah sibuk menambah hutang yang akhirnya berdampak rakyat makin sulit. (ZERH)
