Medan, IK - Kericuhan antara prajurit TNI dengan warga di Dusun 3 Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, terjadi karena adanya kesalahpahaman.
Demikian dijelaskan Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga, dalam konferensi pers yang digelar di RM Pujasera Jalan Kapten Muslim Medan, Kamis (06/01/2022).
Didampingi Danpomdam I/BB Kol.Cpm Daniel Prakoso, Kakumdam I/BB Kol Chk Harri Farid, SH dan Kabid Usaha Puskopkar "A" BB Mayor Inf Abdul Haris Perlindungan, Kapendam mengatakan, kesalahpahaman itu terjadi disaat prajurit Kodam I/BB melakukan pemasangan plank ditanah hak guna usaha milik Puskopkar A Bukit Barisan seluas 62 Hektar.
“Kita sangat menyangkan peristiwa ini masih terjadi, padahal lahan itu merupakan Hak Guna Usaha (HGU) milik Puskopkar "A" BB yang berada di lahan seluas 62 hektar.
Lahan Puskopkar "A" BB diperoleh berdasarkan Sertifikat HGU tertanggal 30 Agustus 1994.
Lahan HGU Puskopkar itu akan berakhir tahun 2023 dan akan diperpanjang sesuai prosedur," jelasnya.
Tidak hanya itu, sambungnya, pihak Puskopkar juga setiap tahun, secara rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 209/K/TUN/ 2000.
"Namun di lahan tersebut selama ini terdapat saudara-saudara kita yang memanfaatkan lahan dengan cara bercocok tanam.
"Karena itulah Puskopkar memasang plang guna melegalisasi tanah, upaya pertemuan dan musyawarah telah beberapa kali dilakukan yang bertujuan untuk mediasi,” ujar Kapendam.
Donald mengatakan, terhadap pemasangan plang, pihaknya melibatkan beberapa unsur seperti, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kepolisian.
Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu terjadi.
“Namun situasi berubah ketika masyarakat menghalangi tim yang akan bekerja, himbauan dan saran dari unsur terkait tidak dihiraukan oleh para penggarap,” tandasnya. (Rn)
