Riau, IK - Kepala Staf Korem 033/WP Kolonel Inf I Ketut Mertha Gunarda menghadiri Rapat Paripurna "Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Wan Seri Beni Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Pada hari Senin (29/042024).
Adapun tujuan dari laporan pemeriksaan keuangan ini adalah sebagai bentuk untuk memberi opini kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap undang-undang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan aksi BPK RI memberikan Opini terhadap Pemerintah Kepulauan Riau yaitu Wajar tanpa Pengecualian 14 kali berturut-turut.
Ketua DPRD Kepri, Bpk Jumaga Nadeak, SH dalam sambutannya mengatakan “Pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan untuk memeriksa Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2023”, ujar Jumaga.
Kemudian kegiatan dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Dokumen LKHP oleh Pimpinan BPK RI kepada Ketua DPRD Prov Kepri dan Gubernur Kepri.
Pimpinan BPK RI Dr.Ir. H Ahmadi Noor Supit,MM., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA, Sangat mengapresiasi kepada kinerja Pemprov Kepri.
“Kami sangat mengapresiasi kepada Prov kepulauan Riau telah menyerahkan laporan keuangan 1 bulan lebih awal daripada ketentuan yang telah ditentukan. Ini merupakan motivasi bagi daerah lain”, tambah pimpinan BPK.
Pemerintah Prov Kepri telah melaksanakan kewajiban yaitu menyerahkan dokumen kepada BPK RI, Gubernur kepulauan riau H. Ansar Ahmad mengatakan, “Kami atas nama Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terimakasih banyak atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI”., ucap Gubernur Kepri.
Dengan pencapaian tersebut BPK RI memberikan Predikat terbaik kepada Provinsi Kepulauan Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.
(Rina)
