Kantor PDAM di Medan
INTAIKASUS.COM - Di tengah keluhan kondisi air yang keruh dan sering mati, isu sejumlah kasus dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi Medan kembali diangkat oleh puluhan massa aksi Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Garda Sumut) melalui aksi unjuk rasa di kantor DPRDSU, Selasa (25/10) Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.
Ari Putra Daulay selaku koordinator aksi dalam orasinya membeberkan dugaan korupsi yang terjadi di PDAM Tirtanadi dan peran Dewan Pengawas (dewas) PDAM Tirtanadi soal pengerjaan proyek IPA dengan anggaran Rp234 miliar yang berasal dari dana penyertaan modal Pemprovsu tahun 2012.
" Ada proyek IPA Martubung senilai Rp58 miliar, tidak terlihat ada pembangunan yang berarti di lokasi tersebut, padahal kontrak kerja dimulai sejak Januari 2014 yang hingga kini belum memuaskan," teriak Ari Putra.
Tambahnya mengatakan, Proyek IPA Sunggal, dengan anggaran Rp176 miliar, kondisi bangunan resrvoir sudah retak, sementara batas waktu kontrak April 2016, namun hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan masyarakat dan terbengkalai. "Selain itu, dugaan korupsi relokasi pipa transmisi diameter 375 mm cast iron dan pemasangan pipa distribusi milik PDAM Tirtanadi di kawasan kompleks CBD Polonia pada tahun 2012," ujarnya.
Lanjutnya menambahkan, dugaan gratifikasi ke mantan Gubsu.
"Ada dugaan gratifikasi ke mantan Gubsu senilai Rp3.5 miliar untuk memastikan mendapat jabatan Direksi di PDAM Tirtanadi yang diduga sebagai dana suap interpelasi DPRDSU," terangnya.
Selanjutnya ada proyek pembangunan Tirtanadi Sunggal senilai Rp200 juta dari penyertaan modal 2012 dimana diduga tidak memiliki IMB namun bangunan tetap saja dikerjakan.
" Adanya Dewas PDAM Tirtanadi periode tahun 2014-2017 yang diketuai oleh Sekda Hasban Ritonga merangkap anggota, Sekretaris meranggap anggota Hardi Mulyono, anggota Nurdin Lubis, Admad Taufan Damanik, Ir james Budiman Siringo-ringo, kami nilai tidak melakukan tupoksinya dengan baik dan hanya menghamburkan uang negara dengan tanpa mengetahui manfaat kinerjanya," ucapnya.
Kepada KPK diminta segera mengusut anggaran penyertaan modal dan proyek PDAM Tirtanadi, dan meminta DPRDSU untuk lebih aktif dalam mengawasi anggaran penyertaan modal APBD di PDAM Tirtanadi.
" Meminta BPK melakukan audit seluruh anggaran dewan pengawas yang kami nilai tidak sesuai dengan tupoksinya untuk memperkaya diri sendiri," pungkas orator aksi.
(Red)
Sumber : hariandeteksi.com
