" Petugas kepolisian harus memberikan fasilitas pelayanan prima, sedapat mungkin ruang adanya calo ditutup pada titik terendah. Bukan hanya komitmen tapi harus ada tindakan untuk membenahi secara maksimal. Satu upaya yang harus dilakukan, Kepala Satuan (Kasat) dapat meniru Kapolresta Medan yang memberikan hotline kepada warga.
Jadi, hotline ini upaya untuk mengetahui respon dan aspirasi masyarakat," katanya saat dihubungi, Kamis (8/10/2015).
Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk komplain, dan komplain itu harus mendapat respon.
Agar tahu besarnya peluang penyimpangan yang dilakukan personel. Karena itu, sistem pelayanan harus dibenahi Polantas. " Jika ada kemauan, ada perbaikan dari hulu dan hilir. Sehingga benar-benar memberikan citra positif. Jika ada temuan, harus ditindaklanjuti.
Makanya, hotline untuk masyarakat sangat penting agar pejabat tersebut dapat menyentuh masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, layanan hotline sangat bagus untuk menurunkan permainan percaloan. Apalagi, tingginya minat masyarakat, disebabkan faktor ekonomi artinya adanya keinginan untuk memperoleh SIM secara cepat, dan adanya oknum yang memenuhi hasrat keinginannya.
" Dalam masyarakat beradap praktek percaloan harus diminimalisir. Apalagi, pembuatan SIM merupakan kebutuhan. Jadi kerja kepolisian untuk memberikan pelayanan publik merupakan aspek yang mendasar.
Karena itu, polisi harus bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo," katanya. Baginya, jika pelayanan sudah cepat dan bagus artinya mekanisme tertata rapi, serta petugas objektif dalam penilaian ujian tanpa adanya kerjasama dengan calo ataupun lembaga lain.
Maka, masyarakat berhenti gunakan jasa calo.
" Masyarakat juga harus membiasakan mengurus SIM secara tertib dan ikut pelayanan. Polisi juga memberikan kemudahan serta pelayanan yang bagus kepada masyarakat," jelasnya. (Red/Net)
