Medan, INTAIKASUS.COM - Pengamat anggaran Sumut, Irvan hamdani mengatakan, titik rawan penyelewengan APBD bisa dilihat mulai dari tahap perencanaan anggaran. Seringkali perencanaan suatu program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga usulan masyarakat yang disuarakan dalam musrenbang di tingkat desa sampai provinsi dilakukan hanya seremonial belaka.
" Titik rawan lainnya adalah pelaksanaan program dengan memarkup suatu paket pekerjaan serta kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Karena dari hasil audit BPK yang kita lihat selama ini pengadaan barang dan jasa cukup rawan penggunaannya," katanya
Pada saat dihubungi media ini, Rabu (11/11/2015).
Selain itu, lanjutnya, anggaran perjalanan dinas yang sering kali difiktifkan atau tiket yg digelembungkan dan bahkan ada ditemukan bodong. Termasuk belanja makan minum dalam APBD yang seringkali di markup atau tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan sesungguhnya.
Yang terakhir, kata Irvan, titik rawan penyalagunaan APBD yakni pada penggunaan dana bansos menjelang pilkada.
Anggaran bansos menjelang pilkada akan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan cenderung menguntungkan calon incumbent. " Jebolnya penyalahgunaan anggaran juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak inspektorat.
Sehingga seringkali pengggunaan belanja program, baik belanja modal maupun barang dan jasa rawan disalahgunakan," katanya. (Net)
