BALIGE, intaikasus.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Convention Hall TB Silalahi Center, Soposurung, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat (14/8/2026). Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk melanjutkan pembangunan melalui sinergi dan semangat gotong royong.
Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, Wakil Ketua DPRD Toba Thomson Manurung dan Henry Tambunan. Turut hadir Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, jajaran Forkopimda, Bupati Toba periode 2016–2021, pimpinan instansi vertikal, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba serta sejumlah tamu undangan.
Rangkaian paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Selanjutnya, Ketua DPRD Toba membuka rapat yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sidang oleh Ketua MPR RI serta penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan menyampaikan bahwa Pidato Kenegaraan Presiden RI menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus meneruskan cita-cita perjuangan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pada pidato kenegaraan Presiden RI ini, kita mengharapkan esensi lanjutan perjuangan pendahulu. Sebagai generasi penerus bangsa diharapkan menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Menurut Franshendrik, perjalanan bangsa Indonesia sejak era reformasi telah diwarnai berbagai dinamika, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Namun, dengan menjaga semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama demi mewujudkan kemajuan bangsa.
Ia menegaskan bahwa mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama, saling mendukung dan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing dalam pembangunan.
“Hal ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, namun pemerintah dan masyarakat, secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Toba, agar saling bahu-membahu dalam membangun Kabupaten ini ke arah yang lebih baik,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Toba menyampaikan bahwa semangat pembangunan nasional yang disampaikan Presiden sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Toba yang mengedepankan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui program TOBA MANTAP 2029.
“Melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, program Presiden ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Toba, yaitu TOBA MANTAP 2029, maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat dan berbagai elemen lainnya menjadi kekuatan penting dalam mempercepat terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan dan capaian pemerintah dalam berbagai sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
Sejumlah bidang yang disampaikan antara lain transformasi kebijakan, swasembada pangan, penguatan ekonomi, penegakan hukum, restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta pengembangan hilirisasi industri.
Di bidang kebijakan transformasi, pemerintah menyampaikan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 21 bulan atau 663 hari masa kerja.
Pada sektor pangan dan ekonomi, pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada pada delapan komoditas pangan serta penghentian impor solar melalui pemanfaatan energi biodiesel B50.
Sementara pada sektor restrukturisasi BUMN, pemerintah menyampaikan sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup, dengan target jumlah BUMN maksimal tersisa 300 pada akhir tahun 2026.
Di bidang pembangunan manusia, pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perlindungan sosial serta pengembangan hilirisasi industri.
Berbagai kebijakan dan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Toba pun diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat sinergi dan memelihara semangat gotong royong, seluruh elemen masyarakat dapat mengambil bagian dalam mewujudkan Kabupaten Toba yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan. (Rel)
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Toba Maju, Masyarakat Sejahtera.
