" Kapoldasu harus bertindak tegas dengan tidak membeda-bedakan status, " tegas beberapa orang anggota dewan yang enggan disebut namanya kepada wartawan, Rabu (15/9/2015), di gedung dewan.
" Saya tidak menduga yang bersangkutan tega melakukan mendalangi pengoplosan tersebut, " kata seorang dewan. Sebab menurutnya anggota dewan tersebut, sudah kaya raya, sebab memiliki stasiun pengisian gas di Kabupaten Serdang Bedagai, yang setiap hari memasok 10 truk gas yang isinya setiap truk 15 ton. Sudah bisa kita bayangkan betapa besar penghasilan ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut tersebut setiap hari.
Tapi yang kami pertanyakan kenapa masih tega mencuri gas subsidi masyarakat, untuk kepentingannya, " kata rekannya sesama anggota DPRD Sumut tersebut. Keterlibatanya kata mereka memang masih dugaan dari hasil pengembangan polisi dari Polsek Medan Sunggal yang merazia gudang pengoplosan gas tersebut belum lama ini.
Karena kasus ini diduga melibatkan anggota DPRD Sumut, maka mereka berharap Kapoldasu bisa menindaklanjuti kasus ini dan menangkap para pelaku utama dan pemilik gudang pengoplosan tersebut. Ini kata mereka merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan Kapoldasu. "
Bukan tidak mungkin kata salah seorang diantara mereka, DPRD Sumut melalui Komisi A akan mengundang Kapoldasu untuk didengar penjelasannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat ini. Menurut mereka bila tidak ada tindakan tegas dan sanksi hukum terhadap para pengoplos, maka kelangkaan gas bersubsidi 3 kg tersebut akan kian parah.
Sebab pemerintah tidak mampu mengamankan gas 3 kg tersebut ditegah-tengah masyarakat. Apalagi polisi terkesan bermain mata dengan para dalang pengoplos. Tindakan tegas dari pemerintah tersebut, diantaranya berupa pencabutan izin pengelola stasisun pengisian gas. (Red)
