JAKARTA, IK - Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat mengatakan, masalah Food Estate yang dipersoalkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai bagian dari kejahatan lingkungan, sudah menjadi pusat perhatian.
"Masalah Food Estate ini bertambah menarik karena dikritik oleh Sekjen PDIP. Kritikan ini membawa kesan bahwa Presiden Jokowi seakan bukan petugas partai PDIP lagi. Yang kita ketahui, PDIP menyebutkan Presiden Jokowi sebagai petugas partai," ujar Gandi Parapat kepada wartawan, Senin (21/8/2023).
Gandi mengaku tidak meragukan kritikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mempersoalkan masalah program Food Estate yang notabene dikerjakan pemeritahan Presiden Jokowi guna mengantisipasi krisis pangan di Tanah Air.
"Apa yang disampaikan Sekjen PDIP tersebut merupakan bentuk konsistensi PDIP dalam membela wong cilik. Kritikan Hasto ini patut untuk diapresiasi. Namun, hal yang menjadi pertanyaan, apakah kritikan itu sekaligus memberikan penegasan bahwa Presiden Jokowi bukan sebagai petugas partai dari PDIP lagi? Ketegasan PDIP ini paling dinantikan publik," ungkap Gandi.
Menurut Gandi, PDIP tidak membuka aib sendiri ketika mengungkit masalah proyek Food Estate tersebut. Kritikan tersebut justru untuk membela kepentingan wong cilik, khususnya masyarakat petani yang dilibatkan untuk mengelola food estate tersebut. Kegagalan dari proyek food estate oleh pemerintahan ini justru menjadi pertanyaan.
"Kita mengapresiasi sorotan dan kritikan membangun oleh PDIP tersebut. PMPHI menyarankan PDIP melalui petugas partainya tidak hanya sekedar memprotes namun bersedia membuat laporan ke aparat penegak hukum terkait kerugian negara maupun kerusakan lingkungan yang dituding sebagai bagian dari kejahatan lingkungan," jelasnya.
Disebutkan Gandi, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap Hasto maupun PDIP untuk mengungkap kasus yang dimaksud. Dukungan masyarakat terhadap partai besutan Megawati Soekarnoputri ini dipastikan akan semakin bertambah besar dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang.
"Ketegasan PDIP terkait masalah proyek Food Estate ini sangat dinantikan masyarakat. Ini merupakan pintu masuk bagi Polri, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kebenaran yang disampaikan Sekjen PDIP ke publik. Masyarakat menantikan masalah ini agar dibuka terang benderang," sebut Gandi. (Rel)