Medan, IK - Polda Sumut melalui Operasi Mantap Brata (OMB) Toba 2023 – 2024 telah lakukan pengamanan tahapan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, dan bertekad sukseskan perhelatan secara aman, nyaman, dan lancar guna wujudkan pemilu yang damai.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumut yang diwakili Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, SIK., SH., di acara Diskusi Publik dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Sumatera Utara, Kamis (9/11/2023) di Gedung H Anif UIN SU Medan.
“Polda Sumut sudah mulai menggelar operasi yang bersandi Ops Mantap Brata Toba 2023 – 2024 telah menyiapkan berbagai langkah-langkah pengamanan, mengingat dinamika politik nasional dan daerah sudah mulai menggeliat menjelang perhelatan pesta demokrasi di tahun depan,” ujar Kombes Hadi.
Selanjutnya disampaikan Kombes Hadi yang juga selaku Kasatgas Humas Ops Mantap Brata Toba, untuk menjaga kondusifitas agar kondisi Kamtibmas dapat berjalan baik, maka insan pers memiliki posisi penting dalam menjaga suasana stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik.
“Dinamika yang ada di Sumatera Utara yang merupakan provinsi terbesar di Pulau Sumatera akan menjadi pendorong antusias untuk lumbung suara, inilah yang dikelola Polda Sumut agar tidak terjadi benturan di tengah masyarakat, disebabkan adanya perbedaan warna dan pilihan politik. Jika tidak di antisipasi, dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat,” ungkap Kasatgas Humas Ops Mantap Brata Toba.
Harapan Polda Sumatera Utara kondisi Kamtibmas di Sumut yang baik ini harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan, mengingat tingkat kejahatan dalam tiga bulan terakhir trendnya menurun.
“Media berperan penting untuk terciptanya suasana Kamtibmas yang mantap, hal yang harus dipahami bahwa pengguna internet di Indonesia ada sebanyak 215,63 juta orang artinya pengguna teknologi ini sangat berpotensi terjadinya kesalahpahaman jika tidak di kelola secara baik, kita berharap edukasi yang tersajikan lewat media ini mampu mengimbangi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Kabid Humas. (Rel)
