Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin menerima Kepala BNNP Sumut Brigjen Andi Loedianto
INTAIKASUS.COM - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut bersama Pemko Medan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang menangani permasalahan narkoba di Medan. Hal ini dilakukan salah satunya guna melengkapi persyaratan untuk membentuk BNN Kota Medan.
BNN Kota Medan selama ini terkendala pembentukannya karena masih kurangnya beberapa persyaratan.
Hal ini terungkap saat pertemuan Walikota Medan T Dzulmi Eldin dengan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Andi Leodianto berserta jajarannya di rumah dinas Walikota Jalan Sudirman, Selasa (11/10).
Kepala BNNP Sumut Brigjen Andi Loedianto mengatakan, dari 33 Kabupaten Kota di Sumut, baru 12 kabupaten/kota yang sudah membentuk BNN, untuk itulah segera membentuk Satgas Narkoba termasuk Kota Medan, mengingat peredaran Narkoba semakin marak.
Menurutnya, penanggulangan narkoba ini harus dilakukan bersama-sama. Nantinya, tugas satgas narkoba ini adalah melakukan mapping terhadap peredaran dan pengguna narkoba. Selain itu juga, tugas satgas Narkoba adalah melakukan pencegahan, pemberantasan dan merehabilitasi, Satgas Narkoba tidak boleh menerima dana hiba dalam pelaksanaan tugasnya, karena anggaran tersebut ada di masing-masing SKPD, semua SKPD berperan dalam mencegah dan memberantas bahaya Narkoba.
"Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 80 persen adalah kasus narkoba, dan sebanyak 350.000 orang dari mulai usia 10 sampai 50 tahun di Sumatera Utara terkena narkoba" kata Andi.
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin menyambut baik pembentukan Satgas Narkoba Kota Medan. Dia meminta usai pertemuan ini para pimpinan SKPD melakukan pertemuan dengan BNN Sumut sehingga nantinya tugas-tugas tiap SKPD dapat di ketahui dan dianggarkan, dia juga minta semua SKPD yang ada harus ikut berperan dan susun anggaran dan memanfaatkan Satgas Narkoba ini didalam mencegah dan memberantas narkoba di Kota Medan.
"Kita sudah dua tahun lalu mengusulkan kepada Menpan untuk terbentuknya BNN Kota Medan, mungkin ada persyaratan yang belum terlengkapi, seperti jumlah data pecandu yang ada belum terdata secara maksimal, nantinya kita akan mengumpulkan data-data ini, baik dari Dinas Sosial, Kepolisisan, dan lainnya, " ucap Eldin. (Yt)
