INTAIKASUS.COM, (Medan) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Masyarakat Danau Toba menggelar silaturahmi dengan Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Kesbangpol Sumut, Anton Siahaan di Gedung Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (11/3/2020). Dengan mengusung tema "Percepatan Wisata Danau Toba Mendunia Era Jokowi".
Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz H. Burhan Saragih dan kemudian dilanjutkan dengan tarian daerah lintas etnis .
Ketua Komite Masyarakat Danau Toba (KMD) Edison Manurung mengatakan, bahwa KMD merupakan jembatan emas antara Pemerintah selaku regulator dan masyarakat di sekitar Danau Toba untuk mempercepat Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Internasional.
Hal senada juga disampaikan Wakil Mensos, Sonny S Manalu, menurutnya, warga sekitar danau toba khususnya masyarakat Sumut pada umumnya harus dapat menjadikan danau toba sebagai industri pariwisata, sehingga dapat mengangkat perekonomian dan siap menjadi tuan rumah yang baik bagi wisman lokal maupun wisman manca negara.
Sementara itu, Gubernur Sumut melalui Kepala Kesbangpol Sumut, Anton Siahaan mengatakan akan siap bekerja sama dengan KMD dan elemen masyarakat lainnya untuk mempercepat danau toba sebagai destinasi wisata internasional.
Di akhir acara, Ketua Panitia memberikan kesempatan kepada tiga tamu undangan untuk dialog interaktif dan bertanya atau memberikan saran dalam silaturahmi tersebut.
Dipandu Setia Pandia (mc senior), salah satu tamu yang dialok interaktif adalah Ustadz Martono, ustadz yang di kenal oleh warga Sumut sebagai ustadz yang energik dalam merawat kebhinnekaan.
Saat itu Ustadz Martono memberi saran kepada KMD agar menjembatani antara masyarakat yang menolak wacana wisata halal atau syariah dengan wacana menjadikan danau toba sebagai kawasan wisata halal atau syariah, karena distenasi wisata internasional harus lepas dari kepentingan agama tertentu sehingga akan dapat menarik wisatawan manca negara.
Menanggapi masukan dari Ustadz Martono, Rahman Siburian mewakili DPRD Sumut mengatakan tidak akan pernah ada lebel wisata halal atau syariah di danau toba dan daerah lain di Sumut.
"Pasti DPRD Sumut tidak akan pernah mengesahkan Perda tentang Wisata Halal atau Syariah," jelasnya. (Ik)
